DENPASAR, BALINEWS.ID – Ketua Persadha Nusantara Provinsi Bali, I Ketut Sae Tanju, menyampaikan evaluasi terbuka terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Bali dalam menangani persoalan banjir, meningkatnya kriminalitas, serta kerusakan infrastruktur yang dinilai berdampak langsung terhadap citra dan daya saing pariwisata Pulau Dewata.
Dalam pernyataan tertulis yang diterima redaksi pada Selasa (3/3/2026), Tanju menilai hingga saat ini belum terlihat kebijakan strategis dan langkah konkret yang terukur untuk menjawab persoalan banjir yang berulang di sejumlah kawasan perkotaan maupun jalur pariwisata.
“Kerusakan jalan berlubang, sistem drainase yang tidak optimal, serta tata kelola infrastruktur yang belum terintegrasi menunjukkan lemahnya perencanaan jangka menengah dan panjang,” tegasnya.
Selain persoalan infrastruktur, Tanju juga menyoroti meningkatnya pemberitaan tindak kriminal yang memicu rasa tidak aman, baik di kalangan masyarakat lokal maupun wisatawan mancanegara. Menurutnya, keamanan dan kenyamanan merupakan fondasi utama bagi Bali sebagai destinasi wisata internasional.
Ia turut mencermati laporan media nasional Detik.com berjudul “Bye Bye Bali, Kunjungan Turis Asing Turun 12% di Januari 2026”. Penurunan kunjungan wisatawan asing sebesar 12 persen pada awal tahun ini dinilai sebagai alarm serius yang tidak boleh diabaikan.
“Jika tidak segera direspons dengan kebijakan yang terukur dan terintegrasi, kondisi ini berpotensi menurunkan daya saing Bali dibanding destinasi lain di kawasan Asia Tenggara,” ujarnya.
Sebagai Koordinator Wilayah Asosiasi Pelaku Usaha Desa (APUDSI) Provinsi Bali, Tanju menegaskan bahwa Bali sebagai wilayah strategis pariwisata nasional tidak bisa dikelola dengan pendekatan reaktif. Ia mendorong kebijakan berbasis data, transparansi anggaran, serta evaluasi kinerja lintas sektor yang disampaikan secara terbuka kepada publik.
Dalam pernyataannya, Persadha Nusantara Provinsi Bali menyampaikan sejumlah sikap, antara lain mendesak penyusunan peta jalan (roadmap) penanganan banjir dan perbaikan infrastruktur dengan target waktu yang jelas dan dapat diawasi publik. Selain itu, pihaknya meminta audit menyeluruh terhadap kualitas pembangunan dan pemeliharaan jalan serta fasilitas umum, termasuk efektivitas penggunaan APBD.
Mereka juga mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan desa adat dalam menjaga stabilitas wilayah. Tak kalah penting, Persadha Nusantara mengusulkan forum dialog terbuka yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku pariwisata, dan elemen masyarakat sipil untuk merumuskan solusi komprehensif demi menjaga citra Bali di mata dunia.
Tanju menegaskan, kritik yang disampaikan merupakan bentuk tanggung jawab moral dan kepedulian terhadap masa depan Bali.
“Pariwisata bukan hanya soal angka kunjungan, tetapi menyangkut kesejahteraan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, serta martabat daerah,” katanya.
Ia pun berharap Pemerintah Provinsi Bali menunjukkan kepemimpinan yang progresif, responsif, dan transparan agar kepercayaan publik dan dunia internasional dapat terus terjaga. (*)
