DENPASAR, BALINEWS.ID – Seorang buronan kelas kakap asal Tiongkok yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) paling dicari oleh pemerintah Negeri Tirai Bambu akhirnya berhasil diamankan di Bali. Tersangka berinisial XP itu ditangkap petugas Imigrasi Indonesia pada Rabu (10/7/2025) sekitar pukul 01.30 WITA, saat tengah bersembunyi di sebuah tempat tinggal di wilayah Tabanan.
XP diketahui telah menjadi buronan sejak 2015 setelah Kejaksaan Guangzhou menjatuhkan dakwaan terhadapnya atas keterlibatan dalam kasus penipuan besar-besaran, dengan total kerugian negara mencapai lebih dari Rp 28,5 miliar. Selama hampir satu dekade, ia berhasil menghindari kejaran aparat penegak hukum dengan berpindah-pindah tempat hingga akhirnya menetap diam-diam di Bali tanpa dokumen izin tinggal yang sah.
Plt. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI, Yuldi Yusman, membenarkan penangkapan tersebut dan mengungkap bahwa keberadaan XP terdeteksi melalui patroli siber yang dilakukan Subdit Penyidikan Direktorat Jenderal Imigrasi.
“XP diamankan di kediamannya di Tabanan dan langsung dibawa ke Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar untuk pemeriksaan lebih lanjut,” ujar Yuldi dalam keterangan resminya.
Yuldi juga menyampaikan bahwa operasi ini merupakan hasil kerja sama tim Ditjen Imigrasi dengan Kantor Imigrasi Denpasar dan merupakan bukti konkret efektivitas sistem pengawasan keimigrasian berbasis teknologi yang dikembangkan pemerintah Indonesia.
Setelah menjalani proses pemeriksaan dan administrasi keimigrasian, XP langsung dideportasi ke Tiongkok melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai pada Sabtu (12/7/2025), untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum di negara asal.
“Penangkapan dan deportasi ini menjadi pesan tegas bahwa Indonesia bukan tempat berlindung bagi pelaku kejahatan lintas negara. Kami akan terus menjunjung tinggi hukum dan memperkuat kerja sama internasional dalam penegakan hukum global,” tegas Yuldi.
Dengan penangkapan XP, Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung upaya pemberantasan kejahatan lintas batas dan memperkuat posisi sebagai mitra strategis dalam kerja sama internasional di bidang keamanan dan hukum.
