DENPASAR, BALINEWS.ID – Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai menegaskan bahwa pembangunan akses jalan di kawasan pesisir Sidakarya, Denpasar Selatan, murni ditujukan untuk kepentingan adat dan mitigasi lingkungan, bukan terkait proyek Terminal Liquefied Natural Gas (LNG) seperti yang ramai diperbincangkan di masyarakat.
Kepala UPTD Tahura Ngurah Rai, I Putu Agus Juliartawan, menepis keras spekulasi yang mengaitkan pembangunan jalan inspeksi di kawasan mangrove Sidakarya dengan kepentingan komersial sektor energi. Ia menegaskan, infrastruktur tersebut dibangun sebagai akses kegiatan keagamaan, khususnya upacara Melasti bagi krama Desa Adat Sidakarya.
“Itu tidak benar dan peruntukannya sangat berbeda. Pembangunan ini terikat dalam kerja sama religi dan normalisasi sungai dengan Desa Adat Sidakarya,” ujar Juliartawan saat dikonfirmasi di Denpasar, Senin (19/1/2026).
Ia menjelaskan, proyek tersebut telah mengantongi persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sejak 2023. Persetujuan itu kemudian ditindaklanjuti melalui nota kesepahaman antara Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Bali dengan Desa Adat Sidakarya.
Selain menyediakan akses upacara Melasti, kerja sama tersebut juga difokuskan pada normalisasi Sungai Tukad Ngenjung sebagai langkah mitigasi banjir yang selama ini kerap melanda wilayah Denpasar Selatan.
“Pembangunan menggunakan anggaran APBD Kota Denpasar tahun 2025. Jalan ini memiliki panjang sekitar 800 meter dengan lebar enam meter dan sepenuhnya untuk kepentingan keagamaan, bukan komersial,” tegasnya.
Terkait isu Terminal LNG yang dikaitkan dengan lokasi pembangunan, Juliartawan memastikan dugaan tersebut tidak memiliki dasar. “Tidak ada kaitannya sama sekali, baik dari sisi lokasi maupun peruntukan. Ini murni fasilitas adat,” imbuhnya.
Secara fisik, proyek tersebut telah rampung pada akhir Desember 2025. Saat ini, pihak Tahura menunggu agenda peresmian serta pelaksanaan upacara melaspas atau penyucian bangunan yang akan diumumkan dalam waktu dekat.
Hal senada disampaikan Bendesa Adat Sidakarya, Ketut Suka. Ia menyebut upacara pemelaspasan ditargetkan dapat digelar pada Februari 2026 agar dapat dimanfaatkan saat rangkaian Hari Raya Nyepi.
“Dengan adanya akses ini, krama Desa Adat Sidakarya bisa melaksanakan Melasti di wilayah sendiri, tanpa harus lagi ke Pantai Mertasari,” ujarnya.
Menurut Suka, penataan kawasan tersebut juga sejalan dengan program normalisasi Tukad Ngenjung oleh Balai Wilayah Sungai (BWS), yang terbukti efektif dalam mengurangi potensi banjir di wilayah Sidakarya hingga Renon.
Ia menambahkan, kawasan tersebut tetap aman dari genangan saat banjir bandang melanda Bali pada 10 September 2025 lalu.
Suka juga menepis isu liar yang mengaitkan pembangunan tersebut dengan proyek LNG maupun kabar masuknya investasi asing, termasuk perusahaan asal Rusia. Ia menegaskan seluruh proses pembangunan murni berasal dari aspirasi masyarakat adat.
“Semua itu hanya asumsi tanpa dasar. Pembangunan ini sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat adat, tidak ada kepentingan lain,” pungkasnya. (*)
