NASIONAL, BALINEWS.ID – Jagat media sosial kembali dihebohkan oleh kritik tajam terhadap kinerja PT PLN (Persero). Kali ini sorotan datang dari influencer sekaligus DJ ternama, Dj Donny, yang menyinggung lonjakan utang PLN hingga mencapai Rp711 triliun di tengah anjloknya laba perusahaan pelat merah tersebut.
Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya yang memiliki 921 ribu pengikut, pria bernama asli Ramond Dony Adam itu membagikan potongan pemberitaan media online terkait kondisi keuangan PLN.
Unggahan tersebut langsung memantik reaksi luas warganet lantaran disertai pernyataan bernada keras yang menyentil kinerja dan tata kelola perusahaan listrik negara itu.
Berikut petikan kritik Dj Donny yang diunggah di akun media sosialnya:
“Lo bayangin coba, perusahaan yang memonopoli bisnis listrik di negara ini, dimana pelanggannya adalah seluruh rakyat Indonesia, utangnya justru malah bertambah. Keuntungannya makin tahun makin menurun, ya. Lo lihat bagaimana bobroknya negara ini ya. PLN ini adalah perusahaan yang selalu bikin malu rakyatnya. Kalo Lo telat bayar listrik, ye, listrik Lo diputus, kalo token lo habis, meteran Lo bunyi sampai malu sama tetangga ye. Lucunya, ini perusahaan rugi terus..pertanyaan gua, apakah kejaksaan dan KPK enggak mau meriksa perusahaan ini ye. Jangan perusahaan BUMN yang menguntungkan, orang-orangnya pada lu penjarain. Be***!!”
Dalam kurun waktu 12 jam, unggahan tersebut tercatat meraih 91,2 ribu likes, 6.046 komentar, direpost sebanyak 13,3 ribu kali, serta dibagikan ulang hingga 3.658 kali.
Informasi yang beredar menyebutkan, kritik terbuka ini membuat jajaran petinggi PLN pusat disebut-sebut “kebakaran jenggot” dan mulai melakukan berbagai manuver untuk meredam sentimen negatif, termasuk dengan mengintensifkan konten pencitraan tandingan seperti yang selama ini kerap dilakukan.
Kritik Dj Donny juga mendapat dukungan dari Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO) sekaligus Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri (Kornas Re-LUN), Teuku Yudhistira.
Ia menilai, pernyataan tersebut sejalan dengan fakta buruk kinerja PLN di bawah kepemimpinan Direktur Utama Darmawan Prasodjo dan Direktur Legal & Human Capital (LHC) Yusuf Didi Setiarto.
Menurut Yudhistira, perusahaan yang sehat seharusnya mencatat keuntungan murni dari penjualan energi, bukan bergantung pada subsidi pemerintah yang terus berulang setiap tahun.
“Lah, ini di laporan keuangan menyantumkan subsidi pemerintah sebagai keuntungan. Bagaimana coba konsepnya?. Wong tiap tahun aja pemerintah ngasih subsidi mulai dari diskon tarif listrik dan juga perhitungannya. Tapi yang tahu PLN sama Kementerian terkait. Jd bisa diakal2in untuk memainkan angka Subsidi,” ungkapnya di Jakarta, Minggu (28/12/2025).
Ia pun mempertanyakan kebanggaan perusahaan yang mencatat laba dari subsidi publik.
“Jangan lupa, masyarakat sekarang sudah pintar lho. Jadi, demi membalut kebobrokan itu, janganlah PLN terus menerus melakukan pencitraan, memakai lipstik dengan membayar media sana sini dengan membuat rilis bernarasu untung selama 5 tahun atau 10 tahun berturut-turut-turut. Enggak ada gunanya masukin subsidi di laporngan keuangan sebagai keuntungan perusahaan Habisin uang rakyat saja itu,” tudingnya.
Yudhistira juga menyoroti praktik validasi pihak ketiga yang dinilai hanya memperkuat narasi semu keuntungan PLN.
“Kemudian, pakai minta tolong pihak ketiga untuk memvalidasi bahwa subsidi bisa dianggap sebagai keuntungan perusahaan. Mestinya PLN lebih gentel, buat laporan seadanya bahwa tanpa subsidi, berapa keuntungan sebenarnya. Intinya, selama era Darmo dan Yusuf Didi, PLN makin boncos,” kecam Yudhis.
Lebih jauh, Yudhistira menyebutkan bahwa berbagai isu terus membayangi PLN seiring kabar akan digelarnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dalam waktu dekat. Namun, rumor yang beredar menyatakan posisi Darmawan Prasodjo dan Yusuf Didi Setiarto disebut-sebut masih aman meski telah memasuki tahun kelima kepemimpinan.
Kuatnya pengaruh Darmawan Prasodjo di internal PLN dikaitkan dengan jejaring politik yang disebut sebagai “Gank Solo”, mengingat latar belakangnya sebagai kader PDIP dan loyalis Presiden Joko Widodo sejak menjabat Deputi I KSP. Bahkan, ia dituding aktif melakukan lobi politik ke berbagai lingkar kekuasaan, termasuk ke lingkungan keluarga Presiden Prabowo Subianto.
Selain itu, Darmawan juga disebut-sebut membayar mahal sejumlah media nasional guna menutupi berbagai sentimen negatif terhadap PLN, termasuk dalam kasus penanganan kelistrikan pascabencana di Aceh yang sempat menuai kontroversi.
“Untuk mencopot duo benalu sekaligus menyelamatkan keuangan PLN ini yang notabene uang negara tersebut, pastinya butuh nyali Presiden Prabowo, agar BUMN ini terselamatkan,” pungkasnya. (*)
