BALI, BALINEWS.ID – Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmen pemerintah untuk hadir memberikan solusi atas berbagai persoalan sektor pariwisata, khususnya di Bali. Hal itu disampaikan saat menghadiri Silaturahmi Wakil Presiden RI dengan Pelaku Usaha Sektor Pariwisata di Poltekpar Bali, Jumat (13/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Wapres didampingi Widiyanti Putri Wardhana dan Maman Abdurrahman. Sebanyak 74 pelaku usaha pariwisata dari berbagai asosiasi serta perwakilan pemerintah daerah turut hadir menyampaikan aspirasi secara langsung.
Gibran menjelaskan, pertemuan ini menjadi forum khusus membahas pengembangan pariwisata Bali setelah sebelumnya pemerintah menggelar rapat koordinasi pariwisata secara nasional pada Januari lalu. Menurutnya, Bali memiliki posisi strategis sebagai wajah Indonesia di mata dunia.
“Hampir 45 persen dari 15 juta wisatawan mancanegara masuk melalui Bali. Ini adalah kesan pertama mereka terhadap Indonesia, jadi harus kita jaga bersama,” tegasnya.
Sejumlah isu krusial mengemuka dalam dialog tersebut, mulai dari pengembangan infrastruktur dan destinasi di 10 destinasi prioritas, peningkatan standar keselamatan wisata melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi, persoalan perizinan, hingga penanganan sampah.
Menanggapi hal itu, Wapres meminta sinergi konkret antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Ia menegaskan berbagai persoalan seperti sampah, ketersediaan air bersih, sertifikasi usaha, animal welfare, serta infrastruktur harus segera ditindaklanjuti agar daya saing pariwisata Indonesia terus meningkat.
“Kita ingin target pariwisata terus ditinggikan dan mampu bersaing bahkan melampaui negara-negara tetangga. PR kita masih banyak,” ujarnya.
Wapres juga menyoroti pentingnya menjaga momentum kunjungan wisatawan pada Kuartal I 2026, yang diwarnai rangkaian libur panjang seperti Nataru, Imlek, hingga menjelang Lebaran dan libur sekolah. Momentum ini dinilai sebagai peluang emas mendongkrak kunjungan dan perputaran ekonomi.
Sementara itu, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyatakan seluruh masukan pelaku usaha akan menjadi dasar penguatan kebijakan agar pariwisata Indonesia semakin maju, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Terkait persoalan sampah di Bali, ia mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan instalasi pengolahan sampah berbasis Waste to Energy (WtE) di tiga daerah, termasuk Bali yang ditargetkan mulai berproses pada Maret 2026. Ia juga berharap Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung tidak ditutup sebelum proyek tersebut benar-benar berjalan optimal.
Selain itu, pemerintah telah menggelontorkan sejumlah insentif untuk menekan mahalnya harga tiket domestik, di antaranya diskon tiket pesawat kelas ekonomi sebesar 17–18 persen, diskon tiket kereta api 30 persen, diskon tiket kapal laut 30 persen, serta pembebasan tarif jasa pelabuhan penyeberangan.
Pemerintah berharap sinergi antara pusat dan daerah, dunia usaha, serta pelaku UMKM dapat memperkuat fondasi pariwisata nasional, dengan Bali tetap menjadi etalase utama Indonesia di panggung global. (*)
