DENPASAR, BALINEWS.ID — Angka kemiskinan Bali pada Maret 2026 tercatat 3,44 persen atau sekitar 162,01 ribu orang. Angka tersebut menempatkan Bali pada tingkat kemiskinan terendah dibandingkan provinsi lain di Indonesia berdasarkan ukuran kemiskinan nasional Badan Pusat Statistik (BPS).
Namun, angka tersebut perlu dibaca dengan memahami perbedaan standar kemiskinan yang digunakan BPS dan Bank Dunia. Perbedaan metode pengukuran menunjukkan bahwa rendahnya angka kemiskinan nasional tidak serta-merta berarti seluruh penduduk telah memiliki tingkat kesejahteraan yang setara dengan standar hidup negara berpendapatan menengah atas.
BPS mencatat tingkat kemiskinan Bali pada Maret 2026 sebesar 3,44 persen, turun 0,28 poin persentase dibandingkan Maret 2025 yang mencapai 3,72 persen. Tetapi jika dibandingkan September 2025, angka tersebut justru naik tipis 0,02 poin persentase dari 3,42 persen.
Jumlah penduduk miskin Bali pada Maret 2026 mencapai 162,01 ribu orang. Angka ini turun 11,23 ribu orang dibandingkan Maret 2025, tetapi naik 1,92 ribu orang dibandingkan September 2025. Garis kemiskinan Bali pada periode yang sama ditetapkan sebesar Rp675.354 per kapita per bulan. Dari jumlah tersebut, Rp467.162 merupakan garis kemiskinan makanan atau 69,17 persen, sedangkan Rp208.192 merupakan garis kemiskinan bukan makanan atau 30,83 persen. Angka Bali tersebut berada jauh di bawah angka kemiskinan nasional. Secara nasional, BPS mencatat persentase penduduk miskin pada Maret 2026 sebesar 8,07 persen atau 22,93 juta orang. Angka nasional itu turun dari 8,47 persen pada Maret 2025.
Dua Standar, Dua Gambaran Kemiskinan
Perbedaan besar muncul ketika angka tersebut dibandingkan dengan ukuran Bank Dunia.
Dalam pernyataan bersama yang dirilis September 2026, BPS dan Bank Dunia menjelaskan bahwa kedua lembaga menggunakan sumber data yang sama, yakni Susenas, tetapi menggunakan pendekatan berbeda karena memiliki tujuan pengukuran yang berbeda.
BPS menggunakan garis kemiskinan berdasarkan kondisi biaya hidup di Indonesia. Untuk Maret 2026, garis kemiskinan nasional berada di Rp669.235 per kapita per bulan.
Sementara itu, Bank Dunia menggunakan garis kemiskinan internasional untuk membandingkan standar hidup antarnegara. Untuk kelompok negara berpendapatan menengah atas, Bank Dunia menggunakan batas US$8,30 PPP per orang per hari, yang dalam pernyataan bersama tersebut setara sekitar Rp51.087 per hari.
Dengan standar internasional tersebut, Bank Dunia memperkirakan 64,1 persen penduduk Indonesia pada 2025 berada di bawah garis kemiskinan untuk kelompok negara berpendapatan menengah atas.
Angka 64,1 persen itu tidak dapat dibaca sebagai 64,1 persen penduduk Indonesia mengalami kemiskinan menurut definisi BPS. Angka tersebut menggunakan garis yang berbeda dan ditujukan untuk membandingkan standar hidup antarnegara.
Bank Dunia menjelaskan, perbedaan tersebut terutama berasal dari batas kemiskinan yang digunakan. Setelah Indonesia masuk kelompok negara berpendapatan menengah atas pada 2023, batas yang digunakan Bank Dunia meningkat dari US$4,20 menjadi US$8,30 per orang per hari.
Kenaikan batas tersebut secara matematis membuat jumlah penduduk yang berada di bawah garis tersebut menjadi lebih besar. Bank Dunia menegaskan bahwa perubahan itu tidak berarti kondisi kehidupan masyarakat Indonesia otomatis memburuk.
Bali: Rendah Menurut BPS, Tetapi Ada Kelompok Rentan
Dalam konteks Bali, angka 3,44 persen menunjukkan bahwa berdasarkan definisi kemiskinan nasional BPS, proporsi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan relatif kecil.
Namun, angka tersebut tidak sama dengan ukuran seluruh penduduk yang memiliki pendapatan atau pengeluaran di atas kebutuhan minimum tetapi masih rentan terhadap guncangan ekonomi.
Karena itu, angka kemiskinan Bali sebesar 3,44 persen tidak tepat disamakan dengan klaim bahwa hanya 3,44 persen penduduk Bali yang memiliki persoalan kesejahteraan.
Terlebih, perekonomian Bali memiliki ketergantungan kuat terhadap sektor pariwisata. Perubahan jumlah wisatawan, harga kebutuhan pokok, biaya perumahan, maupun kesempatan kerja dapat memberikan tekanan berbeda terhadap kelompok masyarakat yang berada sedikit di atas garis kemiskinan.
Data ketimpangan BPS juga memberikan konteks tambahan. Pada Maret 2026, Gini ratio Bali tercatat 0,342, naik dari 0,333 pada September 2025, tetapi masih lebih rendah dibandingkan 0,353 pada Maret 2025. Sementara berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, kelompok 40 persen penduduk dengan pengeluaran terbawah menyumbang 19,58 persen dari total distribusi pengeluaran.
Dengan demikian, angka kemiskinan dan angka ketimpangan memberikan informasi yang berbeda. Kemiskinan mengukur penduduk yang berada di bawah garis tertentu, sementara ketimpangan melihat bagaimana pengeluaran tersebar di antara kelompok penduduk.
BPS untuk Kebijakan Nasional, Bank Dunia untuk Perbandingan Global
BPS dan Bank Dunia sendiri menegaskan bahwa kedua ukuran tersebut tidak dimaksudkan untuk saling menggantikan.
Untuk memantau perkembangan kemiskinan Indonesia dan merumuskan kebijakan nasional, BPS menyebut ukuran kemiskinan nasional sebagai ukuran yang relevan. Berdasarkan ukuran tersebut, kemiskinan Indonesia turun dari 8,47 persen pada Maret 2025 menjadi 8,07 persen pada Maret 2026.
Sementara ukuran Bank Dunia digunakan untuk memberikan perspektif internasional mengenai standar hidup Indonesia dibandingkan negara-negara lain dalam kelompok pendapatan yang sama.
Karena itu, angka 3,44 persen di Bali dan angka 64,1 persen secara nasional tidak sedang menggambarkan fenomena yang sama.
Angka 3,44 persen menjawab pertanyaan berapa banyak penduduk Bali yang berada di bawah garis kemiskinan nasional Indonesia. Sementara angka 64,1 persen menjawab pertanyaan berapa banyak penduduk Indonesia yang berada di bawah standar kemiskinan internasional yang digunakan untuk kelompok negara berpendapatan menengah atas.
Dua angka tersebut sama-sama bersumber dari data sosial ekonomi, tetapi menggunakan garis dan tujuan pengukuran yang berbeda.
Bagi Bali, persoalannya kemudian bukan sekadar mempertahankan angka kemiskinan tetap rendah, tetapi juga memastikan kelompok yang sudah berada di atas garis kemiskinan memiliki ketahanan ekonomi yang cukup ketika menghadapi kenaikan biaya hidup atau guncangan ekonomi.
