DENPASAR, BALINEWS.ID – Bali tengah menghadapi tantangan serius, termasuk perusakan lingkungan, ketidakharmonisan antara investor dan masyarakat adat, serta meningkatnya tindak kriminal di ruang publik. Berbagai peristiwa dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan bahwa tindakan nyata dari pemimpin sangat dibutuhkan untuk mengatasi krisis ini.
Ketua Forum Alumni KMHDI Bali, Sae Tanju, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi lingkungan Bali.
“Saya sangat yakin Bapak Wayan Koster, sebagai Gubernur terpilih yang kini telah dilantik, akan mampu memberikan regulasi serta kebijakan baru untuk membenahi kondisi yang carut-marut ini. Saat ini, orang sudah tidak takut lagi membangun vila di samping tembok pura, menimbun sungai, serta mengkapling laut dan pinggiran danau,” terangnya.
Taksu Bali sebagai Pulau Dewata mulai luntur akibat perilaku orang Bali sendiri dan para pemimpinnya. Alam tidak bisa berbicara, tetapi ia bekerja dengan caranya sendiri. Dalam sepekan terakhir, Bali diterjang hujan dan angin besar yang merobohkan banyak pura, sanggah, dan candi bentar, bahkan menyebabkan korban jiwa.
“Apakah ini hukuman bagi kita semua yang abai merawat alam? Kejadian penusukan di Jalan Nangka jangan hanya dilihat dari sisi penusukannya, tapi coba tanyakan kenapa tidak ada yang mampu menghentikan perbuatan itu? Kenapa orang tidak takut membunuh? Kenapa orang tidak takut lagi memotong tebing yang merusak bentang alam?” tambahnya.
Belum lagi, kasus hubungan antara warga Desa Adat Serangan, Denpasar, dengan PT Bali Turtle Island Development (BTID) yang mengelola Kura Kura Bali di kawasan reklamasi Pulau Serangan semakin memanas. Pura Sakenan, yang menurut Bhisama PHDI Pusat harus bebas dari bangunan komersial dalam radius minimal 2.000 meter, menjadi sorotan.
“Jika bangunan sudah berdiri di Kura Kura Bali, berarti pihak BTID melanggar aturan Bhisama 2.000 meter,” ujar salah satu tokoh masyarakat.
Dalam pertemuan sebelumnya antara Anggota DPR RI, DPD RI, tokoh masyarakat, dan pihak Manajemen PT Bali Turtle Island Development (BTID), pihak BTID masih memiliki kewajiban yang belum dipenuhi sejak 27 tahun lalu terkait laba pura di Pulau Serangan. Salah satunya adalah penyediaan 4 hektar lahan parkir untuk Pura Sakenan. Kami juga mengingatkan agar janji pihak BTID untuk mencabut pelampung laut yang dipasang sepanjang pantai Serangan segera dilaksanakan.
Bali sedang menghadapi situasi yang kompleks. Bencana alam, perusakan lingkungan, konflik antara investor dan masyarakat adat, serta meningkatnya tindak kriminal di ruang publik menunjukkan perlunya tindakan strategis dan holistik.
Rakyat Bali membutuhkan pemimpin yang berani bertindak demi melindungi lingkungan, budaya, dan hak masyarakat adat. (*)
