DENPASAR, BALINEWS.ID – Ni Wayan Pageh tak pernah menyangka impiannya untuk memiliki tempat tinggal yang layak akhirnya terwujud. Wanita yang sehari-hari bekerja sebagai pemulung barang bekas di Banjar Oongan, Kelurahan Tonja, Denpasar Utara ini resmi menerima bantuan Program Bedah Rumah dari Pemerintah Pusat pada Agustus 2026.
Dengan penghasilan yang hanya berkisar Rp500 ribu per bulan, Pageh mengaku kesulitan membagi anggaran untuk kebutuhan makan sehari-hari bersama tiga orang anaknya, apalagi untuk memperbaiki kondisi rumahnya yang sudah lapuk. Penyaluran bantuan tersebut dipantau langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait.
“Proses pembenahan diawali petugas datang meninjau kondisi tempat tinggal kami, kemudian rumah kami diusulkan untuk mendapat bantuan program bedah rumah. Bedah rumah senilai Rp20 juta, dengan rincian Rp17,5 juta untuk bahan bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah tukang,” ujar Pageh.
Selama masa pengerjaan renovasi, Pemerintah Kota Denpasar turut mengambil peran dengan menanggung seluruh biaya tempat tinggal sementara bagi keluarga Pageh. “Selama pelaksanaan renovasi rumah, Pemkot Denpasar memfasilitasi kami tinggal di rumah kost,” tambahnya.
Rasa syukur senada disampaikan penerima bantuan lainnya di Kelurahan Tonja, I Made Suara. Ia mengungkapkan bahwa rumah yang dihuninya merupakan peninggalan orang tua yang belum pernah tersentuh perbaikan.
“Kami berterima kasih atas perhatian Pemerintah Pusat dan Pemkot Denpasar membantu kami membenahi tempat tinggal kami,” kata Suara penuh suka cita.
Bali Terima 4.184 Unit Bantuan Bedah Rumah
Secara keseluruhan, Provinsi Bali memperoleh alokasi sebanyak 4.184 unit bantuan Bedah Rumah atau Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Pemerintah Pusat pada Tahun Anggaran 2026. Angka ini melonjak tajam sebesar 13.496 persen dibandingkan alokasi TA 2025 yang hanya berjumlah 31 unit.
Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa setiap unit rumah menerima nilai bantuan konstan sebesar Rp20 juta, yang dialokasikan secara merata di seluruh wilayah Indonesia, kecuali beberapa daerah di Indonesia Timur seperti Papua yang menyesuaikan dengan indeks harga daerah.
“Perbandingan alokasi TA 2025 dengan TA 2026 yaitu alokasi TA 2025 sebanyak 31 unit menjadi potensi alokasi total TA 2026 sebanyak 4.184 unit atau naik 13.496 persen. Kota Denpasar menerima bantuan yakni 259 unit di TA 2026. Hal ini menunjukkan Negara hadir langsung membantu masyarakat untuk membenahi rumah-rumah masyarakat di seluruh Indonesia,” tegas Maruarar.
Rincian sebaran alokasi BSPS TA 2026 di Provinsi Bali mencakup 1.113 unit untuk wilayah pedesaan, 2.812 unit untuk wilayah pesisir, dan 259 unit untuk wilayah perkotaan.
Maruarar juga memberikan peringatan keras bahwa seluruh program bedah rumah ini disalurkan secara murni tanpa ada pungutan biaya apa pun. “Jika ada yang terbukti melakukan pemungutan, masyarakat dapat melakukan pelaporan kepada kami,” tegasnya.
Sinergi Pemkot Denpasar dan Pemerintah Pusat
Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, menegaskan komitmen Pemkot Denpasar dalam mendampingi dan mendukung penuh program strategis nasional ini, khususnya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di kawasan perkotaan.
“Ini menjadi bukti kehadiran Pemerintah Kota Denpasar untuk masyarakat beriringan dengan Pemerintah Pusat dalam menjalankan Program Bedah Rumah. Sementara untuk Program Bedah Rumah oleh Pemerintah Kota Denpasar telah dijalankan terhadap 50 unit rumah dan akan ditingkatkan agar program berjalan semakin baik,” jelas Eddy Mulya.
