DENPASAR, BALINEWS — Sejumlah fraksi DPRD Provinsi Bali menyoroti krisis bahan bakar minyak (BBM) yang memicu antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan kemacetan di sejumlah wilayah Bali selama sepekan. Mereka mendesak pemerintah memperkuat mitigasi, memperbaiki sistem distribusi, hingga meminta pertanggungjawaban Pertamina atas dampak yang dirasakan masyarakat.
Sorotan tersebut disampaikan dalam pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali Tahun 2027 di Kantor DPRD Bali, Senin (26/10/2026).
Fraksi PDI Perjuangan melalui Ni Kadek Darmini menilai persoalan ketersediaan dan distribusi BBM harus menjadi pembelajaran bagi Pemerintah Provinsi Bali. Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya menangani persoalan setelah krisis terjadi, tetapi juga harus memperkuat ketahanan dan kesiapsiagaan daerah.
“Untuk itu, PDI Perjuangan meminta Pemerintah Provinsi Bali memperkuat kinerja OPD terkait dan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan untuk menyiapkan langkah mitigasi apabila terjadi gangguan pasokan, perubahan kebijakan, maupun keadaan darurat yang dapat memengaruhi kebutuhan dasar masyarakat,” kata Darmini.
Ia menegaskan, pengalaman krisis BBM harus menjadi momentum untuk membangun sistem antisipasi yang lebih kuat agar Bali mampu menghadapi risiko gangguan pasokan dan menjaga keberlangsungan aktivitas masyarakat.
Sementara itu, Fraksi Gerindra-PSI melalui Gede Harja Astawa menyoroti antrean panjang kendaraan yang meluber hingga badan jalan dan memicu kemacetan. Kondisi tersebut dinilai mengganggu mobilitas tenaga kerja serta distribusi logistik pangan.
Gerindra-PSI mendorong kebijakan yang lebih transparan melalui penyediaan kanal informasi digital yang menampilkan data ketersediaan stok BBM di setiap SPBU secara waktu nyata (real-time).
“Pernyataan memang diperlukan untuk menjaga kondusivitas keadaan, tetapi realitas tidak bisa diubah dengan ungkapan. Hanya dengan tindakan nyata keadaan bisa berubah untuk memenuhi ekspektasi masyarakat yang semakin kritis dan cerdas,” ujar Harja.
Ia menekankan perlunya langkah taktis dan strategis untuk memulihkan kondisi sekaligus mencegah krisis serupa terulang.
Harja juga mengapresiasi masyarakat Bali yang dinilai tetap tenang saat mengantre BBM, menjaga ketertiban, tidak mudah terpancing informasi hoaks, serta mematuhi arahan petugas TNI, kepolisian, dan pecalang.
Fraksi Partai Golkar mengusulkan pembentukan Badan Koordinasi Penanganan dan Ketahanan Pasokan BBM Provinsi Bali untuk memperkuat pengawasan dan koordinasi ketika terjadi gangguan pasokan energi.
I Wayan Gunawan dari Fraksi Golkar mengatakan, antrean panjang di sejumlah SPBU menunjukkan perlunya sistem penanganan yang lebih terstruktur, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Apabila pembentukan badan tersendiri belum diperlukan, Golkar mengusulkan pembentukan unit koordinasi khusus dengan fungsi dan kewenangan yang jelas.
Lembaga tersebut diharapkan tidak mengambil alih kewenangan Pertamina maupun Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Fungsinya adalah menjadi simpul koordinasi pemerintah daerah untuk memantau kebutuhan dan distribusi BBM, mendeteksi potensi gangguan pasokan sejak dini, serta mempercepat penyelesaian persoalan lintas instansi.
Desakan lebih keras disampaikan Fraksi Demokrat-Nasdem. Melalui Komang Wirawan, fraksi ini meminta Pertamina dan jajarannya bertanggung jawab atas krisis kelangkaan BBM yang terjadi sejak 12 Oktober 2026.
Menurut Wirawan, krisis tersebut menimbulkan keresahan dan berdampak terhadap stabilitas ekonomi serta keamanan masyarakat Bali. Kelangkaan BBM juga disebut memicu kenaikan harga kebutuhan pokok dan biaya ekonomi yang membebani masyarakat.
Fraksi Demokrat-Nasdem memperkirakan kerugian masyarakat akibat krisis tersebut mencapai triliunan rupiah. Atas dasar itu, mereka menuntut Pertamina memberikan kompensasi kepada masyarakat Bali melalui penyaluran program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).
“Kami Fraksi Demokrat-Nasdem menuntut pertanggungjawaban Pertamina dan jajarannya untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat Bali berupa kompensasi yang dibayarkan langsung melalui penyaluran dan pembagian CSR kepada seluruh rakyat Bali,” kata Wirawan.
Beragam sorotan tersebut menunjukkan bahwa krisis BBM tidak hanya menjadi persoalan ketersediaan energi, tetapi juga menyangkut kelancaran transportasi, distribusi kebutuhan pokok, dan beban ekonomi masyarakat. DPRD Bali mendorong agar evaluasi terhadap krisis tersebut ditindaklanjuti melalui kebijakan konkret untuk memperkuat ketahanan pasokan dan mencegah kejadian serupa terulang.
