NEW YORK, BALINEWS — Indonesia menegaskan bahwa aksi menghadapi perubahan iklim harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, bukan berhenti pada komitmen dan target global. Pesan tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh Jumhur Hidayat dalam Interactive Leaders Dialogue pada Climate Summit 2026 on Climate Action and the Just Transition di Markas Besar PBB, New York, Rabu (23/9/2026).
Forum tersebut merupakan bagian dari rangkaian Sidang Majelis Umum PBB ke-81 dan digelar menjelang Konferensi Para Pihak ke-31 Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (COP31 UNFCCC).
Jumhur mengatakan Indonesia berkomitmen menerjemahkan agenda iklim global ke dalam kebijakan lintas sektor yang berjalan seiring dengan pertumbuhan ekonomi, ketahanan energi, pengentasan kemiskinan, dan perlindungan lingkungan.
“Persetujuan Paris menjadi kompas kita. Namun, ketika ruang untuk menjaga kenaikan suhu 1,5 derajat Celsius semakin menyempit, tugas kita adalah menjembatani komitmen global menjadi hasil nyata,” kata Jumhur.
Indonesia menargetkan pencapaian Net-Zero Emissions pada 2060 atau lebih cepat melalui Nationally Determined Contribution (NDC). Pemerintah menyatakan agenda tersebut akan ditempuh dengan mengintegrasikan kebijakan iklim ke dalam pembangunan nasional.
Sejumlah langkah yang dipaparkan Indonesia mencakup pengurangan emisi dari sektor limbah dan metana, dekarbonisasi industri, pengembangan industri rendah karbon, penerapan Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS), ekspansi energi surya skala besar, serta penerapan B50 untuk mendukung ketahanan energi.
Indonesia juga menempatkan pengembangan kendaraan listrik sebagai bagian dari transformasi menuju industri rendah karbon sekaligus upaya meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
Menurut Jumhur, transisi menuju ekonomi rendah karbon harus memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat.
“Dalam transisi itu, harus adil, tertib, dipimpin negara, dan berpusat pada rakyat,” ujarnya.
Ia mengatakan keberhasilan transisi tidak cukup diukur dari perkembangan teknologi atau besarnya investasi. Pemerintah juga perlu memastikan keterjangkauan energi, penciptaan pekerjaan layak, peningkatan nilai tambah lokal, perlindungan kelompok rentan, serta manfaat lingkungan yang dapat dirasakan masyarakat.
Selain Leaders Dialogue, Indonesia menggelar tiga Solution Dialogues yang membahas pembiayaan iklim, pembiayaan adaptasi di tengah risiko overshoot suhu, serta pengurangan emisi metana.
Dalam isu pembiayaan iklim, Indonesia menekankan pentingnya pendanaan yang sejalan dengan pelaksanaan NDC dan Rencana Adaptasi Nasional atau National Adaptation Plan.
Indonesia mendorong peningkatan hibah dan pembiayaan konsesional untuk mendukung penguatan data risiko, sistem peringatan dini, perlindungan ekosistem, kapasitas pemerintah daerah, dan aksi berbasis komunitas.
Pemerintah juga mendorong dukungan terhadap mekanisme loss and damage yang tepat waktu, memadai, dan mudah diakses bagi negara serta masyarakat yang terdampak cuaca ekstrem.
Di sektor metana, Indonesia menyoroti kontribusinya yang mencapai 18,12 persen dari total emisi gas rumah kaca nasional pada 2022. Upaya pengurangan emisi diarahkan melalui perbaikan pengelolaan sampah dan air limbah, penerapan ekonomi sirkular, penguatan sistem Measurement, Reporting, and Verification (MRV), serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah.
Pemerintah menilai pengurangan metana tidak hanya berkaitan dengan penurunan emisi, tetapi juga dapat memberikan manfaat terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat.
Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga menempatkan adaptasi perubahan iklim sebagai bagian penting dari kebijakan iklim nasional. Salah satu langkah yang dikembangkan adalah pembangunan Giant Sea Wall di pantai utara Jawa serta restorasi ekosistem mangrove dan pesisir.
Langkah tersebut diarahkan untuk melindungi masyarakat dan kawasan pembangunan dari risiko kenaikan muka air laut serta dampak perubahan iklim lainnya.
Menjelang COP31 yang akan berlangsung di Antalya, Türkiye, Indonesia mendorong kemajuan dalam implementasi dan peningkatan New Collective Quantified Goal on Climate Finance (NCQG).
Indonesia menilai kerja sama multilateral perlu menghasilkan perlindungan dan peluang pembangunan yang nyata, terutama bagi negara dan masyarakat yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.
“Indonesia siap memperdalam kemitraan yang mengubah ambisi iklim menjadi peluang pembangunan yang nyata dan ketahanan bagi semua,” kata Jumhur.
Climate Summit 2026 tersebut dibuka Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dan dihadiri kepala negara dan pemerintahan, pimpinan organisasi internasional, lembaga keuangan multilateral, dunia usaha, pemerintah daerah, masyarakat sipil, serta perwakilan pemuda.
Sejumlah pemimpin yang hadir antara lain Presiden Türkiye Recep Tayyip Erdoğan, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Presiden Palau Surangel Whipps Jr., dan Perdana Menteri Barbados Mia Mottley.
