Oleh : AAGN Ari Dwipayana, Ketua Yayasan Puri Kauhan Ubud
Artikel ini merupakan kelanjutan dari artikel sebelumnya yang bersumber dari sari-sari Orasi Ilmiah saya di Dies Natalis Pertama UHN IGB Sugriwa tahun 2021.
Pada artikel pertama terungkap bahwa sejarah pergerakan Hindu di Indonesia merupakan sejarah panjang perjuangan intelektual, sosial, kebudayaan, dan politik. Para pendahulu Hindu tidak hanya berjuang mempertahankan keyakinan dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga menghadapi tantangan perubahan zaman, kolonialisme, pembentukan negara modern, hingga tuntutan untuk merumuskan identitas keagamaan dalam kerangka negara-bangsa Indonesia.
Perjuangan tersebut menghasilkan capaian yang sangat penting. Agama Hindu berhasil memperoleh tempat dalam pelayanan negara, memiliki rumusan dasar teologis yang semakin sistematis, mengembangkan lembaga pendidikan keagamaan, memperluas jangkauan pelayanan kepada komunitas Hindu di luar Bali, serta membangun Parisada sebagai majelis yang diharapkan mampu mengayomi seluruh umat Hindu Indonesia.
Capaian tersebut tidak datang dengan sendirinya. Di belakangnya terdapat kerja panjang para pandita, intelektual, pendidik, tokoh masyarakat, dan aktivis yang mengabdikan pengetahuan serta kehidupannya untuk kemajuan Hindu.
Pada masa kolonial, pergerakan tersebut berlangsung melalui berbagai perkumpulan dan media penerbitan. Setiti Bali, Soeta Gama Tirta, Santi, Bali Adnyana, Surya Kanta, Bali Darma Laksana, dan berbagai perkumpulan lainnya menjadi ruang bagi kaum terpelajar untuk memperdebatkan hubungan agama dengan adat, identitas Hindu-Bali, pendidikan, kedudukan sosial, serta masa depan masyarakat Bali.
Perdebatan antara Bali Adnyana dan Surya Kanta pada dekade 1920-an, misalnya, memperlihatkan dua orientasi penting dalam pergerakan Hindu. Di satu sisi terdapat kecenderungan mempertahankan kesinambungan agama dan adat sebagai satu kesatuan. Di sisi lain muncul orientasi pembaruan yang ingin membedakan prinsip-prinsip agama dari praktik adat yang dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Meskipun berbeda pandangan, kedua arus tersebut memiliki kesamaan: menggunakan pengetahuan, organisasi, dan ruang publik untuk memperjuangkan perubahan.
Setelah Indonesia merdeka, orientasi perjuangan mengalami perubahan. Persoalan utamanya bukan lagi semata-mata bagaimana mempertahankan agama dan kebudayaan Bali dari tekanan kolonial, melainkan bagaimana memperjuangkan kedudukan agama Hindu dalam negara Republik Indonesia.
Perjuangan memperoleh pelayanan dan pengakuan negara berlangsung melalui berbagai jalur. Para tokoh Hindu membentuk perkumpulan, menyampaikan petisi, melakukan negosiasi dengan pemerintah, membangun lembaga pelayanan keagamaan secara otonom, hingga menemui Presiden Sukarno.
Salah satu momentum penting terjadi pada 29 Juni 1958, ketika delegasi berbagai organisasi Hindu-Bali menemui Presiden Sukarno di Istana Tampaksiring untuk memperjuangkan kedudukan Hindu-Bali dalam Kementerian Agama. Perjuangan tersebut kemudian diikuti pembentukan Bagian Hindu-Bali dalam struktur Kementerian Agama pada tahun 1958.
Perjuangan berikutnya diarahkan pada perumusan dasar-dasar teologis dan pembentukan majelis keagamaan. Pada 21–23 Mei 1959 diselenggarakan Hindu-Bali Sabha yang melahirkan Parisada Dharma Hindu Bali. Kehadiran Parisada merupakan tonggak penting karena untuk pertama kalinya berbagai perkumpulan, tokoh agama, dan kalangan intelektual memiliki sebuah majelis bersama yang menjalankan fungsi pengembangan dan pengayoman agama Hindu.
Parisada selanjutnya menjadi pusat perumusan ajaran, pembinaan keagamaan, pendidikan, serta pelembagaan Hindu dalam skala nasional. Namun, keberhasilan ini juga melahirkan persoalan baru.
Sebelum Parisada terbentuk, berbagai aspirasi dan perbedaan pandangan tersebar dalam perkumpulan yang relatif otonom. Masing-masing memiliki ruang untuk mengembangkan gagasan, melakukan perdebatan, dan memperjuangkan kepentingannya.
Ketika Parisada hadir sebagai majelis pemersatu, berbagai aspirasi tersebut mulai bertemu dan berkompetisi dalam satu arena kelembagaan. Parisada tidak lagi hanya menjadi ruang pengembangan ajaran dan pelayanan umat. Ia juga menjadi arena perebutan otoritas, representasi, legitimasi, pengaruh, dan kekuasaan.
Dengan menggunakan perspektif sosiologi politik, kita dapat memahami bahwa pelembagaan suatu gerakan selalu membawa konsekuensi. Ketika sebuah gerakan sosial berubah menjadi organisasi formal, perhatian para penggeraknya berpotensi bergeser dari tujuan awal perjuangan menuju persoalan mempertahankan organisasi, mengendalikan sumber daya, dan menguasai proses pengambilan keputusan.
Dalam kajian organisasi, kecenderungan tersebut sering dikaitkan dengan gejala oligarkisasi, ketika pengambilan keputusan semakin terkonsentrasi pada lingkaran elite.
Tentu, tidak semua pelembagaan berakhir dengan oligarki. Organisasi justru diperlukan agar gerakan memiliki kesinambungan, sumber daya, dan kemampuan bekerja secara teratur. Persoalan muncul ketika organisasi tidak lagi menjadi alat perjuangan, melainkan berubah menjadi tujuan perjuangan itu sendiri.
Inilah yang saya sebut sebagai pusaran baru dalam aktivisme Hindu Indonesia. Energi yang semula diarahkan untuk memperjuangkan pengakuan, mengembangkan pengetahuan, dan memperbaiki kehidupan umat, berisiko semakin banyak terserap dalam pergulatan internal organisasi.
Pertanyaan mendasarnya adalah: apakah aktivisme Hindu akan terus berputar dalam perebutan pengaruh dan kekuasaan kelembagaan, atau mampu keluar dari pusaran tersebut untuk menjawab persoalan nyata yang dihadapi umat?
Pusaran Pertama: Struktur Kekuasaan dan Otoritas dalam Parisada
Sejak awal pembentukannya, Parisada menghadapi persoalan mendasar mengenai struktur kekuasaan dan kepemimpinan.
Pertanyaannya bukan sekadar siapa yang menjadi ketua, melainkan siapa yang memiliki otoritas tertinggi dalam sebuah majelis agama. Apakah otoritas tersebut berada pada para sulinggih sebagai pemegang kewibawaan spiritual dan keagamaan, atau pada kalangan walaka yang menjalankan fungsi kepemimpinan organisasi?
Pertanyaan ini menjadi penting karena Parisada memiliki karakter yang berbeda dari organisasi kemasyarakatan biasa. Parisada dibentuk bukan sekadar sebagai perkumpulan warga Hindu, melainkan sebagai majelis yang memiliki tanggung jawab memelihara ajaran, memberikan tuntunan keagamaan, mengembangkan pendidikan, dan mengayomi kehidupan umat.
Pada awal pembentukannya, struktur Parisada mencerminkan konsep Brahmana Sista, yakni majelis yang menempatkan para pandita sebagai sumber kewibawaan keagamaan.
Dalam struktur awal Parisada terdapat Pesamuhan Para Sulinggih yang beranggotakan 11 orang, Pesamuhan Welaka yang beranggotakan 22 orang, serta Pengurus Harian yang menjalankan pekerjaan organisasi.
Ketua Umum Parisada pada masa itu berasal dari kalangan sulinggih. Pilihan tersebut menunjukkan bahwa para pendiri Parisada menempatkan otoritas spiritual sebagai pusat legitimasi kelembagaan. Para sulinggih tidak hanya berfungsi memberikan nasihat, tetapi juga menjadi penjaga arah kehidupan keagamaan.
Konsep tersebut memiliki dasar yang kuat dalam tradisi Hindu. Para pandita dipandang memiliki kewajiban menjaga kesinambungan ajaran, memberikan tuntunan dharma, dan menjadi rujukan dalam persoalan keagamaan. Namun, perkembangan organisasi modern menghadirkan persoalan baru.
Parisada harus mengelola administrasi, keuangan, pendidikan, hubungan dengan pemerintah, pembinaan organisasi daerah, dan berbagai kepentingan yang semakin kompleks.
Aktivitas tersebut memerlukan kemampuan manajerial, kepemimpinan organisasi, serta pengambilan keputusan yang sering kali berhadapan dengan persaingan kepentingan.
Muncullah pandangan bahwa para sulinggih sebaiknya tidak terlibat langsung dalam pengelolaan organisasi sehari-hari.
Pandangan ini didasarkan pada kekhawatiran bahwa keterlibatan sulinggih dalam persaingan jabatan, konflik organisasi, dan perebutan pengaruh dapat mengurangi kewibawaan spiritual mereka.
Perdebatan tersebut menguat menjelang Mahasabha VII tahun 1996 di Surakarta. Terdapat dua pandangan yang berbeda. Pandangan pertama ingin mempertahankan sulinggih sebagai pemimpin tertinggi Parisada karena majelis agama harus tetap berpusat pada otoritas spiritual. Pandangan kedua menghendaki pemisahan fungsi kepemimpinan spiritual dengan kepemimpinan organisasi. Para sulinggih ditempatkan sebagai pemberi tuntunan keagamaan, sedangkan pengelolaan organisasi dilaksanakan oleh kalangan walaka.
Perdebatan tersebut kemudian menghasilkan perubahan penting pada Mahasabha VIII tahun 2001. Kepemimpinan Pengurus Harian ditempatkan pada kalangan walaka, sedangkan sulinggih menempati posisi Dharma Adhyaksa.
Perubahan ini sesungguhnya mencerminkan kebutuhan untuk membangun pembagian kerja kelembagaan yang lebih jelas. Namun, persoalan mendasarnya belum sepenuhnya selesai.
Pemisahan fungsi spiritual dan manajerial tidak boleh dimaknai sebagai pemisahan antara agama dan organisasi, apalagi sebagai pengurangan kewibawaan para pandita.
Jika Pengurus Harian menganggap dirinya memiliki kewenangan penuh untuk mengambil seluruh keputusan, termasuk keputusan yang menyangkut ajaran dan tata kehidupan keagamaan, maka Parisada berisiko mengalami pergeseran karakter.
Dari majelis agama yang dipimpin oleh nilai dan otoritas dharma, Parisada dapat berubah menjadi organisasi administratif yang lebih ditentukan oleh kekuatan politik internal. Sebaliknya, apabila seluruh persoalan teknis organisasi harus diselesaikan langsung oleh para sulinggih, maka fungsi pengelolaan organisasi dapat kehilangan efektivitasnya.
Karena itu, yang diperlukan bukan mengembalikan seluruh kewenangan kepada satu organ, melainkan membangun tata hubungan yang tepat antara otoritas spiritual, fungsi pertimbangan, dan pelaksanaan organisasi.
Dalam perkembangan struktur Parisada, dikenal tiga organ utama, yakni Sabha Pandita, Sabha Welaka, dan Pengurus Harian. Ketiganya perlu ditempatkan dalam hubungan yang saling melengkapi, bukan saling bersaing.
Sabha Pandita harus memiliki kewibawaan yang jelas dalam memberikan tuntunan dan menjaga kemurnian prinsip-prinsip ajaran. Sabha Welaka menjalankan fungsi pertimbangan sesuai kewenangannya. Pengurus Harian bertanggung jawab melaksanakan keputusan organisasi dan pelayanan umat.
Pembagian fungsi tersebut perlu disertai mekanisme pengambilan keputusan yang jelas. Keputusan mengenai ajaran, etika, dan kehidupan keagamaan harus berpijak pada otoritas Sabha Pandita. Sementara itu, keputusan operasional perlu dilaksanakan secara profesional oleh Pengurus Harian dengan tetap menghormati tata hubungan antarlembaga.
Kewenangan masing-masing organ juga harus ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan keputusan Mahasabha yang berlaku, sehingga tidak ditentukan secara sepihak oleh pemegang jabatan. dengan demikian, kewibawaan spiritual dan profesionalisme organisasi tidak perlu dipertentangkan. Justru keduanya harus menjadi fondasi Parisada.
Tantangan masa depan bukan sekadar menentukan siapa yang paling berkuasa dalam Parisada, melainkan memastikan bahwa seluruh kekuasaan kelembagaan dijalankan sebagai amanah pengabdian kepada dharma dan umat.
Pusaran Kedua: Perebutan Representasi dan Politik Akomodasi Kelompok
Pusaran kedua berkaitan dengan persoalan representasi atau keterwakilan. Sebagai majelis yang berkembang dari Hindu-Bali menjadi Hindu Indonesia, Parisada menghadapi perubahan sosial yang sangat besar.
Pada masa awal pembentukannya, basis utama Parisada berasal dari berbagai perkumpulan Hindu-Bali. Namun, ketika Hindu berkembang menjadi identitas keagamaan nasional, komposisi umat yang harus diayomi menjadi semakin beragam.
Umat Hindu tidak lagi dapat dipahami hanya sebagai masyarakat Bali atau keturunan Bali. Di berbagai wilayah Indonesia terdapat komunitas Hindu yang memiliki sejarah, bahasa, adat, sistem ritual, dan pengalaman sosial yang berbeda.Di Jawa terdapat komunitas Hindu Jawa dan Tengger. Di Kalimantan terdapat komunitas Hindu Kaharingan. Di Sulawesi terdapat komunitas Alukta atau Aluk Todolo. Di Maluku terdapat berbagai komunitas yang menghubungkan tradisi leluhur mereka dengan identitas Hindu. Demikian pula terdapat komunitas Hindu keturunan India yang memiliki tradisi keagamaan tersendiri.
Di dalam masyarakat Bali sendiri terdapat keragaman soroh, warga, lembaga keagamaan, organisasi sosial, dan perkumpulan yang memiliki sejarah panjang.
Selain itu, berkembang berbagai sampradaya dengan tradisi keguruan (aguron-guron), praktik pemujaan, dan jaringan keagamaan yang melampaui batas negara. Keragaman tersebut merupakan kenyataan sosiologis Hindu Indonesia.
Persoalan muncul ketika seluruh keragaman tersebut berusaha memperoleh representasi dalam satu struktur kelembagaan. Setiap kelompok merasa memiliki kepentingan yang perlu diperjuangkan. Sebagian menghendaki keterwakilan dalam Mahasabha. Sebagian lainnya menginginkan posisi dalam kepengurusan Parisada, baik pada tingkat pusat maupun daerah.
Keterwakilan tidak lagi dipahami sekadar sebagai pengakuan simbolik, melainkan sebagai akses terhadap proses pengambilan keputusan. Siapa yang menjadi peserta Mahasabha akan berpengaruh terhadap siapa yang dapat memilih dan dipilih. Siapa yang menduduki jabatan akan menentukan siapa yang memiliki akses terhadap kebijakan, sumber daya organisasi, serta hubungan kelembagaan dengan negara.
Dengan demikian, persoalan representasi berubah menjadi persoalan distribusi kekuasaan. Dalam perspektif politik, kondisi ini memperlihatkan pergeseran dari politik pengakuan menuju politik akomodasi.
Pada tahap pertama, kelompok-kelompok memperjuangkan agar identitas dan keberadaan mereka diakui. Namun, setelah memperoleh pengakuan, perjuangan dapat bergeser menjadi tuntutan memperoleh posisi dan pengaruh dalam struktur organisasi.
Tuntutan tersebut tidak selalu keliru. Organisasi yang bersifat nasional memang harus membuka ruang partisipasi bagi berbagai komunitas. Namun, persoalan muncul ketika logika keterwakilan kelompok lebih dominan dibandingkan kepentingan umat secara keseluruhan.
Mahasabha yang seharusnya menjadi forum permusyawaratan tertinggi untuk mengevaluasi pengabdian dan menentukan arah pelayanan umat, dapat berubah menjadi arena negosiasi kekuasaan antarkelompok.
Perdebatan mengenai siapa yang berhak menjadi peserta, siapa yang memperoleh posisi, dan kelompok mana yang harus diakomodasi sering kali menjadi lebih menonjol dibandingkan perdebatan mengenai pendidikan agama, kemiskinan umat, penguatan pasraman, atau perlindungan komunitas Hindu di wilayah terpencil.
Sejarah Parisada memperlihatkan bahwa persoalan representasi bukan sesuatu yang baru. Perdebatan mengenai kehadiran berbagai sampradaya dalam Mahasabha dan kepengurusan pernah menimbulkan ketegangan yang cukup serius. Di Bali, pergulatan tersebut ikut mewarnai dinamika kelembagaan pada periode 2001–2007, termasuk munculnya Parisada Dharma Hindu Bali pada tahun 2007.
Di sisi lain, persoalan keterwakilan soroh juga pernah menjadi perdebatan. Sebagian kalangan menghendaki agar keragaman soroh memperoleh ruang representasi, sementara kalangan lain berpandangan bahwa Parisada harus berdiri sebagai perwakilan seluruh umat, bukan sebagai federasi soroh.
Perdebatan tersebut memperlihatkan dilema yang tidak sederhana. Jika seluruh kelompok diberikan keterwakilan berdasarkan identitas masing-masing, Parisada berisiko berubah menjadi arena pembagian kekuasaan berdasarkan kelompok. Namun, jika keragaman kelompok sama sekali tidak diakui, Parisada juga berisiko kehilangan legitimasi sosial karena dianggap tidak memberikan ruang yang adil bagi berbagai komunitas Hindu.
Karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih matang. Parisada harus mampu membedakan antara representasi umat dengan representasi kepentingan kelompok.
Representasi umat berarti setiap keputusan diarahkan untuk kepentingan seluruh umat Hindu, termasuk mereka yang tidak memiliki organisasi kuat, jaringan elite, atau kemampuan memengaruhi proses pengambilan keputusan.
Sebaliknya, representasi kelompok sering kali berorientasi pada perolehan posisi, pengakuan, dan akses kekuasaan bagi kelompok tertentu.
Keduanya dapat bertemu, tetapi tidak selalu identik. Seorang pengurus Parisada yang berasal dari kelompok tertentu tidak seharusnya bekerja hanya untuk kepentingan kelompok asalnya. Setelah menerima amanah, ia harus mampu melampaui identitas kelompok dan mengabdi kepada seluruh umat.
Di sinilah pentingnya integritas, kompetensi, dan etika kepemimpinan. Parisada memerlukan mekanisme representasi yang adil dan transparan. Kepesertaan Mahasabha harus memiliki dasar kelembagaan yang jelas. Proses pemilihan pemimpin harus mengutamakan integritas dan kapasitas pengabdian, bukan semata-mata kemampuan membangun koalisi.
Lebih jauh, perlu dikembangkan mekanisme partisipasi yang memungkinkan aspirasi umat akar rumput masuk ke dalam proses pengambilan keputusan.
Selama ini, representasi sering kali lebih banyak dibicarakan dalam hubungan antara elite organisasi. Padahal, umat Hindu yang hidup di wilayah terpencil, kelompok perempuan, generasi muda, guru agama, dan penggerak pasraman juga memiliki kepentingan yang harus didengar.
Mereka mungkin tidak memiliki organisasi besar atau jaringan politik yang kuat, tetapi justru menghadapi persoalan paling nyata dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan demikian, reformasi representasi harus diarahkan pada perluasan partisipasi umat, bukan sekadar perluasan kursi kepengurusan.
Parisada tidak boleh menjadi tempat setiap kelompok memperjuangkan jatah kekuasaan.Parisada harus menjadi rumah bersama tempat seluruh umat memperoleh perlindungan, pelayanan, dan rasa keadilan.
Pusaran Ketiga: Independensi Parisada di Hadapan Kekuasaan Negara
Pusaran ketiga berkaitan dengan persoalan independensi atau kemandirian majelis.
Parisada tidak pernah berada dalam ruang sosial-politik yang kosong. Sejak awal pembentukannya, Parisada memiliki hubungan yang sangat erat dengan negara.
Bahkan, sejarah kelahiran Parisada tidak dapat dipisahkan dari perjuangan memperoleh pengakuan dan pelayanan negara terhadap agama Hindu.
Pada masa awal kemerdekaan, negara merupakan arena perjuangan yang sangat penting. Para tokoh Hindu harus berhadapan dengan kebijakan Kementerian Agama yang pada mulanya belum memberikan pelayanan yang setara kepada penganut Hindu.
Dalam situasi tersebut, perjuangan mendekati kekuasaan negara merupakan strategi politik yang diperlukan.
Pertemuan delegasi Hindu-Bali dengan Presiden Sukarno pada 29 Juni 1958 merupakan contoh bagaimana para penggerak Hindu menggunakan akses politik untuk memperjuangkan kepentingan umat.
Hubungan dengan negara pada masa itu memiliki tujuan yang jelas, yakni memperoleh pengakuan, pelayanan, dan perlindungan. Namun, setelah pengakuan diperoleh dan Parisada berkembang menjadi majelis nasional, hubungan dengan negara menghadapi tantangan yang berbeda.
Negara tidak lagi hanya menjadi sasaran perjuangan, tetapi juga menjadi sumber sumber daya, legitimasi, dan pengaruh yang dapat memengaruhi kehidupan organisasi.
Perubahan tersebut semakin terlihat pada masa Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru mengembangkan pola hubungan negara dan organisasi kemasyarakatan melalui mekanisme yang dalam kajian politik dikenal sebagai state corporatism atau korporatisme negara.
Dalam sistem tersebut, negara memberikan ruang kepada organisasi-organisasi kemasyarakatan untuk berkembang, tetapi pada saat yang sama berusaha mengendalikan orientasi dan aktivitas politiknya.
Organisasi kemasyarakatan dapat memperoleh akses terhadap fasilitas, program, dan sumber daya negara, tetapi ruang untuk mengembangkan sikap kritis terhadap kekuasaan menjadi terbatas.
Di lingkungan Hindu, masa Orde Baru ditandai oleh berkembangnya berbagai organisasi keumatan berskala nasional.
Prajaniti lahir pada 1968, Peradah Indonesia pada 1984, Wanita Hindu Dharma Indonesia pada 1988, Forum Cendekiawan Hindu Indonesia pada 1991, dan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia pada 1993.
Perkembangan tersebut menunjukkan adanya perluasan ruang organisasi dan kaderisasi umat Hindu. Namun, pertumbuhan organisasi tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kemandirian.
Dalam sistem politik yang sangat terpusat, organisasi kemasyarakatan sering kali dihadapkan pada pilihan yang sulit: membangun hubungan akomodatif dengan kekuasaan agar memperoleh perlindungan dan sumber daya, atau mengambil sikap kritis dengan risiko kehilangan akses politik.
Dilema tersebut juga dihadapi Parisada. Di satu sisi, kedekatan dengan pemerintah dianggap penting untuk memperjuangkan kepentingan umat Hindu yang secara nasional merupakan kelompok minoritas.
Di sisi lain, kedekatan yang berlebihan dapat mengurangi kemampuan Parisada untuk menjalankan fungsi pengawasan moral terhadap kebijakan negara.
Ketegangan tersebut pernah terlihat dalam kontroversi pembangunan Bali Nirwana Resort pada 1993–1994. Proyek pembangunan tersebut menimbulkan perdebatan mengenai hubungan investasi pariwisata, perlindungan kawasan suci, dan kepentingan masyarakat Bali.
Dalam konteks itulah muncul kritik terhadap sikap Parisada yang dianggap kurang tegas menghadapi kepentingan pembangunan dan investasi.
Bahkan, dalam diskursus kritik tersebut muncul istilah satiris Parasede untuk menggambarkan kekecewaan sebagian kalangan terhadap posisi majelis.
Pada 1995, lahir Forum Pemerhati Hindu Dharma Indonesia yang berusaha memperjuangkan berbagai persoalan keumatan. Namun, terdapat pula pandangan yang membela sikap akomodatif Parisada.
Menurut pandangan ini, sebagai majelis yang mengayomi umat minoritas, Parisada harus mampu membaca konfigurasi kekuasaan dan menghindari konfrontasi yang dapat merugikan umat.
Perbedaan tersebut memperlihatkan dilema klasik hubungan organisasi keagamaan dengan negara. Apakah majelis harus selalu mengambil posisi kritis terhadap kekuasaan, atau justru harus membangun hubungan akomodatif untuk memastikan kepentingan umat tetap terlindungi?
Menurut saya, persoalannya bukan memilih salah satu secara mutlak.Parisada membutuhkan hubungan konstruktif dengan negara, tetapi hubungan tersebut harus dibangun berdasarkan prinsip kemandirian.
Kemitraan dengan negara tidak boleh berubah menjadi ketergantungan kepada kekuasaan. Parisada harus mampu membedakan antara kepentingan negara, kepentingan pemerintah yang sedang berkuasa, dan kepentingan umat Hindu.
Ketiganya tidak selalu sama. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada seluruh warga negara. Pemerintah menjalankan kewenangan berdasarkan mandat politik yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Sementara itu, Parisada memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kehidupan keagamaan dan memperjuangkan kepentingan umat.
Karena itu, Parisada tidak boleh menjadi instrumen legitimasi politik bagi siapa pun yang sedang memegang kekuasaan.
Majelis juga tidak seharusnya dijadikan arena perebutan pengaruh para elite politik dan ekonomi.
Independensi harus diwujudkan dalam beberapa dimensi. Pertama, independensi kepemimpinan. Pemilihan pengurus harus ditentukan oleh kebutuhan organisasi dan kepentingan umat, bukan oleh tekanan kekuatan politik eksternal. Kedua, independensi keuangan. Ketergantungan yang berlebihan pada bantuan pemerintah atau kelompok ekonomi tertentu dapat memengaruhi kebebasan organisasi dalam mengambil sikap. Ketiga, independensi pengambilan keputusan. Sikap Parisada terhadap persoalan keagamaan dan sosial harus berpijak pada sastra, nilai dharma, pertimbangan kelembagaan, serta kepentingan umat. Keempat, independensi moral. Parisada harus memiliki keberanian menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik yang merugikan umat, sekalipun kritik tersebut tidak menyenangkan bagi pemegang kekuasaan.
Independensi juga berarti menjaga jarak yang sehat dari politik praktis.Hal ini bukan berarti umat Hindu atau pengurus Parisada dilarang terlibat dalam politik. Setiap warga negara memiliki hak politik yang sama. Namun, hak politik individual harus dibedakan dari mandat kelembagaan Parisada sebagai majelis agama.
Ketika identitas majelis digunakan untuk mendukung kepentingan politik tertentu, kepercayaan umat yang memiliki pilihan politik berbeda dapat terganggu.
Di sinilah pentingnya membangun etika hubungan antara agama dan kekuasaan. Parisada harus mampu bekerja sama dengan siapa pun yang menjalankan pemerintahan, tanpa kehilangan kemampuan untuk menyampaikan kritik. Majelis harus dekat dengan kepentingan umat, bukan bergantung pada kekuasaan.
Pusaran Keempat: Pergulatan Hindu Lokal, Hindu Nasional, dan Neo-Hinduisme India
Pusaran keempat merupakan persoalan yang lebih mendasar karena berkaitan dengan identitas, ajaran, dan ekspresi keagamaan Hindu Indonesia.
Sejarah Hindu Indonesia memperlihatkan perjumpaan antara tiga arus besar: Hindu lokal yang berkembang dalam berbagai tradisi masyarakat Nusantara, Hindu nasional yang dibangun melalui pelembagaan Parisada, serta berbagai pengaruh Neo-Hinduisme (atau sering juga diberi label Neo-Vedanda/ Hindu Modernisme/ Hindu Global/Hindu Universalisme) yang berkembang dari India sejak abad ke-19.
Ketiga arus tersebut tidak selalu bertentangan. Bahkan, dalam banyak hal, ketiganya saling memengaruhi. Namun, perjumpaan tersebut juga melahirkan ketegangan mengenai otoritas penafsiran ajaran, kedudukan tradisi lokal, dan batas-batas keragaman dalam kehidupan Hindu.
Untuk memahami persoalan ini, kita perlu melihat kembali sejarah panjang perkembangan Hindu di Nusantara.
Sangat jalas dalam sejarah, Hindu yang berkembang di Bali bukan merupakan salinan langsung dari praktik keagamaan di India. Sejak berabad-abad lalu, ajaran dan tradisi Hindu mengalami proses pelokalan melalui perjumpaan dengan kebudayaan masyarakat Nusantara.
Proses tersebut berlangsung dalam berbagai fase sejarah, mulai dari kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Jawa hingga perkembangan tradisi keagamaan di Bali. Salah satu momentum penting terjadi melalui proses "Mangjawaken Byasamata," yakni usaha mengolah dan menerjemahkan warisan pengetahuan serta sastra India ke dalam bahasa dan kebudayaan Jawa. Proses tersebut menghasilkan berbagai karya sastra yang kemudian menjadi bagian penting dari khazanah Hindu Nusantara. Kakawin Bharatayuddha, Hariwangsa, Sumanasantaka, Arjunawijaya, Sutasoma, dan berbagai karya lainnya menunjukkan bahwa ajaran Hindu tidak hanya diterima, tetapi juga ditafsirkan dan dikembangkan melalui kreativitas kebudayaan lokal.
Proses pelokalan tersebut berlanjut di Bali. Tradisi Hindu yang berkembang di Bali memperlihatkan pertautan yang sangat erat antara ajaran agama, adat, sistem sosial, seni, sastra, dan ritual. Dalam praktik kehidupan masyarakat Bali, agama dan adat sering kali tidak dipisahkan secara tegas. Pelaksanaan ritual berkaitan dengan desa adat, banjar, keluarga, sistem kekerabatan, subak, serta berbagai pranata sosial lainnya. Karena itu, praktik Hindu Bali berkembang dalam keragaman yang dikenal melalui prinsip desa mawa cara. Setiap komunitas memiliki tradisi dan tata cara yang diwariskan berdasarkan sejarah serta kondisi sosialnya.
Ketika para intelektual Hindu memperjuangkan pengakuan negara pada masa awal kemerdekaan, keragaman tersebut menghadapi tantangan baru. Negara modern menuntut adanya identitas keagamaan yang lebih jelas dan dapat dikenali secara administratif.
Para tokoh Hindu kemudian berusaha merumuskan dasar-dasar teologis yang bersifat universal.Proses tersebut menghasilkan berbagai rumusan penting, seperti Panca Sradha, konsepsi keesaan Tuhan, tiga kerangka dasar agama Hindu yang meliputi tattwa, susila, dan upacara, serta pengembangan Puja Tri Sandhya sebagai praktik persembahyangan bersama.
Rumusan tersebut memberikan landasan yang memungkinkan Hindu dipahami sebagai agama yang tidak terbatas pada satu etnis atau wilayah.
Inilah salah satu keberhasilan besar pergerakan Hindu. Hindu-Bali kemudian berkembang menjadi Hindu Dharma yang bersifat nasional. Namun, keberhasilan tersebut juga menimbulkan persoalan baru ketegangan antara universalisasi dan pelokalan.
Pada Mahasabha II tahun 1969, Parisada menegaskan pembedaan antara agama dan adat. Agama ditempatkan sebagai sesuatu yang memiliki prinsip universal, sedangkan adat dapat berbeda menurut desa, kala, dan patra. Pandangan tersebut kembali ditekankan pada Mahasabha IV tahun 1973.
Secara konseptual, pembedaan ini memberikan jalan tengah yang penting. Prinsip-prinsip dasar ajaran Hindu dapat menjadi landasan bersama, sementara praktik ritual dan adat diberikan ruang untuk berkembang sesuai tradisi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, hubungan antara ajaran universal dan tradisi lokal tidak selalu berlangsung harmonis.
Sebagian komunitas Hindu lokal merasa bahwa proses pembakuan agama yang dilakukan secara nasional terlalu banyak menggunakan pengalaman Hindu Bali sebagai rujukan.
Bagi komunitas Hindu non-Bali, persoalannya bukan hanya mengenai perbedaan ritual. Persoalannya berkaitan dengan pengakuan terhadap sejarah, identitas, pengetahuan, dan kewibawaan tradisi leluhur mereka. Komunitas Hindu Kaharingan, Alukta, Hindu Jawa, dan berbagai komunitas lainnya memiliki warisan pengetahuan serta praktik keagamaan yang tidak selalu identik dengan Hindu Bali.
Apabila Hindu nasional dipahami sebagai penyeragaman praktik Hindu Bali ke seluruh Indonesia, maka proses universalisasi justru dapat berubah menjadi Balinisasi.
Demikian pula, apabila pembaruan Hindu dipahami sebagai kewajiban mengikuti seluruh bentuk praktik keagamaan yang berkembang di India, proses tersebut dapat melahirkan kecenderungan Indianisasi.
Padahal, sejarah Hindu Nusantara memperlihatkan bahwa perjumpaan dengan ajaran Hindu dari India selalu berlangsung melalui proses penafsiran dan pelokalan. Hindu Nusantara tidak lahir dari peniruan yang pasif, melainkan melalui proses kreatif yang panjang. Karena itu, kesatuan Hindu tidak harus diwujudkan melalui keseragaman ritual, simbol, bahasa, atau bentuk pemujaan. Kesatuan harus dibangun melalui prinsip-prinsip dasar keyakinan dan etika, sedangkan keragaman tradisi lokal perlu memperoleh penghormatan.
Persoalan menjadi semakin kompleks ketika berbagai sampradaya berkembang dalam kehidupan Hindu Indonesia. Sampradaya merupakan tradisi keagamaan yang memiliki garis keguruan, ajaran, dan praktik spiritual tertentu.
Dalam sejarah Hinduisme, keberadaan sampradaya bukan sesuatu yang baru. Berbagai tradisi keguruan telah berkembang selama berabad-abad dan menjadi bagian dari keragaman Hindu.
Namun, ketika sampradaya berkembang di Indonesia, muncul pertanyaan mengenai hubungannya dengan tata kehidupan Hindu Nusantara. Apakah sampradaya harus menyesuaikan diri dengan tradisi keagamaan masyarakat setempat?Sejauh mana praktik keguruan dan ritual sampradaya dapat berkembang tanpa mengganggu keberlanjutan tradisi lokal? Bagaimana membedakan pengembangan pengetahuan spiritual dengan praktik konversi internal yang menimbulkan ketegangan antarkomunitas Hindu?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut memerlukan jawaban yang lebih mendalam daripada sekadar keputusan administratif. Perlu dibedakan antara hak individu untuk mempelajari berbagai ajaran Hindu, kebebasan menjalankan praktik spiritual, dan tanggung jawab sosial untuk menghormati kehidupan keagamaan komunitas lain.
Setiap tradisi keagamaan perlu menghormati keberadaan tradisi yang telah hidup dalam masyarakat. Penghormatan terhadap keragaman tidak berarti setiap praktik harus diterima tanpa penilaian. Sebaliknya, penilaian harus didasarkan pada dasar ajaran, etika, dan tata kehidupan bersama, bukan pada prasangka atau persaingan kelompok.
Parisada memiliki tanggung jawab untuk membangun ruang dialog yang bermartabat mengenai persoalan tersebut. Dialog harus melibatkan para pandita, intelektual, pemimpin komunitas lokal, dan berbagai pihak yang memahami sejarah serta tradisi masing-masing. Dengan demikian, persoalan perbedaan ajaran dan praktik tidak langsung berubah menjadi konflik identitas dan perebutan kekuasaan organisasi.
Ditengah upaya membuka ruang dialog, saya berpandangan bahwa gagasan Hindu Nusantara perlu ditempatkan dalam kerangka yang lebih luas. Hindu Nusantara bukanlah agama baru dan bukan pula sekadar nama lain bagi Hindu Bali.
Hindu Nusantara merupakan cara memahami keberadaan dan perkembangan Hindu dalam ruang sejarah, sosial, dan kebudayaan Nusantara.
Di dalamnya terdapat keragaman tradisi Hindu yang berkembang melalui proses panjang perjumpaan antara ajaran Hindu dengan berbagai kebudayaan lokal.
Dengan pengertian tersebut, Hindu Nusantara tidak harus dipertentangkan dengan universalitas ajaran Hindu.Justru universalitas ajaran memberikan ruang bagi tumbuhnya berbagai ekspresi keagamaan.
Prinsip desa, kala, patra menjadi pijakan penting untuk memahami hubungan tersebut. Namun, penghormatan terhadap tradisi lokal juga perlu disertai pemahaman bahwa tidak seluruh praktik adat otomatis menjadi bagian dari prinsip dasar agama.
Tradisi selalu mengalami perubahan. Sebagian praktik dapat dipertahankan, sebagian dapat diperbarui, dan sebagian lainnya mungkin perlu ditinjau kembali apabila bertentangan dengan nilai kemanusiaan serta prinsip dharma.
Dengan demikian, Hindu Nusantara tidak boleh dipahami sebagai usaha membekukan tradisi masa lalu. Hindu Nusantara harus menjadi ruang bagi kesinambungan sekaligus pembaruan.
Tantangan Parisada adalah membangun kesatuan tanpa penyeragaman, menghormati keragaman tanpa kehilangan pijakan bersama, serta mendorong pembaruan tanpa memutus hubungan dengan warisan leluhur.
Keluar dari Pusaran: Mengembalikan Aktivisme kepada Persoalan Umat
Keempat pusaran tersebut memperlihatkan persoalan yang saling berkaitan.
Perebutan struktur kekuasaan memengaruhi hubungan antarlembaga dalam Parisada. Persaingan representasi kelompok memengaruhi proses pemilihan dan pengambilan keputusan. Hubungan dengan negara dapat memengaruhi independensi kepemimpinan dan kebijakan organisasi. Sementara itu, perdebatan identitas dan ekspresi keagamaan dapat berubah menjadi konflik kelembagaan apabila tidak dikelola melalui dialog yang matang.
Akibatnya, energi aktivisme Hindu berisiko terlalu banyak terserap dalam persoalan internal. Kita dapat menghabiskan waktu yang sangat panjang untuk memperdebatkan siapa yang paling berhak memimpin, siapa yang paling sah mewakili umat, kelompok mana yang harus diakomodasi, atau tradisi mana yang dianggap paling benar. Padahal, di luar ruang-ruang perdebatan tersebut, terdapat persoalan umat yang jauh lebih mendesak.
Di berbagai wilayah Indonesia, umat Hindu masih menghadapi tantangan dalam memperoleh pelayanan pendidikan, perlindungan hak keagamaan, pengembangan ekonomi, dan keberlanjutan tradisi.
Sebagian komunitas Hindu hidup di wilayah pedalaman yang sulit dijangkau. Sebagian lainnya tinggal tersebar di antara komunitas masyarakat yang berbeda agama dan kebudayaan.
Kondisi tersebut membuat pelayanan keagamaan memerlukan pendekatan yang berbeda dari pelayanan kepada umat yang tinggal terkonsentrasi dalam satu wilayah.
Di Bali, kehidupan keagamaan didukung oleh pranata desa adat, banjar, keluarga besar, pura, dan berbagai organisasi sosial yang relatif kuat. Namun, di banyak wilayah luar Bali, dukungan kelembagaan tersebut tidak selalu tersedia.
Ada komunitas Hindu yang jumlah warganya sedikit dan tersebar di berbagai desa. Ada pula komunitas yang harus menempuh perjalanan jauh untuk memperoleh pelayanan guru agama atau mengikuti kegiatan persembahyangan bersama. Sebagian umat menghadapi kesulitan memperoleh buku-buku ajaran Hindu dalam bahasa yang mudah dipahami. Dalam sejumlah pengalaman komunitas, pelayanan administrasi kependudukan, pencatatan perkawinan, dan pendirian tempat ibadah juga menjadi persoalan.
Pengakuan negara memang telah memberikan landasan hukum yang penting, tetapi pengakuan formal tidak otomatis menjamin bahwa seluruh umat memperoleh pelayanan yang setara.
Kondisi tersebut memperlihatkan adanya jarak antara keberhasilan pelembagaan agama Hindu di tingkat nasional dengan kenyataan kehidupan umat di akar rumput.
Kita telah berhasil membangun majelis agama, tetapi pekerjaan untuk memastikan bahwa seluruh umat memperoleh manfaat dari kehadiran majelis tersebut masih harus terus dilanjutkan.
Persoalan pendidikan dan penguatan Sradha
Salah satu persoalan mendasar adalah keterbatasan akses pendidikan agama Hindu.
Di berbagai daerah, jumlah guru agama Hindu belum selalu sebanding dengan kebutuhan umat.
Anak-anak Hindu yang bersekolah di wilayah dengan jumlah pemeluk Hindu terbatas dapat menghadapi kesulitan memperoleh pembelajaran agama yang memadai.
Keterbatasan tersebut tidak hanya berkaitan dengan jumlah guru, tetapi juga ketersediaan bahan ajar, fasilitas pendidikan, dan dukungan kelembagaan.
Persoalan menjadi lebih kompleks bagi komunitas Hindu lokal yang memiliki bahasa dan tradisi berbeda.
Bahan ajar agama yang terlalu berpusat pada pengalaman satu komunitas dapat terasa jauh dari kehidupan sehari-hari anak-anak di komunitas lainnya.
Karena itu, pendidikan Hindu harus mampu mempertemukan prinsip-prinsip universal ajaran dengan pengalaman kebudayaan lokal.
Pendidikan agama tidak cukup hanya mengajarkan hafalan sloka, mantra, atau tata cara ritual.
Pendidikan harus membangun pemahaman tattwa, penghayatan susila, kemampuan berpikir kritis, dan kesadaran menjalankan dharma dalam kehidupan sehari-hari.
Penguatan Sradha harus berjalan bersama pengembangan pengetahuan dan karakter.
Umat yang memahami ajarannya secara mendalam akan memiliki kepercayaan diri untuk menjalankan keyakinannya, sekaligus mampu menghormati keyakinan orang lain.
Persoalan ekonomi dan solidaritas sosial
Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah kondisi ekonomi umat.
Kemiskinan, keterbatasan akses pekerjaan, rendahnya pendidikan, dan lemahnya jaringan perlindungan sosial dapat memengaruhi keberlanjutan kehidupan keagamaan.
Dalam kajian mengenai perpindahan agama, termasuk yang dibahas Ni Kadek Surpi Aryadhana, faktor ekonomi bukan satu-satunya penjelasan.
Perpindahan agama dapat berkaitan dengan berbagai persoalan, mulai dari pengalaman spiritual, perkawinan, hubungan keluarga, ketidakpuasan terhadap praktik sosial-keagamaan, hingga perubahan lingkungan sosial.
Karena itu, perpindahan agama tidak tepat dipahami hanya sebagai akibat dari pengaruh pihak luar.
Kita juga perlu melakukan refleksi ke dalam. Apakah organisasi Hindu telah memberikan pelayanan yang memadai kepada umat yang mengalami kesulitan? Apakah solidaritas sosial telah bekerja untuk membantu keluarga yang menghadapi tekanan ekonomi?Apakah lembaga keagamaan mampu menghadirkan ruang yang terbuka bagi umat yang mengalami persoalan keluarga dan kehidupan pribadi?
Apakah biaya sosial dalam pelaksanaan ritual telah dikelola secara proporsional agar tidak menjadi beban yang berlebihan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting karena keberlanjutan kehidupan keagamaan tidak hanya ditentukan oleh kuatnya keyakinan, tetapi juga oleh kualitas hubungan sosial dan kemampuan komunitas saling menopang.
Aktivisme Hindu harus mampu membangun solidaritas yang nyata. Solidaritas tersebut dapat diwujudkan melalui pendidikan, pemberdayaan ekonomi, penguatan koperasi, bantuan kepada keluarga rentan, serta pengembangan jaringan sosial antarkomunitas Hindu.
Belajar dari Para Penggerak Akar Rumput
Di tengah berbagai keterbatasan, sesungguhnya terdapat banyak tokoh yang telah memperlihatkan wajah lain aktivisme Hindu.
Mereka tidak selalu berada dalam struktur formal Parisada. Bahkan, sebagian bekerja jauh dari pusat-pusat pengambilan keputusan organisasi. Namun, pengabdian mereka memberikan kontribusi nyata bagi keberlanjutan kehidupan umat.
Dalam orasi ilmiah yang saya sampaikan pada Dies Natalis pertama Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, 25 Mei 2021, saya mengangkat sejumlah tokoh penggerak akar rumput yang layak memperoleh perhatian.
Di Kalimantan Selatan, terdapat Pendeta Kumari yang bergerak menjangkau komunitas Dayak Meratus. Kehidupan masyarakat di wilayah pegunungan dan pedalaman menghadirkan tantangan geografis yang tidak ringan. Jarak antarkomunitas, keterbatasan akses jalan, dan minimnya fasilitas pelayanan keagamaan membuat kegiatan pembinaan memerlukan pengorbanan yang besar.
Dalam situasi tersebut, Pendeta Kumari tetap bergerak memberikan dharma wacana dan pendampingan kepada komunitas Hindu di berbagai wilayah.
Pengabdian seperti ini memperlihatkan bahwa aktivisme Hindu tidak selalu membutuhkan panggung besar.
Kadang-kadang, pengabdian justru berlangsung melalui perjalanan panjang menjangkau komunitas yang jauh dari perhatian publik.
Di Tana Toraja, terdapat tokoh bernama Bapak K'ila yang memiliki peran penting dalam perjalanan komunitas Alukta atau Aluk Todolo. Pada 1969, para tokoh Aluk Todolo memperjuangkan agar komunitas mereka memperoleh tempat dalam pelayanan agama Hindu.
Peristiwa tersebut tidak hanya berkaitan dengan perubahan identitas administratif. Bagi komunitas Alukta, persoalannya juga menyangkut keberlanjutan tradisi leluhur, pengakuan sosial, dan hak menjalankan kehidupan keagamaan.
Peran para tokoh seperti Bapak K'ila memperlihatkan bagaimana penggerak lokal menjadi jembatan antara tradisi komunitas dan sistem kelembagaan agama nasional.
Di Kepulauan Kei, Maluku, terdapat Miswar Yamko yang mengembangkan kehidupan keagamaan Hindu dengan tetap mempertahankan tradisi lokal Bae Leo.
Miswar mempelopori pembangunan tempat ibadah Hindu di Tanimbar tanpa meninggalkan identitas kebudayaan masyarakat setempat.
Pengalaman tersebut memberikan pelajaran penting bahwa pengembangan Hindu tidak harus dilakukan dengan menghapus tradisi leluhur.
Justru keberlanjutan tradisi lokal dapat menjadi sumber kekuatan dalam membangun identitas Hindu.
Di Pulau Buru, Lintas Reslessi melakukan usaha untuk mengumpulkan doa-doa asli masyarakat setempat.
Kegiatan tersebut tampak sederhana, tetapi memiliki makna yang sangat penting.
Doa-doa tradisional merupakan bagian dari pengetahuan dan ingatan kolektif masyarakat. Ketika tidak didokumentasikan, warisan tersebut berisiko hilang bersama perubahan generasi.
Usaha mengumpulkan doa-doa lokal merupakan bentuk pelestarian pengetahuan sekaligus penguatan kepercayaan diri komunitas.
Di komunitas Naulu, Paty Nahatue mendorong masyarakat menggali kembali adat dan tradisi leluhur mereka.
Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa aktivisme Hindu dapat berlangsung melalui revitalisasi kebudayaan.
Sementara itu, di Gunungkidul, Yogyakarta, terdapat Purwanto yang mengembangkan berbagai inovasi dalam pembinaan umat Hindu.
Gerakannya meliputi pembangunan pelinggih, revitalisasi ritual Hindu Jawa, pengembangan pendidikan pasraman, serta pemberdayaan ekonomi pertanian.
Pendekatan tersebut menarik karena tidak memisahkan pembinaan agama dari persoalan kehidupan masyarakat.
Pembangunan pelinggih memberikan ruang bagi kegiatan keagamaan. Revitalisasi ritual memperkuat kesinambungan tradisi. Pendidikan pasraman membangun pengetahuan generasi muda. Sementara pemberdayaan ekonomi membantu memperkuat ketahanan sosial umat.
Pengalaman para penggerak tersebut memperlihatkan adanya pola yang sama. Mereka memulai perjuangan dari persoalan nyata yang dihadapi komunitas. Mereka tidak menunggu seluruh persoalan kelembagaan selesai. Mereka juga tidak menjadikan jabatan organisasi sebagai prasyarat untuk bekerja.Mereka bergerak dengan sumber daya yang tersedia, membangun kepercayaan masyarakat, dan mengembangkan inovasi sesuai kebutuhan lokal. Di sinilah kita menemukan kembali semangat aktivisme Hindu yang sesungguhnya.
Aktivisme bukan sekadar kemampuan menguasai organisasi, melainkan kesediaan mengorganisasikan pengetahuan, sumber daya, dan solidaritas untuk memperbaiki kehidupan umat.
Para penggerak akar rumput tersebut memperlihatkan bahwa masa depan Hindu tidak hanya ditentukan oleh keputusan Mahasabha, tetapi juga oleh pekerjaan sehari-hari para pendidik, pandita, pemimpin komunitas, dan aktivis lokal.
Mereka adalah wajah lain dari pergerakan Hindu Indonesia yang sering kali kurang memperoleh perhatian.
Menata Ulang Orientasi Aktivisme Hindu
Belajar dari sejarah dan pengalaman para penggerak akar rumput, saya memandang bahwa masa depan aktivisme Hindu memerlukan perubahan orientasi yang lebih mendasar.
Perubahan tersebut tidak cukup dilakukan melalui pergantian kepengurusan atau perubahan struktur organisasi. Yang diperlukan adalah perubahan cara berpikir, budaya organisasi, dan ukuran keberhasilan pengabdian.
Ada enam agenda penting yang perlu dikembangkan.
Pertama, mengembalikan Parisada sebagai majelis pengayom dan pemersatu umat. Parisada harus kembali ditempatkan sebagai rumah bersama seluruh umat Hindu Indonesia. Sebagai majelis, Parisada harus berdiri di atas kepentingan kelompok, soroh, organisasi, dan jaringan kekuasaan.
Persatuan tidak boleh hanya menjadi slogan yang disampaikan pada setiap Mahasabha. Persatuan harus diwujudkan dalam praktik kelembagaan yang memberikan perlindungan dan rasa keadilan kepada seluruh umat.
Perbedaan pandangan merupakan sesuatu yang wajar dalam organisasi yang memiliki keragaman sosial dan kebudayaan. Namun, perbedaan tersebut harus dikelola melalui permusyawaratan yang bermartabat.
Parisada harus mengembangkan budaya dialog yang menghormati pengetahuan, argumentasi, dan tata krama.
Perbedaan tidak boleh langsung diterjemahkan menjadi permusuhan. Lebih jauh, majelis harus mampu mencegah agar konflik elite tidak menyebar menjadi konflik horizontal di tengah umat.
Kedua, memperkuat tata kelola kelembagaan. Persoalan struktur kekuasaan harus dijawab melalui pembagian kewenangan yang jelas.
Sabha Pandita, Sabha Welaka, dan Pengurus Harian harus menjalankan fungsi masing-masing berdasarkan mandat kelembagaan.
Pengambilan keputusan harus dilakukan melalui prosedur yang transparan dan akuntabel.
Keputusan Mahasabha harus menjadi pijakan bersama, bukan ditafsirkan secara sepihak berdasarkan kepentingan pemegang jabatan.
Pengelolaan organisasi juga memerlukan profesionalisme. Administrasi, keuangan, pengembangan sumber daya manusia, pelayanan umat, serta hubungan dengan pemerintah perlu dikelola melalui sistem yang teratur.
Parisada harus mengurangi ketergantungan pada figur dan jaringan personal. Kekuatan organisasi harus terletak pada sistem, bukan semata-mata pada siapa yang sedang memimpin.
Ketiga, menjaga independensi majelis. Parisada perlu membangun hubungan konstruktif dengan negara tanpa kehilangan kemandirian moral.
Kemitraan dengan pemerintah harus diarahkan untuk memperjuangkan pelayanan pendidikan, perlindungan hak keagamaan, pengembangan ekonomi, dan kepentingan umat lainnya.Namun, Parisada harus mampu menjaga jarak dari kepentingan politik praktis.
Majelis tidak boleh menjadi alat legitimasi kekuasaan. Kemandirian juga memerlukan penguatan sumber pendanaan organisasi yang transparan dan tidak menimbulkan ketergantungan berlebihan kepada pihak tertentu.
Dengan demikian, Parisada dapat menjalankan fungsi pengayoman sekaligus menyampaikan sikap kritis ketika kepentingan umat memerlukannya.
Keempat, merawat keragaman Hindu Nusantara. Hindu Indonesia harus dibangun di atas kesadaran bahwa kesatuan ajaran tidak identik dengan keseragaman praktik.
Panca Sradha, nilai-nilai dharma, serta prinsip-prinsip dasar ajaran Hindu dapat menjadi landasan bersama.Namun, tradisi lokal yang berkembang dalam berbagai komunitas harus memperoleh penghormatan.
Parisada perlu mendorong kajian dan dokumentasi terhadap kekayaan tradisi Hindu Nusantara.Pengetahuan lokal, sastra, ritual, bahasa, dan sistem pemujaan yang diwariskan berbagai komunitas merupakan bagian penting dari khazanah Hindu Indonesia.
Dialog antara Hindu lokal, Hindu nasional, dan berbagai sampradaya perlu dikembangkan secara terbuka dan mendalam.
Persoalan perbedaan ajaran harus diselesaikan melalui pengetahuan, argumentasi, dan etika, bukan melalui stigmatisasi atau perebutan kekuasaan.
Kelima, mengutamakan pelayanan dan pemberdayaan umat. Orientasi organisasi harus bergeser dari dominasi agenda internal menuju pelayanan umat.
Parisada dan organisasi-organisasi Hindu perlu menyusun agenda yang menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Pendidikan agama, penyediaan guru, pengembangan pasraman, penerbitan bahan ajar, perlindungan hak keagamaan, serta pemberdayaan ekonomi harus memperoleh perhatian yang lebih besar.
Penguatan ekonomi umat tidak boleh dipandang sebagai kegiatan tambahan yang terpisah dari pembinaan keagamaan. Kehidupan keagamaan yang berkelanjutan memerlukan komunitas yang memiliki ketahanan sosial dan ekonomi. Karena itu, pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, pengembangan usaha produktif, dan solidaritas sosial perlu menjadi bagian dari agenda aktivisme Hindu.
Pelayanan juga harus memperhatikan kebutuhan kelompok yang selama ini kurang memperoleh perhatian, termasuk komunitas Hindu terpencil, perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, dan generasi muda.
Keenam, melahirkan generasi baru intelektual dan aktivis Hindu. Sejarah pergerakan Hindu memperlihatkan peran penting para intelektual.
I Gusti Bagus Sugriwa, Ida Bagus Mantra, dan berbagai tokoh lainnya tidak hanya menghasilkan gagasan, tetapi juga terlibat dalam perjuangan sosial dan kelembagaan. Mereka memperlihatkan sosok intelektual yang tidak berhenti pada kegiatan membaca dan menulis. Pengetahuan diterjemahkan menjadi tindakan.Semangat tersebut perlu dihidupkan kembali.
Umat Hindu membutuhkan generasi baru intelektual yang mampu membaca sastra agama, memahami sejarah, mengembangkan penelitian, dan terlibat dalam penyelesaian persoalan masyarakat.
Kampus-kampus Hindu, lembaga pendidikan, organisasi mahasiswa, dan komunitas intelektual harus menjadi ruang lahirnya generasi tersebut. Namun, pengembangan intelektual tidak cukup hanya diarahkan pada penguasaan pengetahuan keagamaan.
Generasi muda juga perlu memiliki kemampuan memahami perubahan sosial, perkembangan teknologi, persoalan ekonomi, lingkungan hidup, serta dinamika politik dan kebudayaan.
Di tengah perkembangan teknologi digital, aktivisme Hindu juga menghadapi tantangan baru. Media sosial dapat menjadi ruang penyebaran pengetahuan, pengembangan solidaritas, dan penguatan jaringan umat. Namun, media sosial juga dapat menjadi arena penyebaran prasangka, konflik identitas, dan persaingan pengaruh. Karena itu, generasi baru aktivis Hindu harus memiliki literasi digital, kemampuan berpikir kritis, serta etika komunikasi publik. Aktivisme yang diperlukan bukan sekadar kemampuan membangun popularitas, tetapi kemampuan menghasilkan pengetahuan dan perubahan sosial.
Dari Politik Organisasi Menuju Gerakan Transformasi Umat
Pada akhirnya, persoalan terbesar aktivisme Hindu bukanlah semata-mata bagaimana membangun organisasi yang kuat.
Organisasi memang diperlukan. Tanpa organisasi, gerakan akan sulit memiliki kesinambungan, sumber daya, dan kemampuan menjangkau masyarakat luas. Namun, organisasi harus tetap ditempatkan sebagai sarana pengabdian.
Ukuran keberhasilan Parisada tidak cukup dilihat dari besarnya struktur organisasi, banyaknya kepengurusan, atau tingginya kedudukan para pemimpinnya.
Ukuran yang lebih penting adalah manfaat nyata yang dirasakan umat. Apakah semakin banyak anak-anak Hindu memperoleh pendidikan agama yang baik? Apakah komunitas Hindu di wilayah terpencil semakin mudah memperoleh pelayanan keagamaan? Apakah para guru agama dan penggerak pasraman mendapatkan dukungan yang memadai? Apakah tradisi Hindu lokal semakin memperoleh ruang untuk hidup dan berkembang?Apakah umat yang menghadapi kemiskinan mendapatkan dukungan dan pemberdayaan? Apakah generasi muda Hindu memiliki ruang untuk mengembangkan pengetahuan, kepemimpinan, dan kreativitasnya? Dan apakah Parisada benar-benar menjadi rumah bersama yang memberikan perlindungan serta rasa keadilan kepada seluruh umat?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus menjadi ukuran keberhasilan aktivisme Hindu. Kita perlu belajar dari para pendahulu yang memperjuangkan pengakuan Hindu dalam situasi politik yang tidak mudah. Mereka menghadapi berbagai keterbatasan, tetapi mampu membangun gerakan yang menghasilkan perubahan. Mereka tidak berhenti pada perdebatan mengenai identitas agama, tetapi berhasil memperjuangkan pengakuan negara. Mereka tidak hanya memperdebatkan dasar-dasar ajaran, tetapi berhasil merumuskan kerangka teologis yang menjadi pegangan bersama. Mereka tidak sekadar membangun perkumpulan, tetapi berhasil membentuk Parisada sebagai majelis yang bersifat nasional. Dengan kata lain, mereka mampu menerjemahkan gagasan menjadi gerakan dan perubahan kelembagaan.
Kini tantangan kita berbeda.Jika dahulu perjuangan diarahkan untuk memperoleh pengakuan negara, maka perjuangan masa depan harus diarahkan untuk memastikan bahwa pengakuan tersebut benar-benar membawa kemajuan dan kesejahteraan umat.
Jika dahulu tantangannya adalah membangun persatuan dalam sebuah majelis, maka sekarang tantangannya adalah menjaga agar majelis tersebut tidak kehilangan orientasi pengabdiannya.Jika dahulu para intelektual berjuang merumuskan dasar-dasar Hindu yang universal, maka sekarang tantangannya adalah memastikan bahwa universalitas ajaran mampu mengayomi keragaman Hindu Nusantara. Dan jika dahulu para intelektual menjadi pelopor utama pergerakan Hindu, maka masa depan Hindu membutuhkan semakin banyak penggerak dari kalangan generasi muda dan komunitas akar rumput.
Perubahan tersebut menuntut pergeseran mendasar dari politik organisasi menuju gerakan transformasi umat. Politik organisasi terutama berkaitan dengan persoalan kekuasaan, jabatan, representasi, dan pengambilan keputusan. Sementara itu, gerakan transformasi umat berorientasi pada perubahan kondisi sosial, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan kehidupan keagamaan masyarakat.
Keduanya tidak harus dipertentangkan. Politik organisasi tetap diperlukan untuk membangun tata kelola dan kepemimpinan. Namun, politik organisasi harus ditempatkan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
Kekuasaan dalam organisasi harus menjadi sarana pelayanan, bukan tujuan pengabdian.Karena itu, keluar dari pusaran bukan berarti meninggalkan Parisada atau menganggap persoalan kelembagaan tidak penting.
Keluar dari pusaran berarti mengembalikan seluruh dinamika kelembagaan kepada tujuan awal pembentukan majelis: menjaga dharma, mempersatukan umat, serta memperjuangkan kehidupan umat yang lebih baik.
Penutup: Masa Depan Hindu Berada di Tangan Umat
Sejarah aktivisme Hindu Indonesia merupakan sejarah panjang pergulatan antara gagasan, identitas, organisasi, dan kekuasaan.
Dalam setiap fase sejarah, para penggerak Hindu menghadapi tantangan yang berbeda. Pada masa kolonial, perjuangan diarahkan untuk mempertahankan identitas dan mengembangkan kesadaran kebudayaan. Pada masa awal kemerdekaan, perjuangan diarahkan untuk memperoleh pengakuan dan pelayanan negara.
Pada fase berikutnya, perjuangan diarahkan untuk membangun dasar-dasar teologis, pendidikan, dan kelembagaan Hindu yang bersifat nasional.
Kini, setelah berbagai capaian tersebut berhasil diwujudkan, tantangan terbesarnya adalah memastikan bahwa seluruh keberhasilan pelembagaan benar-benar memberikan manfaat bagi kehidupan umat.
Kita tidak boleh membiarkan aktivisme Hindu terus berputar dalam persoalan internal yang tidak berkesudahan.
Perdebatan mengenai struktur kekuasaan, representasi, independensi, dan identitas keagamaan memang penting. Namun, semua perdebatan tersebut harus diarahkan untuk memperkuat pengabdian.
Sudah saatnya kita mengembangkan aktivisme Hindu yang lebih terbuka, reflektif, berpengetahuan, dan berakar pada persoalan nyata masyarakat.
Aktivisme yang tidak hanya berbicara mengenai kebesaran Hindu pada masa lalu, tetapi juga bekerja untuk membangun masa depan Hindu.
Aktivisme yang tidak hanya sibuk mempertahankan identitas, tetapi juga memperjuangkan martabat dan kesejahteraan umat.
Aktivisme yang tidak hanya berorientasi pada kepemimpinan organisasi, tetapi juga melahirkan kepemimpinan sosial di berbagai komunitas.
Aktivisme yang tidak hanya memperdebatkan perbedaan, tetapi mampu mengelola keragaman menjadi kekuatan bersama. Kita membutuhkan lebih banyak intelektual organik yang tidak berhenti di menara gading. Kita membutuhkan lebih banyak pandita yang menjadi sumber tuntunan dan keteladanan. Kita membutuhkan lebih banyak pendidik yang dengan tekun membangun pengetahuan generasi muda.Kita membutuhkan lebih banyak penggerak yang bersedia bekerja di tengah keterbatasan untuk memperbaiki kehidupan umat. Dan kita membutuhkan Parisada yang mampu mengayomi seluruh kekuatan tersebut, bukan justru menyerap seluruh energinya ke dalam persaingan internal.
Pada akhirnya, masa depan Hindu Indonesia tidak semata-mata berada di tangan mereka yang menduduki jabatan dalam organisasi.
Masa depan itu terutama berada di tangan umat, anak-anak muda, para pendidik, pandita, intelektual, dan penggerak yang setiap hari bekerja menjaga keberlanjutan dharma.
Keluar dari pusaran berarti mengalihkan energi dari perebutan pengaruh menuju pengabdian, dari kompetisi elite menuju solidaritas umat, dan dari politik kelembagaan menuju transformasi kehidupan umat.
Karena itu, pertanyaan terpenting bagi masa depan aktivisme Hindu bukan lagi sekadar siapa yang akan memimpin Parisada, melainkan: Untuk siapa Parisada hadir, persoalan umat apa yang hendak diselesaikan, dan perubahan apa yang mampu diwujudkan melalui pengabdiannya?
Jawaban atas pertanyaan itulah yang akan menentukan apakah aktivisme Hindu mampu keluar dari pusaran dan memasuki babak baru pergerakan yang lebih bermakna.
Di tangan umat dan para penggerak yang bekerja dengan pengetahuan, ketulusan, dan semangat pengabdian, harapan bagi masa depan Hindu Indonesia akan terus hidup dan berkembang.*
