SUMATRA, BALINEWS.ID – Komisi VI DPR RI mendorong percepatan pembangunan Jalan Tol Binjai–Langsa dan rencana lanjutan ruas Langsa–Aceh Tamiang. Dorongan itu disampaikan saat kunjungan kerja Komisi VI DPR RI bersama PT Hutama Karya (Persero) ke Huntara Aceh Tamiang dan proyek Jalan Tol Binjai–Langsa, Rabu (22/7).
Kunjungan dipimpin Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI Andre Rosiade. Turut hadir Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah, Bupati Aceh Tamiang Armia Pahmi, Deputi Bidang Fasilitasi dan Sinergi Pembangunan BP BUMN Hambra, Senior Director Sector Specialist Property & Real Estate Danantara Asset Management Dian Takdir Badrsyah, Direktur Utama Hutama Karya Koentjoro, Direktur Operasi III Hutama Karya Iwan Hermawan, serta jajaran pemerintah daerah dan BUMN Karya.
Rangkaian kegiatan diawali dengan peninjauan Huntara Aceh Tamiang yang masih ditempati masyarakat terdampak bencana. Komisi VI DPR RI menyoroti kondisi sejumlah fasilitas hunian sementara yang mulai mengalami kerusakan karena telah digunakan dalam waktu cukup lama.
Andre Rosiade meminta Hutama Karya bersama BUMN Karya lainnya melalui Danantara Indonesia melakukan pengecekan ulang terhadap seluruh Huntara dan segera memperbaiki fasilitas yang mengalami kerusakan.
“Sehingga, masyarakat tetap dapat tinggal dengan nyaman sambil menunggu pembangunan hunian tetap selesai,” kata Andre.
Setelah meninjau Huntara, rombongan melanjutkan kunjungan ke rest area Jalan Tol Binjai–Langsa di ruas yang telah beroperasi hingga Pangkalan Brandan. Dalam kunjungan tersebut, Komisi VI DPR RI mendapat paparan mengenai perkembangan pembangunan jalan tol yang menjadi bagian dari koridor utama Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
Saat ini, ruas Binjai–Pangkalan Brandan sepanjang 57,5 kilometer telah beroperasi. Jika seluruh koridor hingga Langsa tersambung, total panjang Jalan Tol Binjai–Langsa diproyeksikan mencapai sekitar 130,7 kilometer.
Jalan Tol Binjai–Langsa terdiri atas lima seksi. Seksi 1 Binjai–Stabat sepanjang 12,3 kilometer, Seksi 2 Stabat–Tanjung Pura sepanjang 26,2 kilometer, dan Seksi 3 Tanjung Pura–Pangkalan Brandan sepanjang 19,02 kilometer. Sementara itu, Seksi 4 Pangkalan Brandan–Kuala Simpang memiliki panjang 44,2 kilometer dan Seksi 5 Kuala Simpang–Langsa sepanjang 29 kilometer.
Dalam kunjungan tersebut juga dibahas rencana pembangunan Tol Langsa–Aceh Tamiang sebagai kelanjutan koridor JTTS di Aceh. Ruas ini dinilai strategis untuk memperkuat konektivitas Sumatra Utara dan Aceh sekaligus meningkatkan ketahanan transportasi di wilayah yang rawan bencana, khususnya banjir di Kabupaten Aceh Tamiang.
Keberadaan jaringan tol tersebut diharapkan dapat mempercepat mobilisasi personel dan bantuan kemanusiaan saat terjadi bencana, memperlancar distribusi logistik, serta meningkatkan konektivitas dan aktivitas ekonomi di kawasan Sumatra bagian utara.
Berdasarkan kajian Core 2024, koridor Pangkalan Brandan–Langsa diproyeksikan mampu menghemat jarak tempuh hingga 15,03 persen dan waktu perjalanan sebesar 51,78 persen. Ruas tersebut juga memiliki nilai Economic Internal Rate of Return (EIRR) sebesar 13,24 persen.
Andre Rosiade menyatakan Komisi VI DPR RI mendukung percepatan pembangunan koridor JTTS di wilayah utara, khususnya penyelesaian ruas Pangkalan Brandan–Langsa dan rencana pembangunan Langsa–Aceh Tamiang.
“Kami berharap trase Jalan Tol Pangkalan Brandan–Langsa dapat segera memasuki tahap konstruksi sehingga konektivitas Medan hingga Aceh dapat segera terwujud,” ujar Andre.
Ia menambahkan, Komisi VI DPR RI akan terus mendorong sinergi antara pemerintah, Danantara Indonesia, dan Hutama Karya agar pembangunan kedua ruas tersebut dapat segera direalisasikan.
Sementara itu, Direktur Operasi III Hutama Karya Iwan Hermawan mengapresiasi dukungan Komisi VI DPR RI terhadap keberlanjutan pembangunan JTTS.
Menurut Iwan, dukungan tersebut penting untuk memastikan penugasan pembangunan JTTS berjalan sesuai target sehingga manfaat konektivitas, pemerataan ekonomi, dan peningkatan daya saing wilayah dapat dirasakan masyarakat.
Terkait kondisi Huntara, Iwan mengatakan Hutama Karya akan berkoordinasi dengan Danantara Indonesia dan instansi terkait untuk menindaklanjuti hasil peninjauan.
Kunjungan kerja tersebut menegaskan komitmen Komisi VI DPR RI, pemerintah, Danantara Indonesia, dan BUMN Karya dalam mendorong pemulihan pascabencana serta percepatan pembangunan infrastruktur strategis di wilayah Sumatra bagian utara.
