BADUNG, BALINEWS.ID – Pemerintah Kabupaten Badung menyatakan komitmennya untuk mendukung percepatan transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui perluasan program piloting digitalisasi yang diinisiasi pemerintah pusat.
Komitmen tersebut disampaikan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (30/6/2026).
Rakor dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan dihadiri Gubernur Bali I Wayan Koster bersama para bupati dan wali kota se-Bali. Selain itu, turut hadir Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, sementara kepala daerah dari wilayah perluasan piloting lainnya mengikuti rapat secara daring bersama kementerian dan lembaga terkait.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari evaluasi pelaksanaan perluasan digitalisasi bansos di 43 kabupaten dan kota di Indonesia. Selain membahas perkembangan implementasi di daerah, rapat juga mempersiapkan rencana kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia untuk meninjau pelaksanaan program tersebut, sekaligus agenda rapat terbatas mengenai percepatan transformasi pemerintahan digital.
Bupati Adi Arnawa mengatakan, Pemkab Badung siap bersinergi dengan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Bali agar implementasi digitalisasi bansos berjalan optimal. Menurutnya, pemanfaatan sistem digital menjadi langkah penting dalam menciptakan tata kelola penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
“Pemkab Badung siap bersinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam menyukseskan implementasi digitalisasi bantuan sosial. Melalui sistem yang terintegrasi, diharapkan penyaluran bantuan semakin efektif, transparan, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” ujar Adi Arnawa.
Ia menambahkan, keterlibatan Kabupaten Badung dalam perluasan program piloting menjadi bentuk dukungan nyata terhadap agenda transformasi digital nasional. Sinergi antarpemerintah dinilai menjadi kunci dalam membangun sistem pemerintahan yang modern dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
“Melalui sinergitas ini, mudah-mudahan memperkuat tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Badung,” katanya.
Pemkab Badung berharap penerapan sistem digital dalam penyaluran bantuan sosial mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memastikan bantuan pemerintah diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. (*)
