BALINEWS - Sebuah gym yang masih dalam tahap pembangunan dan rencana lapangan minigolf, keduanya ditemukan bukan di kompleks olahraga, melainkan di dalam Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor. Temuan itulah yang membuat lima pejabat lapas kehilangan jabatan mereka dalam waktu bersamaan, akhir pekan ini.
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) resmi menonaktifkan kelimanya, buntut dari investigasi atas fasilitas mewah yang lebih dulu dibongkar Ombudsman RI. Bukan satu dua orang yang terkena imbas, melainkan hampir seluruh jajaran struktural inti lapas tersebut.
"Kami menonaktifkan 5 pejabat struktural yang diduga bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman," kata Inspektur Jenderal Kementerian Imipas, Rudi Setiawan, dalam konferensi pers, Sabtu, 26 September 2026.
Lima pejabat yang dicopot itu adalah Kepala Lapas (Kalapas), Kepala Pengamanan Lapas (KPLP), Kepala Seksi Pembinaan dan Pendidikan (Kasibinadik), Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kasikamtib), hingga Kepala Urusan Umum Lapas. Artinya, hampir seluruh rantai komando yang mengurus keamanan dan pembinaan di lapas itu kena copot dalam satu keputusan.
Tidak berhenti di pencopotan, kelimanya langsung diperiksa pada hari yang sama. "Akan kami lakukan pemeriksaan, bagaimana peristiwa atau kondisi yang terjadi sampai ditemukan dan sampai hari ini," ujar Rudi.
Soal apa sebenarnya yang ditemukan, Anggota Ombudsman Syafrida Rachmawati Rasahan menjelaskan ada sejumlah bangunan berfasilitas lengkap dan mewah di area Lapas Cibinong. Di area hunian mewah itu, tim menemukan fasilitas gym yang sedang dibangun, rencana pembangunan minigolf, sampai kulkas berisi botol minuman keras.
Yang membuat kasus ini berbeda dari temuan-temuan fasilitas mewah di lapas sebelumnya adalah skala pencopotannya. Bukan satu pejabat yang dijadikan tumbal, melainkan lima posisi struktural sekaligus, mulai dari pucuk pimpinan sampai urusan administrasi umum, dicopot dalam satu keputusan yang sama.
Pemeriksaan terhadap kelima mantan pejabat itu kini tengah berjalan. Hasilnya akan menentukan apakah kasus ini berhenti di sanksi administratif, atau berlanjut ke ranah lain.
