DENPASAR, BALINEWS.ID – Masyarakat di Pulau Serangan, Denpasar mengkhawatirkan kondisi wilayah baik itu daratan dan perairan yang seakan sudah mulai ‘dikuasai’ oleh PT BTID. Ditambah, wilayah laut yang kian berubah nama menjadi Pantai Kura-Kura Bali dan mulai dipasangi pembatas sehingga nelayan mulai kesulitan untuk melaut dan mencari nafkah.
Para warga pun mesadu dalam sebuah pertemuan pada Kamis (30/1/2025) yang digelar bersama anggota DPR RI Nyoman Parta, Nyoman Adi Wiriatama, anggota DPD Ni Luh Jelantik, serta anggota DPRD Kota Denpasar Melati.
“Kami dulu dapat bocoran dari Dinas Kelautan Provinsi bahwa Pihak PT BTID ingin mensertifikasi dan mengelola kawasan laut. Kemarin saya baca, ternyata sudah keluar itu sertifikatnya. Padahal itu menjadi kekhawatiran kami,” ujar salah satu warga dalam pertemuan tersebut.
“Selama ini memang PT BTID tidak melarang, tapi kalau mereka sudah berkepentingan, mereka akan mengeluarkan sertifikat secara legal telah menguasai dan mengatur laut. Terus, kami masyarakat bisa berbuat apa?,” tambahnya.
Mereka pun berharap agar para stakeholder yang hadir dilokasi dapat membantu menyelesaikan permasalahan ini.
“Kami berharap sekali agar bapak-bapak sekalian, dapat menyelesaikan permasalahan ini dan memberi akses untuk masyarakat setempat,” tutur warga tersebut.
Selain itu, pihaknya meminta agar hak-hak mereka atas wilayah perairan di Pulau Serangan tidak disetarakan dengan PT BTID.
“Jangan disamakan hak kami dengan PT BTID, kami lahir disini dan mati disini. Harus kami menikmati apa yang sudah menjadi hak kami,” jelasnya. (*)
