NASIONAL, BALINEWS.ID – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengungkapkan dampak serius akibat pemotongan anggaran sekitar Rp 1,423 triliun atau 50,35 persen yang mempengaruhi akurasi layanan informasi cuaca dan gempa bumi. Ketepatan informasi tersebut mengalami penurunan signifikan, dengan akurasi cuaca, iklim, gempa bumi, dan tsunami menurun dari 90 persen menjadi 60 persen. Selain itu, kecepatan peringatan dini tsunami juga melambat, dari yang sebelumnya hanya 3 menit menjadi 5 menit atau lebih, sementara jangkauan penyebaran informasi gempa bumi dan tsunami berkurang hingga 70 persen.
Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG, Muslihhuddin, mengungkapkan bahwa meskipun pihaknya mendukung kebijakan efisiensi anggaran, BMKG terpaksa mengajukan permohonan dispensasi anggaran kepada Presiden Prabowo Subianto. Hal ini penting untuk menjamin ketahanan nasional dan keselamatan masyarakat Indonesia, terutama dalam menghadapi ancaman bencana yang dapat terjadi kapan saja.
“Ketepatan akurasi informasi cuaca, iklim, gempa bumi dan tsunami menurun dari 90 persen menjadi 60 persen dan kecepatan informasi peringatan dini tsunami dari 3 menit turun menjadi 5 menit atau lebih dan jangkauan penyebarluasan informasi gempa bumi dan tsunami menurun 70 persen,” kata Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG Muslihhuddin sebagaimana dilansir Antara, Sabtu (8/2/2025).
Menurutnya, pemotongan anggaran tersebut berdampak pada belanja modal dan barang, termasuk pemeliharaan alat yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2025. Alat Operasional Utama (Aloptama), seperti hampir 600 alat sensor untuk pemantauan gempa bumi dan tsunami yang tersebar di Indonesia, kini terancam tidak dapat dipelihara. Sebagian besar alat tersebut sudah melebihi usia pakainya, yang berpotensi mengganggu kemampuan BMKG dalam mendeteksi dinamika cuaca, kualitas udara, gempa bumi, dan tsunami.
“Oleh karena itu perlu adanya dukungan yang berfungsi secara maksimal dalam membangun masyarakat yang tahan bencana,” kata dia.
Selain itu, kajian jangka menengah dan panjang mengenai dinamika iklim dan tektonik Indonesia juga menjadi terhambat. Modernisasi sistem dan peralatan operasional BMKG akan terhenti, yang dapat memengaruhi keselamatan transportasi udara dan laut. Tak hanya itu, layanan terkait ketahanan pangan, energi, dan air juga berisiko terganggu.
Muslihhuddin menegaskan bahwa mitigasi ancaman bencana Geo-Hidrometeorologi di Indonesia tidak dapat diabaikan, karena berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, BMKG mengajukan permohonan dispensasi anggaran untuk mendukung peranannya dalam menjaga ketahanan negara dan melindungi masyarakat dari bencana. (*)
