DENPASAR, Balinews.id – Gubernur Bali, Wayan Koster, melantik anggota baru Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan Komisi Informasi (KI) Bali, periode 2025-2029. Acara pelantikan ini berlangsung di Gedung Wiswa Sabha Utama, Rabu (19/3/25).
Sebanyak 12 anggota yang dilantik, terdiri dari tujuh anggota KPID Bali dan lima anggota KI Bali, diharapkan dapat menjalankan tugas dengan profesional dalam menjaga arus informasi yang semakin dinamis.
Tujuh nama KPID Bali yang dilantik I Gede Agus Astapa, I Wayan Suyadnya, I Gusti Putu Putra Mahardika, I Gusti Agung Gede Agung Widiana Kepakisan, Nyoman Adi Sukerno, dan Endi Kusmadheni.
Sedangkan lima nama yang dilantik sebagai KI Bali adalah Dewa Nyoman Suardana, I Wayan Darma, Putu Arnata, Ni Ketut Dharmayanti Laksmi, dan I Wayan Adi Aryanta.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster memberikan pesan penting terkait peran kedua lembaga ini di era digital.
“Selamat bertugas kepada seluruh anggota yang baru dilantik. Jalankan amanah ini dengan baik dan tetap mengikuti perkembangan informasi dengan cermat,” ujar Koster dalam sambutannya.
Gubernur Koster menekankan bahwa KPID dan KI Bali memiliki peran yang sangat penting di era digital ini. Ia mengingatkan bahwa kebebasan berekspresi yang semakin luas seringkali disalahgunakan untuk menyebarkan informasi yang tidak bertanggung jawab, termasuk perundungan dan fitnah.
“Kita harus menyikapi kebebasan ini dengan bijak. Jangan sampai kebebasan berujung pada tindakan yang merugikan orang lain. Saya harap KPID dan KI Bali dapat menjalankan tugas dengan tegas, namun tetap santun dan tidak represif agar tidak menimbulkan resistansi di masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Gubernur Koster juga mengingatkan pentingnya ketahanan mental dalam menghadapi kritik publik. Ia menyadari bahwa dalam menjalankan tugas, pasti akan ada kritik dan bahkan fitnah. Namun, ia berharap agar semua itu disikapi dengan bijak sebagai bagian dari dinamika informasi.
Pelantikan ini menandai awal dari tugas baru bagi anggota KPID dan KI Bali. Mereka diharapkan dapat menjalankan tugas dengan baik dalam mengawal penyiaran dan keterbukaan informasi di Bali, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan komunikasi di era digital. (WIJ)
