GIANYAR, BALINEWS.ID – Kejaksaan Negeri (Kejari) Gianyar resmi menerima penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyelewengan dana pemberian kredit pada salah satu Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tulikup Kelod, Kabupaten Gianyar. Proses Tahap II tersebut dilaksanakan pada Senin (15/12/2025).
Tersangka dalam perkara ini berinisial P.M.W, yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan saat menjabat sebagai Ketua LPD pada periode 2019 hingga 2021. Penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan oleh penyidik Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Gianyar kepada Jaksa Penuntut Umum.
Jaksa Penuntut Umum yang menerima Tahap II tersebut yakni Kepala Subseksi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi Kejari Gianyar, Ida Bagus Putra Udhyana Pidada, S.H., M.H., bersama Jaksa Putu Ayu Gayatri, S.H., M.H. Dalam proses tersebut, tersangka didampingi oleh penasihat hukum.
Berdasarkan hasil penyidikan, P.M.W diduga menyalahgunakan kewenangannya dalam proses pemberian kredit sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau LPD yang ditaksir mencapai Rp15.660.972.002 (lima belas miliar enam ratus enam puluh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu dua rupiah).
Atas perbuatannya, tersangka disangkakan melanggar ketentuan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Selain itu, tersangka juga dikenakan sangkaan subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Gianyar, I Kadek Wahyudi Ardika, menyampaikan bahwa dengan diterimanya Tahap II ini, penanganan perkara selanjutnya akan memasuki proses penuntutan di pengadilan. Kejaksaan menegaskan komitmennya untuk menuntaskan perkara tersebut secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Tersangka sementara ditahan, tapi tahanan rumah, karena masih sakit dan dalam proses pengobatan,” tegasnya. (*)
