DENPASAR, BALINEWS.ID – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan pentingnya memperkuat integritas, budaya antikorupsi, serta kesadaran terhadap gratifikasi di seluruh jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Bali.
Hal tersebut disampaikannya dalam acara Sosialisasi Penguatan Integritas, Budaya Antikorupsi dan Gratifikasi bagi ASN Pemprov Bali dan Forum Penyuluh Antikorupsi (PAKSI) Provinsi Bali yang digelar di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (4/11).
Kegiatan ini diikuti sekitar 300 peserta yang terdiri atas pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemprov Bali serta anggota Forum PAKSI Bali. Hadir pula Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, para kepala perangkat daerah, dan tim pemberdayaan penyuluh antikorupsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang dipimpin oleh Plh. Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK RI, Sugiarto.
Dalam sambutannya, Gubernur Koster menekankan bahwa kegiatan tersebut memiliki arti penting dalam memperkuat sistem dan budaya antikorupsi di pemerintahan daerah. Menurutnya, korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang tidak hanya menghambat pembangunan, tetapi juga merusak moral dan tatanan budaya bangsa.
“Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan. Karena itu, strategi pemberantasannya juga harus luar biasa. Tidak cukup hanya dengan tindakan hukum seperti OTT, tetapi harus dibangun sistem sosial yang berbudaya antikorupsi,” tegas Gubernur Koster.
Ia menambahkan, upaya pencegahan harus dilakukan secara masif dan sistematis agar praktik korupsi tidak lagi dianggap lumrah di masyarakat. Koster mengingatkan ASN untuk menjaga integritas dan tidak tergoda praktik suap, sogok, atau mencari keuntungan pribadi dari proyek pemerintah.
Selain menyoroti aspek hukum, Gubernur Koster juga menekankan pentingnya pendidikan etika dan moral sejak dini sebagai pondasi dalam membangun generasi berintegritas.
“Etika sederhana ini adalah cara masyarakat kita menanamkan batasan hak dan kewajiban. Jika nilai-nilai ini terus dilestarikan, maka generasi muda akan tumbuh dengan kesadaran moral yang kuat,” ujarnya.
Lima Tahun Berturut-Turut Bali Raih Peringkat Pertama Nasional MCP KPK RI
Koster menegaskan komitmen Pemprov Bali dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Salah satu indikator keberhasilan itu terlihat dari capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK RI, di mana Bali berhasil meraih peringkat pertama nasional selama lima tahun berturut-turut.
“Capaian MCP harus diraih secara objektif, bukan hasil manipulasi atau rekayasa. Semua harus dilakukan dengan integritas,” tegasnya.
Pemprov Bali juga konsisten memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama beberapa tahun berturut-turut. Namun, Koster mengingatkan bahwa WTP bukan sekadar simbol, melainkan bukti nyata pengelolaan keuangan yang jujur dan transparan.
“WTP itu bukan hasil ‘perdagangan’. Itu harus diperoleh karena sistem keuangan kita memang dikelola dengan jujur dan bertanggung jawab,” ujarnya tegas.
Terkait penyuluhan antikorupsi, Gubernur Koster menjelaskan bahwa hingga kini telah terdapat 63 penyuluh antikorupsi aktif yang tergabung dalam Forum PAKSI Bali. Pemerintah Provinsi Bali bahkan mendapat penghargaan dari KPK RI pada 2024 sebagai pemerintah daerah teraktif dalam pemberdayaan penyuluhan antikorupsi melalui program PAKSI-API.
“Saya memiliki keyakinan bahwa penyuluhan antikorupsi yang masif dan menyeluruh kepada seluruh elemen masyarakat akan mempercepat upaya pemberantasan korupsi diberbagai bidang yang merupakan modal utama pembangunan guna mewujudkan tujuan pembangunan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
KPK Apresiasi Konsistensi Bali
Sementara itu, Plh. Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK RI, Sugiarto, menyampaikan apresiasi atas konsistensi Bali dalam menjalankan program antikorupsi dan membangun integritas ASN.
“Program antikorupsi tidak hanya harus full documented, tetapi juga full implemented. Pengawasan, edukasi, dan pencegahan harus berjalan beriringan agar hasilnya berdampak nyata,” ujarnya.
Ia menilai bahwa pendekatan berbasis kearifan lokal seperti awig-awig, karma phala, dan nilai-nilai budaya Bali bisa menjadi model pendidikan moral yang efektif dalam memperkuat kesadaran antikorupsi.
“Kalau korupsi terjadi, orang kaya akan menjadi miskin dan orang miskin akan semakin banyak. Karena itu, kita semua harus menjadi bagian dari gerakan antikorupsi. Mari kita wujudkan Bali sebagai pulau berintegritas, ramah lingkungan, ramah investasi, dan bebas dari praktik korupsi,” pungkasnya. (*)
