Oleh: Giostanovlatto Sinantong
BALINEWS.ID – Ada satu bagian dari pernyataan Ikatan Keluarga Alumni Universitas Bung Karno (IKA UBK) yang menurut saya jauh lebih penting daripada polemik yang sedang ramai diperbincangkan.
Bukan soal desakan pemecatan.
Bukan pula soal dugaan adanya mahasiswa yang menerima uang setelah aksi demonstrasi.
Yang paling penting justru keberanian mereka memulai semuanya dengan sebuah kalimat sederhana.
“Kami meminta maaf kepada seluruh mahasiswa dan rakyat Indonesia.”
Kalimat itu disampaikan Dewan Penasehat IKA UBK, ‘Achmad Boim‘, bersama tujuh tuntutan yang lahir sebagai respons atas polemik dugaan penerimaan uang oleh oknum mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK).
Banyak orang membaca tujuh tuntutan itu sebagai sikap organisasi alumni.
Saya membacanya sedikit berbeda.
Saya melihatnya sebagai sebuah upaya menyelamatkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada nama sebuah kampus.
Setiap zaman memiliki ujian bagi gerakan mahasiswanya.
Pada masa kolonial, mahasiswa diuji oleh keberanian melawan penjajahan.
Pada masa Orde Baru, mereka diuji oleh keberanian menghadapi kekuasaan.
Hari ini, tantangannya berbeda.
Gerakan mahasiswa sedang diuji oleh kemampuannya menjaga integritas.
Polemik yang terjadi di Universitas Bung Karno mungkin hanya satu kasus.
Namun ia memunculkan pertanyaan yang jauh lebih besat.
Apakah gerakan mahasiswa masih memiliki otoritas moral untuk berbicara atas nama rakyat?
Pertanyaan itu terdengar sederhana.
Tetapi jawabannya akan menentukan bagaimana publik memandang setiap aksi mahasiswa pada masa depan.
Dalam demokrasi, mahasiswa bukan lembaga negara.
Mereka tidak memiliki kewenangan membuat undang-undang.
Tidak memiliki anggaran.
Tidak memiliki kekuasaan administratif.
Lalu mengapa suara mahasiswa sering didengar?
Jawabannya sederhana.
Karena masyarakat percaya bahwa ketika mahasiswa berbicara, mereka berbicara tanpa kepentingan pribadi.
Kepercayaan itulah yang membuat satu spanduk mahasiswa sering kali lebih berpengaruh daripada puluhan konferensi pers pejabat.
Namun kepercayaan hanya lahir dari integritas.
Begitu integritas mulai dipertanyakan, kekuatan moral gerakan mahasiswa ikut melemah.
Di sinilah saya melihat sikap Achmad Boim menarik untuk dicermati.
Sebagai Dewan Penasehat IKA UBK sekaligus bagian dari generasi awal Universitas Bung Karno, ia tidak memilih jalan yang paling mudah, yakni membela almamater tanpa syarat.
Sebaliknya.
Ia meminta maaf kepada publik.
Ia mendesak rektorat mengambil tindakan tegas apabila terbukti terjadi pelanggaran.
Ia mendorong pembentukan tim independen agar proses pemeriksaan berlangsung objektif.
Ia juga meminta dugaan keterlibatan pihak-pihak yang disebut memberikan uang kepada mahasiswa diusut secara transparan.
Di saat yang sama, ia mengajak mahasiswa tetap bersatu, tetap kritis, tetapi tidak kehilangan arah perjuangan.
Bagi saya, inilah substansi yang paling penting dari tujuh tuntutan tersebut.
Menjaga nama baik kampus tidak selalu dilakukan dengan menutup rapat persoalan.
Kadang justru dilakukan dengan keberanian membuka semuanya seterang mungkin.
Karena kepercayaan publik tidak lahir dari citra yang dipoles.
Kepercayaan lahir dari keberanian memperbaiki diri.
Ada satu kesalahan yang sering kita lakukan ketika membicarakan gerakan mahasiswa.
Kita terlalu sibuk menilai aksi demonstrasinya.
Padahal yang jauh lebih penting adalah menjaga alasan mengapa demonstrasi itu dilakukan.
Demonstrasi bukan tujuan.
Ia hanyalah alat.
Yang menjadi tujuan adalah memperjuangkan kepentingan publik.
Karena itu, ketika publik mulai meragukan alasan di balik sebuah aksi, maka substansi perjuangannya ikut kehilangan daya.
Begitu publik mulai percaya bahwa demonstrasi bisa dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, maka setiap aksi berikutnya akan selalu dibayangi kecurigaan.
Orang tidak lagi bertanya apa yang diperjuangkan.
Orang mulai bertanya,
“Siapa yang berada di belakangnya?”
Dan ketika pertanyaan itu menjadi kebiasaan, sesungguhnya yang sedang kehilangan bukan satu organisasi mahasiswa.
Melainkan legitimasi moral gerakan mahasiswa itu sendiri.
Sebagai seseorang yang tumbuh dalam tradisi gerakan mahasiswa, saya percaya idealisme tidak pernah diwariskan melalui pidato.
Ia diwariskan melalui keteladanan.
Generasi baru tidak membutuhkan ceramah panjang tentang integritas.
Mereka membutuhkan contoh bahwa integritas memang masih layak dipertahankan, meskipun sering kali tidak menghadirkan keuntungan apa pun.
Karena itulah saya memandang polemik ini seharusnya menjadi momentum refleksi, bukan hanya bagi Universitas Bung Karno, tetapi juga bagi seluruh organisasi mahasiswa di Indonesia.
Apakah mekanisme etik di dalam organisasi sudah cukup kuat?
Apakah budaya saling mengingatkan masih hidup?
Apakah keberanian mengoreksi diri sendiri masih menjadi bagian dari gerakan mahasiswa?
Pertanyaan-pertanyaan itulah yang seharusnya lebih banyak dijawab.
Ketika Achmad Boim dan para alumni Universitas Bung Karno memilih meminta maaf kepada publik sebelum menyalahkan siapa pun, sesungguhnya mereka sedang mengingatkan kita pada satu nilai yang perlahan mulai dilupakan.
Integritas sebuah gerakan tidak ditentukan oleh seberapa keras ia berteriak di jalan.
Tidak pula ditentukan oleh seberapa banyak massa yang turun ke lapangan.
Integritas ditentukan oleh keberanian mengoreksi diri sendiri ketika menghadapi ujian.
Karena demokrasi selalu membutuhkan mahasiswa yang kritis.
Namun demokrasi jauh lebih membutuhkan mahasiswa yang dipercaya.
Sebab sejarah tidak pernah mencatat siapa yang paling keras berteriak.
Sejarah hanya mengingat mereka yang tetap menjaga integritas ketika godaan datang menghampiri.
