JAKARTA, BALINEWS.ID – Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri (Re-LUN), Teuku Yudhistira, mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Badan Intelijen Negara (BIN), dan Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap dugaan kejanggalan stok batubara PT PLN (Persero) yang disebut menjadi penyebab pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah di Pulau Jawa dan Kalimantan.
Menurut Yudhistira, langkah Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang melibatkan BIN dan Kejagung dalam penelusuran persoalan tersebut merupakan langkah positif yang patut diapresiasi. Ia menilai penyelidikan perlu dilakukan secara mendalam untuk memastikan validitas data yang disampaikan PLN kepada pemerintah maupun publik.
“Ini cukup menarik, karena artinya sudah mulai tercium kebohongan. Apalagi dikatakan PLN meminta batubara kalori 5.000 atau medium rank coal (MRC), padahal banyak PLTU di Jawa merupakan pembangkit low rank coal (LRC), khususnya yang dibangun dalam program 10.000 MW,” ujar Yudhistira di Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Ia mengatakan informasi teknis tersebut perlu menjadi perhatian tim investigasi karena dinilai dapat membantu mengungkap penyebab sebenarnya dari terganggunya pasokan batubara ke pembangkit listrik.
Selain persoalan spesifikasi batubara, Yudhistira juga menilai hambatan pasokan dipengaruhi mekanisme pembayaran yang dinilai berbelit setelah dialihkan melalui subholding PLN.
Menurutnya, sistem tersebut membuat proses pembayaran kepada perusahaan tambang menjadi lebih panjang sehingga berpotensi menghambat distribusi batubara ke pembangkit.
Dalam keterangannya, Yudhistira juga meminta aparat penegak hukum bersikap cermat dalam mengusut persoalan tersebut. Ia menilai penyelidikan harus dilakukan secara objektif dengan mengedepankan fakta dan bukti.
Ia juga mengkritik penjelasan Direksi PLN terkait penyebab pemadaman listrik. Menurutnya, gangguan kelistrikan seharusnya dapat diantisipasi apabila sistem cadangan (reserve margin) dan keandalan jaringan listrik dikelola dengan baik.
Yudhistira turut menyoroti sejumlah proyek di lingkungan PLN yang dinilainya tidak berkontribusi terhadap peningkatan keandalan sistem kelistrikan. Ia mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran direksi perusahaan, termasuk Direktur Utama PLN.
Sebelumnya, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Jawa dipicu terganggunya operasi beberapa PLTU akibat menipisnya stok batubara.
PLN menyebut sejumlah pembangkit yang terdampak berada di wilayah Jawa Barat, antara lain PLTU Pelabuhan Ratu, Lontar, Labuan, Suralaya 1–8, Jawa 7, Jawa 9 dan 10, serta Indramayu. Sementara di Jawa Timur meliputi PLTU Paiton 1 dan 2, Paiton 9, Rembang, Pacitan, dan Tanjung Awar-awar.
Menurut PLN, pembangkit-pembangkit tersebut membutuhkan pasokan batubara berkalori 5.000 atau medium rank coal (MRC). Pernyataan itu kemudian dibantah Re-LUN yang menilai sebagian besar PLTU tersebut dirancang menggunakan low rank coal (LRC), sehingga perbedaan informasi tersebut dinilai perlu menjadi bagian dari penyelidikan pemerintah.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat tanggapan terbaru dari pihak PLN terkait pernyataan dan tudingan yang disampaikan Koordinator Nasional Re-LUN tersebut.
