DENPASAR, BALINEWS – Bali Tourism Board (BTB) atau Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali menilai wacana legalisasi kasino dan perjudian tidak sejalan dengan arah pembangunan pariwisata Pulau Dewata. Pariwisata Bali dinilai harus tetap bertumpu pada budaya, tradisi, spiritualitas, dan kelestarian lingkungan, bukan pada industri perjudian.
Ketua BTB/GIPI Bali, Ida Bagus Agung Partha Adnyana atau yang akrab disapa Gus Agung, berpandangan bahwa daya saing utama Bali terletak pada karakter budayanya yang menjadi daya tarik wisatawan dunia. Mengembangkan kasino dinilai berisiko menggeser identitas tersebut dan membuat Bali sekadar mengikuti strategi destinasi lain.
Menurut pandangan BTB/GIPI Bali, kehadiran kasino juga belum tentu memberikan dampak ekonomi yang merata. Meski berpotensi menarik wisatawan kelas atas atau high-roller, aktivitas perjudian tidak otomatis memperpanjang lama tinggal wisatawan maupun meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat secara luas.
Model kasino modern yang terintegrasi dalam satu kawasan atau enclave dinilai berpotensi membuat belanja wisatawan terkonsentrasi di dalam kompleks tersebut. Kondisi ini dikhawatirkan membatasi manfaat ekonomi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pedagang lokal, serta masyarakat di sekitar destinasi wisata.
BTB/GIPI Bali juga menyoroti risiko terhadap identitas dan nilai-nilai lokal. Pariwisata Bali berlandaskan filosofi Tri Hita Karana yang menekankan keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan. Industri kasino dinilai berpotensi menimbulkan pertentangan dengan nilai tersebut serta mengurangi daya tarik Bali bagi wisatawan yang mencari pengalaman budaya dan alam.
Dalih bahwa legalisasi kasino dapat menjadi cara untuk mengendalikan perjudian ilegal juga dinilai perlu dikaji secara kritis. Menurut pandangan tersebut, perjudian komersial berskala besar tidak dapat disamakan dengan praktik perjudian ilegal yang selama ini berlangsung. Legalisasi justru berpotensi menghadirkan risiko baru, termasuk pencucian uang dan dampak sosial yang lebih luas.
Di tengah wacana tersebut, BTB/GIPI Bali menilai terdapat persoalan pariwisata yang lebih mendesak untuk diselesaikan. Penanganan sampah dan kerusakan lingkungan, penguraian kemacetan, peningkatan infrastruktur jalan, serta pemerataan kunjungan wisatawan ke Bali Utara, Barat, dan Timur dinilai perlu menjadi prioritas.
Optimalisasi dan transparansi pengelolaan Pungutan Wisatawan Asing (PWA) juga menjadi perhatian. Kebijakan tersebut dinilai perlu diarahkan agar manfaatnya benar-benar mendukung peningkatan kualitas pariwisata dan kelestarian lingkungan Bali.
Sementara itu, terkait wacana legalisasi tajen, BTB/GIPI Bali berpandangan bahwa tradisi tersebut harus tetap ditempatkan dalam konteks ritual keagamaan, khususnya tabuh rah, sesuai fungsi sakralnya dalam upacara adat. Komersialisasi tajen sebagai perjudian terbuka dikhawatirkan menggeser makna ritual serta meningkatkan kerentanan sosial dan ekonomi di tingkat banjar maupun keluarga.
Sikap tersebut menegaskan bahwa pengembangan pariwisata Bali perlu mengutamakan keberlanjutan, pemerataan manfaat ekonomi, dan perlindungan identitas budaya. Di tengah berbagai persoalan infrastruktur dan lingkungan, legalisasi kasino dinilai bukan jawaban atas kebutuhan utama pariwisata Bali.

