DENPASAR, BALINEWS.ID – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udayana (Unud) bersama organisasi kemahasiswaan lintas perguruan tinggi menggelar aksi unjuk rasa di depan DPRD Bali, Senin (22/6/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mencopot Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai.
Massa aksi tiba di lokasi sekitar pukul 15.30 Wita dan langsung menyampaikan orasi secara bergantian. Mereka menilai Kementerian HAM di bawah kepemimpinan Natalius Pigai belum menunjukkan kinerja yang memadai dalam mengawal berbagai persoalan pelanggaran HAM di Indonesia.
Dalam orasinya, salah satu perwakilan mahasiswa menyatakan bahwa Menteri HAM dinilai tidak menjalankan tugas secara optimal dalam mengawal dan memperjuangkan isu-isu hak asasi manusia yang berkembang di tengah masyarakat.
Selain menyoroti kinerja Menteri HAM, mahasiswa juga mengkritik komunikasi publik sejumlah pejabat pemerintah yang dinilai kerap menimbulkan polemik. Massa turut mendesak pemerintah melakukan evaluasi terhadap sejumlah program prioritas nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KMP), yang menurut mereka berpotensi membuka celah praktik korupsi apabila tidak diawasi secara ketat.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga mendesak pemerintah bersama DPR RI untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai langkah memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.
Ketua BEM Universitas Udayana, I Gusti Agung Ngurah Oka Paramahamsa, menjelaskan bahwa aksi yang digelar membawa 16 tuntutan yang dikelompokkan ke dalam lima klaster utama, yakni demokrasi, supremasi sipil dan tata kelola pemerintahan; hak asasi manusia dan kebebasan sipil; ekonomi, fiskal dan kesejahteraan rakyat, pendidikan dan pelayanan publik, serta lingkungan hidup, agraria dan masyarakat adat.
Aspirasi mahasiswa diterima langsung oleh jajaran pimpinan DPRD Bali, di antaranya Wakil Ketua III DPRD Bali I Komang Nova Sewi Putra, Ketua Fraksi PDI Perjuangan I Made Supartha, serta anggota Komisi I Anak Agung Gede Agung Suyoga. Perwakilan DPRD Bali menyatakan akan meneruskan seluruh tuntutan mahasiswa tersebut kepada pemerintah pusat untuk ditindaklanjuti.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan berjalan tertib hingga berakhir pada sore hari.
