NASIONAL, BALINEWS.ID – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyerukan dilakukannya reformasi menyeluruh dalam sistem pendidikan nasional. Seruan ini muncul menyusul hasil temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengungkap masih maraknya perilaku koruptif di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi.
Dalam laporan Survei Penilaian Integritas Pendidikan 2024, KPK menyoroti berbagai praktik tidak etis seperti menyontek, plagiat, hingga penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Lalu menilai temuan tersebut sebagai sinyal darurat bagi dunia pendidikan.
“Temuan ini menjadi peringatan keras. Pendidikan semestinya menjadi benteng terakhir dalam menjaga nilai kejujuran dan integritas, bukan malah menjadi lahan subur bagi perilaku manipulatif,” ujar Lalu dalam keterangan tertulis, Kamis (25/4).
Ia menegaskan, apabila kebiasaan curang dan tidak jujur dibiarkan tumbuh sejak usia dini, maka dampaknya bisa sangat merusak masa depan generasi bangsa. Oleh karena itu, Komisi X DPR RI menilai reformasi menyeluruh sangat mendesak untuk dilakukan.
Menurutnya, pembenahan harus dimulai dari tata kelola anggaran yang transparan, penguatan sistem pengawasan, serta pembudayaan nilai-nilai kejujuran di dalam proses belajar-mengajar.
“Kita perlu mengembalikan budaya akademik ke akar etisnya, yakni menjunjung tinggi integritas. Pendidikan harus menanamkan kejujuran sejak dini, bukan hanya sebagai teori, tetapi melalui praktik nyata di sekolah,” tegas politisi asal NTB itu.
Lalu juga mendorong agar pendidikan antikorupsi tidak lagi sebatas materi pelengkap, melainkan diintegrasikan secara eksplisit dalam kurikulum sejak jenjang pendidikan dasar.
“Anak-anak harus dibiasakan untuk jujur dalam ujian, menghargai orisinalitas karya, dan dilibatkan dalam proses pengelolaan dana sekolah secara transparan. Nilai-nilai ini akan tertanam kuat jika dijalankan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah,” imbuhnya.
Ia menambahkan, peran guru dan kepala sekolah menjadi sangat strategis dalam menumbuhkan karakter peserta didik. Mereka dituntut menjadi teladan dalam menjalankan nilai integritas.
Tak kalah penting, Lalu juga menyerukan penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pengawas, hingga masyarakat sipil. Ia menilai, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk membangun sistem pendidikan yang bersih dan berdaya saing.
“Pengawasan dana pendidikan harus berbasis teknologi untuk menutup celah korupsi. Di saat yang sama, KPK, kementerian, dan masyarakat sipil harus bekerja sama memperkuat pengawasan dan pendidikan karakter. Karena pendidikan yang bersih adalah pondasi bagi Indonesia yang lebih maju dan berintegritas,” tutupnya. (*)
