DENPASAR, BALINEWS.ID — Pers yang independen, kritis, dan berintegritas dinilai menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga kualitas demokrasi, terutama di tengah derasnya arus informasi digital.
Hal itu ditegaskan Ketua Bawaslu Provinsi Bali, I Putu Agus Tirta Suguna, saat menghadiri peringatan HUT ke-14 Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia sekaligus HUT ke-1 IWO Provinsi Bali di Ruang Rapat Etna, Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Minggu (30/8/2026).
Menurut Agus, sinergi Bawaslu dengan media online bukan sekadar hubungan kelembagaan, tetapi bagian penting dalam memperkuat pengawasan demokrasi dan pemilu. Media dinilai memiliki peran strategis dalam menyebarluaskan informasi yang benar sekaligus membantu masyarakat memahami proses demokrasi.
Di tengah cepatnya penyebaran informasi melalui platform digital, pers juga diharapkan mampu menjadi penyaring informasi serta menangkal disinformasi, ujaran kebencian, dan narasi yang dapat mengganggu kualitas demokrasi.
Bawaslu Bali pun berharap jurnalis online konsisten menghasilkan karya jurnalistik yang objektif, berimbang, edukatif, dan bertanggung jawab.
Semangat tersebut sejalan dengan komitmen IWO Bali dalam mengawal pembangunan daerah. Ketua Panitia HUT IWO Bali, Agus Pebriana, mengatakan momentum satu tahun IWO Bali menjadi ruang untuk memperkuat peran jurnalis dalam mengkritisi sekaligus memberikan kontribusi terhadap pembangunan Bali.
Ketua IWO Bali, Tri Widiyanti, menegaskan bahwa keberpihakan wartawan harus ditujukan kepada kepentingan publik melalui pemberitaan yang teruji dan bertanggung jawab.
“IWO Bali berkeyakinan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik bukan sekadar menggoreng isu, melainkan menata dan menyajikan informasi pers secara objektif, kritis, dan konstruktif untuk memetakan arah pembangunan Bali dari sektor ekonomi, lingkungan, hingga pariwisata,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Bali sekaligus Ketua Dewan Kehormatan IWO Bali, Wayan Koster, menekankan pentingnya profesionalisme pers di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat.
“Kita bisa merasakan bagaimana teknologi berkembang dari yang paling besar sampai yang paling kecil termasuk ranah pribadi, jadi ini adalah satu wahana yang sangat bagus untuk kepentingan membangun bangsa dan negara, terutama untuk kita di Bali. Pers harus berpihak pada kebenaran, berimbang, objektif, kritis, dan berkontribusi,” ujar Koster.
Koster juga menempatkan pers sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan. Karena itu, kerja jurnalistik harus tetap berpedoman pada etika kewartawanan.
“Pemerintah dengan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat, dan multipihak lainnya. Dengan posisi demikian, memang harus bekerja dengan landasan aturan internalnya, yaitu etika jurnalistik. Media menyuarakan aspirasi masyarakat kepada pemerintah maupun pihak lain, sekaligus ikut mencerdaskan dan memajukan semua kalangan,” jelasnya.
Sinergi antara pers, Bawaslu, dan pemerintah daerah tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem demokrasi digital yang sehat di Bali. Pers yang menjunjung independensi, keberimbangan, objektivitas, dan etika diharapkan mampu menjadi mitra strategis dalam mengawal demokrasi sekaligus menjaga ruang publik tetap sehat.
