BALINEWS.ID – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan batas waktu hingga September 2026 untuk melakukan pembenahan menyeluruh di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan.
Dilansir CNN Indonesia, apabila dalam tenggat tersebut tidak terlihat perbaikan yang signifikan, Presiden disebut telah menyiapkan langkah tegas berupa pembubaran institusi tersebut dan menggantinya dengan perusahaan inspeksi asal Swiss, Société Générale de Surveillance (SGS).
“Ancaman Presiden jelas. Kalau dalam waktu setahun enggak ada perbaikan, Bea Cukai akan dibubarin,” ujar Purbaya dalam wawancara bersama Denny Sumargo yang diunggah di kanal YouTube CURHAT BANG Denny Sumargo, Kamis (2/7).
Purbaya mengungkapkan, Presiden Prabowo pada awalnya menginginkan pembubaran Bea Cukai dilakukan segera. Namun, ia meminta kesempatan untuk terlebih dahulu melakukan pembenahan agar lembaga tersebut masih memiliki peluang memperbaiki kinerjanya.
“Udah diputusin malah. Pak Presiden bilang, ‘ganti, bubarkan’. Saya ngerayu dia sedikit, ‘Pak, setelah ini Pak ya, biar saya beresin dulu’,” ujar Purbaya.
Ia menargetkan proses pembenahan dapat diselesaikan pada September tahun ini. Menurutnya, berbagai langkah evaluasi dan perbaikan akan dilakukan secara menyeluruh terhadap sistem maupun sumber daya manusia di lingkungan DJBC.
“Jadi saya minta betulin itu sampai September ini. Saya akan masuk lagi ke sana obrak-obrik semuanya,” ujarnya.
Purbaya juga mengingatkan bahwa apabila pembubaran benar-benar dilakukan, ribuan pegawai Bea Cukai berpotensi terdampak. Karena itu, ia mengaku telah menyampaikan secara langsung kondisi tersebut kepada jajaran pimpinan Bea Cukai agar segera melakukan perubahan.
“Bea Cukai itu sudah diputuskan dibubarin di rapat terbatas. Saya justru ngegebuk anda (Bea Cukai) ini supaya anda bisa memperbaiki diri supaya enggak dibubarin. Saya bisa ngerayu Presiden setahun,” ucapnya.
Dalam proses pembenahan, Purbaya mengaku masih menemukan berbagai dugaan pelanggaran, mulai dari praktik under invoicing hingga impor ilegal. Pengawasan juga terus dilakukan terhadap aktivitas di Bea Cukai Jakarta meski telah dilakukan pergantian pejabat.
“Sekarang yang Jakarta pun seperti itu sama, padahal pejabatnya baru. Ada yang monitor bahwa itu masih melakukan hal yang ini. Kita monitor terus. Udah kita obrak-abrik pun masih seperti itu. Yang jelas, nggak lama lagi kita tangkap,” ujar Purbaya.
Sebagai bagian dari reformasi internal, Purbaya menyatakan telah mengganti seluruh pejabat eselon II di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan harapan mampu mempercepat perubahan dan memperbaiki tata kelola lembaga tersebut. (*)
