JAKARTA, BALINEWS.ID — Indonesia dinilai masih menghadapi pekerjaan rumah besar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di usia kemerdekaannya. Pemerintah dianggap belum maksimal mengelola potensi sumber daya alam (SDA) yang melimpah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.
Kritik tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI, I Ketut Kariyasa Adnyana. Politisi asal Buleleng, Bali ini menegaskan bahwa melimpahnya kekayaan alam di berbagai daerah seharusnya berbanding lurus dengan tingkat kemakmuran masyarakat.
“Sumber daya alam yang melimpah di setiap wilayah tidak bisa termanfaatkan bagi kemakmuran rakyat. Seharusnya di usia ini, rakyat sudah sejahtera seperti negara lain,” ujar Kariyasa.
Ia menilai, ketimpangan antara potensi SDA dan realita kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa makna kemerdekaan belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pemerintah dituntut lebih serius merumuskan kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan sosial.
Soroti Sinyal Kekecewaan Masyarakat
Selain masalah ekonomi dan pengelolaan SDA, Kariyasa juga menyoroti munculnya aksi penolakan terhadap simbol-simbol negara di sejumlah daerah, seperti fenomena perusakan lambang negara hingga penurunan bendera Merah Putih.
Menurutnya, aksi-aksi tersebut tidak boleh dipandang sebelah mata oleh pemerintah. Ia menilai tindakan itu merupakan cerminan dari akumulasi kekecewaan masyarakat atas berbagai persoalan sosial-ekonomi yang belum terselesaikan.
Meski demikian, Kariyasa meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret tanpa mengorbankan rasa kebangsaan.
“Persoalan bangsa harus diselesaikan pemerintah, tapi jangan sampai rasa persatuan, nasionalisme, dan penghormatan terhadap bangsa itu menjadi luntur,” tegasnya.
