GIANYAR, BALINEWS.ID – Investor mengklaim akan menelola Parq Ubud. Padahal, sebelumnya, Parq ini ditutup karena pelanggaran perizinan dan lahan sawah. Pemerintah Kabupaten Gianyar menegaskan tidak akan memberikan izin usaha baru di kawasan PARQ Ubud jika bangunan yang berdiri di atas lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dan lahan sawah yang dilindungi (LSD) tidak dibongkar terlebih dahulu.
Kompleks yang sebelumnya dikenal sebagai “Kampung Rusia” itu telah ditutup beberapa bulan lalu karena tidak mengantongi izin sesuai ketentuan. Pemerintah kini memperingatkan manajemen baru agar patuh terhadap regulasi tata ruang.
Pelaksana Tugas Kepala BPKAD Gianyar, I Gusti Bagus Adi Widhya Utama alias Ngurah Bem, menyampaikan bahwa pengelola baru PARQ diminta membongkar seluruh bangunan yang melanggar sebelum mengurus perizinan usaha.
“Hingga kini, belum ada izin baru yang dikeluarkan. Mereka masih dalam proses pembongkaran bangunan yang berdiri di atas LP2B,” jelas Ngurah Bem, Senin (24/6).
Terkait kabar bahwa manajemen baru tengah mengurus izin akomodasi pariwisata, Ngurah menyatakan hal itu belum dapat dikonfirmasi. Menurutnya, izin hanya bisa diproses jika seluruh pelanggaran fisik telah ditertibkan.
“Semua proses harus melalui sistem OSS dan sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak boleh ada pelanggaran tata ruang,” tegasnya.
Pemerintah Gianyar menekankan komitmennya untuk menegakkan aturan zonasi dan memastikan tidak ada wilayah yang seharusnya dilindungi justru dimanfaatkan untuk kegiatan usaha yang melanggar ketentuan hukum. (bip)
