SEMARAPURA, BALINEWS.ID – Setelah mendengar pemaparan dari Sekda selaku Ketua TAPD, Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Klungkung mengapresiasi langkah-langkah dan kerja keras Pemkab Klungkunv yang saat ini sudah berusaha keras mencari cara untuk menanggulangi tekanan fiskal.
Namun Fraksi Golkar juga memberikan masukan-masukan dan saran-saran sebagai wujud fungsi Legislatif bidang Anggaran dan Pengawasan sebagai partner kerja Eksekutif.
Maka dari itu Fraksi Golkar meminta Pemkab Klungkung tidak hanya memasang target optimistis dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), tetapi juga menyiapkan langkah konkret untuk memastikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat direalisasikan.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Klungkung, I Nyoman Alit Sudiana, mengatakan pihaknya membutuhkan penjelasan lebih detail mengenai strategi intensifikasi dan ekstensifikasi yang akan dilakukan pemerintah daerah maupun organisasi perangkat daerah (OPD) penghasil. Langkah tersebut dinilai penting agar target PAD yang dirancang untuk 2027 tidak terlalu jauh dari realisasi.
“Kami tidak bisa hanya mengiyakan rancangan KUA-PPAS yang optimistis secara umum. Kami perlu mendapat penjelasan action detail, intensifikasi dan ekstensifikasi apa saja yang akan dilakukan Pemda atau OPD penghasil untuk mencapai target PAD yang dipasang,” ujar Alit Sudiana.
Menurutnya, peningkatan PAD membutuhkan strategi yang terukur serta pengawasan terhadap pelaksanaannya. Karena itu, ia mengusulkan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar membentuk tim khusus yang melibatkan sejumlah OPD terkait.
Tim tersebut nantinya diharapkan memiliki tugas melakukan optimalisasi dan peningkatan wajib pajak (WP), mengawal penerapan formula atau sistem baru dalam pengelolaan pendapatan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta mengidentifikasi berbagai potensi PAD yang selama ini belum tergarap secara maksimal.
“Tim khusus ini harus bekerja secara terukur, mulai dari mengoptimalkan wajib pajak, mengawal formula atau sistem yang baru, melakukan pelatihan SDM, sampai mencari potensi-potensi pendapatan yang belum digarap,” katanya.
Alit juga mendorong penerapan sistem penghargaan dan sanksi atau reward and punishment bagi jajaran OPD penghasil maupun tim khusus tersebut. Menurutnya, mekanisme tersebut diperlukan untuk mendorong seluruh aparatur bekerja lebih profesional dan bertanggung jawab terhadap target pendapatan yang telah ditetapkan.
Ia menilai peningkatan PAD tidak bisa hanya dibebankan kepada pejabat struktural. Kinerja aparatur mulai dari staf hingga kepala OPD penghasil perlu diarahkan pada pencapaian target yang terukur.
Di sisi lain, menyikapi tekanan fiskal pada tahun anggaran 2026, Alit Sudiana menyatakan tidak sependapat dengan usulan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) hingga 50 persen yang disampaikan salah satu anggota Banggar.
Menurutnya, pemotongan TPP justru berpotensi memengaruhi motivasi dan kinerja aparatur. Padahal, dalam kondisi fiskal yang sedang menghadapi tekanan, pemerintah daerah membutuhkan aparatur yang semakin produktif, khususnya jajaran OPD yang memiliki tugas menghasilkan PAD.
“Saya tidak setuju jika TPP pegawai dipotong sampai 50 persen. Kalau TPP dipotong, bisa menimbulkan penurunan kinerja pegawai. Sementara saat ini kita justru mengharapkan para pegawai bekerja lebih giat dan optimal, terutama pegawai di OPD penghasil,” tegasnya.
Ia lebih mendorong pemerintah daerah mencari terobosan untuk meningkatkan pendapatan dan melakukan efisiensi anggaran secara tepat sasaran tanpa mengorbankan kinerja aparatur. Dengan strategi peningkatan PAD yang jelas, terukur, dan diawasi secara konsisten, tekanan fiskal diharapkan dapat diatasi tanpa harus mengurangi insentif yang berkaitan dengan kinerja pegawai. (*)
