DENPASAR, BALINEWS.ID – Sejumlah persoalan yang kini dihadapi Bali, mulai dari kemacetan lalu lintas, maraknya investasi asing di sektor usaha mikro, hingga tekanan terhadap keberlanjutan pariwisata, menjadi perhatian serius pelaku industri wisata.
Ketua Asosiasi Biro Perjalanan Wisata (ASITA) Bali, I Putu Winastra menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi sektor pariwisata Bali saat berdialog bersama rombongan Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI di Gedung Kerta Sabha, Jayasabha, Denpasar, Jumat (19/6).
Persoalan tersebut meliputi kemacetan lalu lintas, pengelolaan sampah, infrastruktur dasar, kualitas pengalaman wisatawan, hingga maraknya investasi asing yang mulai masuk ke sektor usaha mikro.
Dalam forum diskusi tersebut, ASITA Bali menegaskan bahwa berbagai tantangan tersebut perlu segera ditangani agar tidak mengurangi daya saing Pulau Dewata sebagai destinasi wisata dunia.
Menurut Winastra, tren wisatawan ke depan lebih mengedepankan pengalaman (experience) selama berlibur.
“Wisatawan kedepan akan mencari pengalaman, maka kualitas pengalaman yang diberikan harus konsisten. Ada infrastruktur pendukung, akses jalan, hingga berbagai fasilitas harus terus diperbarui,” ujarnya.
Winastra juga menilai persoalan kemacetan tidak hanya mengganggu mobilitas wisatawan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kenyamanan dan citra Bali di mata dunia.
“Pulau Bali menyumbang sekitar 66 persen kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Karena itu kami berharap Bali dapat menjadi laboratorium kebijakan nasional untuk green tourism, circular economy, dan low carbon destination yang nantinya bisa direplikasi ke daerah lain,” katanya.
Selain isu kemacetan, ASITA juga menyoroti maraknya investasi asing yang mulai merambah sektor usaha mikro dan usaha yang selama ini menjadi ruang ekonomi masyarakat lokal.
Fenomena tersebut dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah agar tidak menggerus kesempatan usaha bagi pelaku UMKM dan masyarakat Bali.
Menurut ASITA, diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas investasi agar manfaat ekonomi dari sektor pariwisata tetap dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat lokal. Keberadaan investor asing di Bali memang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, namun harus berjalan sesuai regulasi dan tetap melindungi kepentingan masyarakat setempat.
“Dengan adanya sistem OSS ini, investor asing sangat mudah masuk bahkan ke sektor usaha mikro dan kecil. Sedangkan kami sebagai pelaku usaha lokal menghadapi persaingan yang tidak seimbang,” tegasnya.
Selain itu, Winastra juga mengusul agar adanya fleksibilitas terkait penggunaan mata uang asing dalam promosi produk wisata yang menyasar wisatawan mancanegara. Hal ini lantaran adanya persoalan hukum ketika mencantumkan harga produk menggunakan mata uang asing dalam pemasaran produk wisata.
“Bukannya kami tidak mendukung rupiah, tetapi perlu ada fleksibilitas untuk pemasaran internasional karena pasar kami kan berasal dari berbagai negara,” ucap Winastra.
Pihaknya berharap agar berbagai masukan tersebut menjadi perhatian dari BKSAP DPR RI untuk diperjuangkan maupun dibahas dalam pembahasan kebijakan nasional untuk mendukung keberlanjutan pariwisata Bali. (*)
