JAKARTA, BALINEWS.ID – Pemerintah Kabupaten Klungkung terus memperkuat strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui langkah koordinasi dengan pemerintah pusat. Salah satunya dilakukan Bupati Klungkung, I Made Satria, saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Jumat (24/4/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Bupati Satria didampingi Sekda Klungkung Anak Agung Gede Lesmana serta Asisten I Setda Klungkung I Gusti Ketut Suardika. Rombongan diterima langsung Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Teguh Narutomo.
Bupati Satria menjelaskan, kunjungan ini bertujuan untuk mengkonsultasikan sejumlah program prioritas daerah, khususnya rencana revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Revisi tersebut dinilai penting agar regulasi fiskal daerah lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi serta mampu meningkatkan potensi PAD secara optimal.
“Melalui konsultasi ini, kami ingin memastikan perubahan Perda memiliki landasan hukum yang kuat dan selaras dengan regulasi pusat. Selain itu, kami juga mendorong sistem pemungutan yang lebih transparan dan efisien melalui digitalisasi,” ujar Satria.
Selain pembahasan revisi Perda, Bupati Satria juga memaparkan sejumlah program prioritas lain, seperti pembangunan lampu penerangan jalan, peningkatan infrastruktur jalan, pengadaan mesin pengelolaan sampah, serta percepatan pembangunan pelabuhan di Pesinggahan.
Ia berharap, pemerintah pusat dapat memberikan dukungan dan solusi agar seluruh program tersebut dapat segera direalisasikan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Klungkung.
Sementara itu, Direktur Pendapatan Daerah Kemendagri, Teguh Narutomo, menyambut positif langkah proaktif Pemkab Klungkung. Pihaknya menyatakan siap memberikan asistensi teknis agar proses revisi Perda dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Terkait usulan program prioritas, kami juga siap membantu agar selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Nasional. Ini menjadi momentum bagi Klungkung untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah dan mempercepat pembangunan,” ujarnya.
Dengan langkah ini, Pemkab Klungkung optimistis mampu memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan, baik di wilayah daratan maupun kepulauan. (*)
