BALINEWS.ID – Kita mungkin sudah pernah dengar cerita ini sebelumnya. Retribusi masuk Kintamani viral, warganet ramai, lalu perlahan reda tanpa ada penjelasan tuntas. Sekarang ceritanya kembali, dengan wajah yang sama persis.
Video terbaru yang beredar di akun Instagram @denpasar.viral memperlihatkan percakapan singkat di gerbang masuk kawasan Kintamani, Kabupaten Bangli. Seorang pengunjung ditarik retribusi Rp25 ribu per orang, dan responsnya jujur saja mewakili kebingungan banyak orang: sejak kapan masuk Kintamani berbayar, dan atas dasar apa.
Kita tahu videonya sederhana. Tapi justru itu yang bikin persoalannya makin telanjang. Bukan soal nominal Rp25 ribu yang mencekik, melainkan soal sesuatu yang jauh lebih mendasar: kejelasan dasar hukum dan transparansi pengelolaan uang publik di ruang yang katanya milik bersama.
Bukan Soal Uangnya, Tapi Soal Kejelasannya
Warganet menyebutnya Cintamoney, sindiran ringan yang sebenarnya menyimpan kegeraman yang tidak ringan. Akun @sarjana_gagal_01 bahkan menyebut Kintamani sebagai salah satu dari dua tempat di Bali yang wisatanya seolah menjual “keajaiban dunia” dengan harga mahal, sindiran pedas soal nilai yang didapat pengunjung dibanding biaya yang mereka bayar.
Yang lebih tajam datang dari akun @putudedeputra, yang mempertanyakan kenapa banyak orang justru melegalkan penagihan di jalan umum dengan dalih sudah berjalan lama, padahal aturan yang mendasarinya sendiri masih abu-abu. Ini bukan lagi sekadar keluhan personal, tapi kritik langsung ke cara publik terlalu mudah memaklumi sesuatu yang semestinya dipertanyakan sejak awal.
Kalau benar titik pungutannya berada di jalan umum, bukan di gerbang objek wisata resmi seperti Batur Geopark, kita berhak bertanya lebih keras. Retribusi kawasan wisata itu wajar, sebab dana itu semestinya kembali dalam bentuk pemeliharaan fasilitas dan pelestarian lingkungan. Tapi begitu status lokasinya sendiri masih diperdebatkan, pertanyaan soal legalitasnya jadi sah untuk diajukan, bukan sekadar dianggap sensitif.
Ada juga suara yang mencoba meluruskan dari sisi teknis. Akun @reginaldorommel menyebut retribusi resmi seharusnya ditarik di depan Batur Geopark dan dihitung per mobil, bukan per orang seperti yang terekam dalam video. Kalau memang ada dua sistem pungutan berbeda yang berjalan di kawasan yang sama, itu sendiri sudah cukup jadi alasan kenapa publik butuh penjelasan resmi, bukan sekadar klarifikasi informal di kolom komentar.
Bahkan desakan itu sudah diarahkan langsung ke pucuk pimpinan daerah. Akun @yande_suartika secara terbuka meminta pernyataan resmi dari Bupati Bangli soal persoalan ini, tanda bahwa kesabaran publik terhadap ketidakjelasan semacam ini sudah mulai menipis.
Kenapa Isu Ini Terus Berulang
Ini bukan pertama kalinya keluhan soal retribusi Kintamani viral. Polanya selalu sama: video beredar, warganet ramai, tekanan publik naik sebentar, lalu topiknya tenggelam lagi tanpa ada klarifikasi resmi yang benar-benar menjawab akar masalahnya.
Pola berulang seperti ini justru yang paling perlu kita soroti. Kalau memang ada dasar aturannya, semestinya cukup mudah untuk pemerintah daerah menjelaskan secara terbuka, perbup mana yang mengatur, siapa yang mengelola, dan bagaimana dana itu dipertanggungjawabkan. Ketiadaan penjelasan resmi justru yang membuat spekulasi warganet terus tumbuh subur setiap kali videonya viral lagi.
Kita tidak sedang menuduh ada yang salah. Tapi kita berhak menuntut kejelasan, karena ini bukan urusan kecil. Ini menyangkut kepercayaan publik terhadap tata kelola pariwisata di kampung sendiri, dan menyangkut citra Bali di mata wisatawan yang datang dengan ekspektasi kejelasan, bukan kebingungan di gerbang masuk.
Sampai ada pernyataan resmi dan terbuka dari Pemkab Bangli, kemungkinan besar julukan Cintamoney akan terus melekat. Dan setiap kali itu terjadi, yang sebenarnya dipertaruhkan bukan sekadar nama baik satu kawasan wisata, melainkan seberapa serius kita menjaga kepercayaan yang seharusnya jadi fondasi utama pariwisata Bali.
