JAKARTA, BALINEWS.ID – Relawan Listrik Untuk Negeri (Re-LUN) menilai masa kepemimpinan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo sebagai periode terburuk dalam sejarah sistem kelistrikan Jawa-Bali selama dua dekade terakhir. Penilaian tersebut didasarkan pada analisis data yang diklaim bersumber dari laporan tahunan PLN, Bank Dunia, Komisi VII DPR RI, serta audit independen yang dirilis pada 16 Juni 2026.
Koordinator Nasional Re-LUN, Teuku Yudhistira, mengatakan tingkat keandalan sistem kelistrikan selama periode 2021 hingga 2026 mengalami penurunan signifikan yang ditandai meningkatnya frekuensi dan durasi pemadaman listrik.
“Ini fakta yang sulit dibantah sekalipun ada pihak-pihak yang menjadi buzzer berupaya melakukan pembelaan. Semua ini hasil laporan Tim Investigasi Data dan Laporan Khusus Re-LUN,” ujar Yudhistira di Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Menurut laporan tersebut, kualitas layanan kelistrikan diukur menggunakan dua indikator utama, yakni SAIDI (System Average Interruption Duration Index) yang mengukur rata-rata lama pemadaman per pelanggan dalam satu tahun, serta SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) yang mengukur frekuensi pemadaman yang dialami pelanggan.
Re-LUN mencatat bahwa pada periode 2006 hingga 2011, saat PLN dipimpin Eddie Widiono, Fahmi Mochtar, dan Dahlan Iskan, sistem kelistrikan Jawa-Bali berada dalam kondisi sangat andal. Pada masa itu, nilai SAIDI berada pada kisaran 120 hingga 240 menit per tahun, sedangkan SAIFI tercatat antara 1,2 hingga 1,8 kali gangguan per pelanggan setiap tahun.
Kondisi mulai mengalami penurunan pada era Nur Pamudji (2011–2014), ketika nilai SAIDI meningkat menjadi 300 hingga 450 menit per tahun dan SAIFI mencapai 2,2 hingga 3 kali gangguan per tahun. Namun, menurut laporan tersebut, belum terjadi kegagalan sistem berskala besar.
Penurunan lebih tajam terjadi pada masa Sofyan Basir (2014–2019). Saat itu nilai SAIDI melonjak hingga 1.136 menit per tahun dan SAIFI mencapai 11,5 kali gangguan per pelanggan. Periode tersebut ditandai dengan pemadaman massal Jawa-Bali pada 4 Agustus 2019 yang melumpuhkan sebagian besar wilayah Pulau Jawa dan Bali selama enam hingga sembilan jam.
Meski demikian, Re-LUN menilai kondisi sempat membaik saat Zulkifli Zaini menjabat Direktur Utama PLN pada periode 2019–2021. Nilai SAIDI disebut turun kembali ke kisaran 400 hingga 500 menit per tahun dan tidak terjadi lagi pemadaman besar yang menyebabkan keruntuhan sistem secara menyeluruh.
Namun, sejak Darmawan Prasodjo memimpin PLN pada akhir 2021, Re-LUN mengklaim terjadi peningkatan signifikan pada durasi dan frekuensi gangguan listrik. Dalam laporannya, nilai SAIDI tahun 2025 disebut mencapai 1.450 menit atau setara 24,2 jam per pelanggan per tahun, yang disebut sebagai angka tertinggi sejak 2006.
“Artinya setiap pelanggan rata-rata mengalami mati lampu selama lebih dari satu hari penuh dalam setahun,” kata Yudhistira.
Re-LUN juga menyoroti adanya perbedaan data pada tahun 2024. PLN disebut melaporkan nilai SAIDI sebesar 910 menit, namun audit independen yang diklaim dilakukan Re-LUN menemukan angka mencapai 1.280 menit atau setara 21,3 jam per tahun.
Selain itu, laporan tersebut mengungkap sejumlah kejadian yang disebut sebagai bukti memburuknya keandalan sistem kelistrikan nasional. Di Bali, misalnya, terjadi pemadaman total selama tujuh jam pada April 2022 yang berdampak pada sekitar 1,8 juta pelanggan. Kemudian pada 2 Mei 2025, Bali kembali mengalami blackout selama 11 jam yang disebut sebagai pemadaman terlama sejak 2005. Gangguan serupa juga kembali terjadi pada Februari 2026.
Re-LUN juga menyoroti kembalinya pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Jawa sejak Juni 2026. Pemadaman terjadwal selama dua hingga empat jam per hari disebut menjadi fenomena yang tidak terjadi secara luas sejak 2008.
Menurut laporan tersebut, kondisi tersebut dipicu oleh keterbatasan pasokan batu bara serta tidak bertambahnya kapasitas pembangkitan secara signifikan di tengah meningkatnya kebutuhan listrik nasional.
Selain faktor pasokan energi, Re-LUN menilai kebijakan pengurangan anggaran pemeliharaan jaringan dan pembangkit sejak 2022 turut berkontribusi terhadap menurunnya keandalan sistem. Organisasi tersebut menyebut anggaran pemeliharaan dipangkas hingga 35 persen dan sebagian dialihkan ke program transformasi digital, termasuk proyek Advanced Metering Infrastructure (AMI).
“Cadangan daya sistem turun dari standar aman 20 hingga 30 persen menjadi di bawah 15 persen. Kondisi ini membuat sistem semakin rentan terhadap gangguan,” ujar Yudhistira.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari manajemen PT PLN (Persero) terkait laporan dan tudingan yang disampaikan oleh Re-LUN tersebut. Pemerintah maupun PLN juga belum memberikan klarifikasi mengenai dugaan manipulasi data yang disebut dalam laporan itu.
