BALINEWS.ID – Pernah merasa data bantuan sosialmu tidak sesuai kondisi sebenarnya? Entah kamu yang harusnya dapat bantuan malah tidak terdaftar, atau justru sebaliknya, ada tetangga yang sebenarnya mampu tapi tetap dapat jatah. Kini pemerintah membuka jalan lebih mudah untuk membenahi masalah semacam ini, dan kabar ini tentu relevan buat warga Bali yang selama ini merasa data desilnya kurang pas.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengumumkan langkah ini usai menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8) malam.
“Jadi kami mohon masyarakat ya, kalau misalnya menemukan penerima manfaat atau masyarakat yang tidak layak menerima atau masyarakat yang memang sesungguhnya layak menerima tapi malah dia exclude, itu bisa kita perbaiki segera,” kata Gus Ipul, Selasa (1/9/2026).
Dua istilah yang disinggung Gus Ipul ini penting untuk dipahami. Inclusion error terjadi ketika orang yang sebenarnya tidak layak justru menerima bantuan, sementara exclusion error kebalikannya, orang yang seharusnya berhak justru tidak masuk daftar penerima.
Persoalan ini bukan hal asing di Bali. Meski dikenal sebagai daerah destinasi wisata, kesenjangan ekonomi tetap ada, terutama di kabupaten seperti Karangasem, Buleleng, dan Jembrana yang sebagian wilayahnya masih bergantung pada sektor pertanian dan perikanan. Tidak jarang warga di sana mengeluhkan data desil yang tidak sesuai kondisi terkini, entah karena perubahan status ekonomi atau data yang memang belum termutakhirkan sejak lama.
Kabar baiknya, sekarang ada banyak jalur untuk membenahi kesalahan ini, tinggal pilih mana yang paling mudah diakses. Jalur pertama sifatnya formal, dimulai dari musyawarah tingkat RT/RW atau banjar, lanjut ke kelurahan atau desa, sebelum akhirnya diteruskan ke Dinas Sosial lewat aplikasi SIKS-NG.
Sementara jalur kedua jauh lebih praktis untuk masyarakat umum, lewat aplikasi Cek Bansos, Call Center, atau bahkan WhatsApp Center.
“Salurannya kita buka lewat WA, kita buka lewat command center, kita buka lewat aplikasi Cek Bansos, kita buka lewat desa-desa dengan aplikasi SIKS-NG, di sana ada operator data desa, dan sekarang ada sekali lagi digitalisasi Bansos,” jelasnya.
Bagi warga Bali yang tinggal di desa-desa dengan akses internet terbatas, jalur lewat banjar dan operator data desa lewat SIKS-NG tetap jadi opsi paling realistis. Sementara warga di kawasan perkotaan seperti Denpasar dan Badung bisa memanfaatkan kemudahan aplikasi Cek Bansos atau WhatsApp Center.
Langkah ini menurut Gus Ipul jadi bukti nyata komitmen pemerintah untuk lebih transparan, sekaligus mengajak masyarakat ikut berperan aktif membenahi data yang keliru, bukan sekadar menunggu perbaikan dari atas.
Ia juga menegaskan proses pemutakhiran data memang harus terus berjalan, mengingat kondisi masyarakat yang dinamis setiap harinya. Ada yang meninggal, lahir, pindah rumah, menikah, hingga mengalami perubahan status ekonomi, baik naik maupun turun kelas.
“Ini (pemutakhiran) penting, karena data menjadi penentu apakah program kita tepat sasaran, program kita sampai kepada mereka yang berhak,” tambahnya.
Sebagai informasi tambahan, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) kini dikelola langsung oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dengan Kementerian Sosial dan pemerintah daerah, termasuk Pemprov Bali, turut membantu proses pemutakhiran lewat berbagai saluran yang sudah disebutkan.
“Prinsip yang pertama bahwa pemerintah ingin terbuka. Pemerintah di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo ingin melibatkan seluruh masyarakat agar kita memperoleh data yang akurat. Nah dengan adanya pengelola tunggal data ini, yaitu BPS, ini memudahkan kita untuk konsolidasi,” pungkas Gus Ipul.
Buat warga Bali yang merasa data bansosnya bermasalah, ini saat yang tepat untuk mulai melapor lewat jalur yang paling mudah dijangkau, entah lewat kepala dusun atau kelian banjar setempat, maupun langsung lewat aplikasi digital.
