SEMARAPURA, BALINEWS.ID – Pemerintah Kabupaten Klungkung terus mengupayakan percepatan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas wilayah kepulauan. Salah satunya melalui pengajuan empat proyek prioritas jalan dan jembatan di Nusa Penida kepada Kementerian Pekerjaan Umum.
Usulan tersebut disampaikan langsung Bupati Klungkung I Made Satria saat melakukan audiensi dengan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur–Bali, Javid Hurriyanto, di Kantor BBPJN Jatim–Bali, Selasa (21/7/2026).
Audiensi ini merupakan tindak lanjut implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penanganan Jalan Daerah yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan infrastruktur daerah pada Tahun Anggaran 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Satria menyampaikan enam usulan pembangunan infrastruktur yang dinilai strategis bagi Kabupaten Klungkung. Namun, dari jumlah tersebut, empat proyek ditetapkan sebagai prioritas utama untuk diusulkan pelaksanaannya pada 2026, sedangkan dua proyek lainnya akan diperjuangkan pada tahap berikutnya.
Empat proyek prioritas itu meliputi pembangunan Jembatan Nusa Lembongan–Nusa Ceningan, peningkatan ruas Jalan Pertigaan SD 2 Lembongan–Bias Munjul, peningkatan Jalan Jembatan Kuning–Batu Melawang, serta peningkatan ruas Jalan Banjarangkan–Tohpati.
Sementara dua usulan lainnya adalah peningkatan Jalan Pertigaan Batumadeg–Sebuluh dan peningkatan Jalan Kutampi–Pertigaan.
Bupati I Made Satria mengatakan pembangunan infrastruktur tersebut memiliki peran penting dalam meningkatkan konektivitas antarpulau, terutama di kawasan Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan. Selain memperlancar mobilitas masyarakat, proyek tersebut juga diharapkan mampu mendukung distribusi logistik dan memperkuat sektor pertanian dalam mewujudkan swasembada pangan di Kecamatan Nusa Penida.
“Penguatan infrastruktur ini sangat penting untuk membuka akses antarwilayah, memperlancar distribusi barang dan jasa, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah kepulauan,” ujar Bupati Satria.
Menanggapi usulan tersebut, Kepala BBPJN Jawa Timur–Bali Javid Hurriyanto menyatakan kesiapan pihaknya mengawal empat proyek prioritas tersebut agar dapat direalisasikan pada Tahun Anggaran 2026.
Menurutnya, sebelum proses konstruksi dimulai, Pemerintah Kabupaten Klungkung diminta segera menyelesaikan pemetaan dan pendataan aset lahan serta utilitas yang berada di lokasi proyek, termasuk jaringan listrik dan telekomunikasi. Langkah tersebut diperlukan untuk mengantisipasi hambatan teknis saat pelaksanaan pembangunan berlangsung.
“Kami mendukung usulan prioritas dari Pemkab Klungkung. Apabila seluruh persiapan, terutama terkait lahan dan utilitas, telah selesai, kami siap mengawal proses pelaksanaannya hingga tuntas,” kata Javid.
Audiensi tersebut turut dihadiri Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kepala Bappeda Kabupaten Klungkung, Kepala Dinas PUPRPKP, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klungkung, serta Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Klungkung. (*)
