BADUNG, BALINEWS.ID – Pemerintah Kabupaten Badung semakin serius mempercepat penanganan persoalan sampah di wilayah pariwisata, khususnya Kecamatan Kuta. Melalui sinergi lintas sektor, Wakil Bupati Badung I Ketut Bagus Alit Sucipta bersama Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti turun langsung memimpin koordinasi dan evaluasi program Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS), Selasa (28/4).
Dalam kegiatan yang berlangsung di Kantor Camat Kuta tersebut, pemerintah juga menyerahkan sebanyak 15 ribu unit bag composter kepada masyarakat. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar untuk memperkuat pengelolaan sampah dari hulu, sehingga beban di hilir dapat ditekan secara signifikan.
Pertemuan yang difasilitasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Badung ini turut melibatkan berbagai elemen, mulai dari Camat Kuta, lurah se-Kecamatan Kuta, bendesa adat, kepala lingkungan, kelian adat, hingga pelaku usaha dan masyarakat.
Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta menegaskan bahwa persoalan sampah tidak bisa lagi ditangani secara sepihak oleh pemerintah. Terlebih pasca penutupan TPA Suwung, diperlukan kolaborasi nyata dari seluruh pihak.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Penyelesaian masalah sampah harus dilakukan bersama-sama, dari pemerintah, desa adat, pelaku usaha hingga masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya perubahan pola penanganan sampah dari hulu. Menurutnya, jika hanya berfokus pada penanganan di hilir, persoalan tidak akan pernah selesai.
“Kalau tidak dipilah dari awal, sampah akan terus menumpuk dan membebani sistem. Ini sangat berpengaruh terhadap pariwisata, karena Kuta adalah wajah Bali. Isu kecil bisa menjadi besar dan merusak citra daerah,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi, mulai dari distribusi komposter rumah tangga, peningkatan pengawasan di lapangan, hingga penerapan sistem reward and punishment. Selain itu, teknologi pengolahan seperti Refuse Derived Fuel (RDF) juga mulai disiapkan untuk mengubah sampah menjadi bahan bakar alternatif, sembari menunggu proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) rampung.
Sementara itu, Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menegaskan bahwa perubahan hanya bisa terjadi jika masyarakat ikut berperan aktif dalam pengelolaan sampah.
“Pola lama ‘timbul–buang–angkut’ sudah tidak relevan. Harus dimulai dari rumah tangga dengan memilah dan mengurangi sampah,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa persoalan sampah tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga ekonomi daerah, khususnya sektor pariwisata.
“Kalau isu sampah sampai menjadi perhatian internasional, dampaknya langsung terasa pada pariwisata dan pendapatan daerah. Kita tidak boleh kalah hanya karena persoalan ini,” ujarnya.
Di sisi lain, Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Badung Made Agus Aryawan memaparkan kondisi riil di lapangan yang cukup memprihatinkan. Kecamatan Kuta menjadi penyumbang sampah terbesar di Badung, dengan total sekitar 145 ton per hari dari total 876 ton sampah harian.
“Namun tingkat pemilahan sampah di Kuta baru mencapai 34 persen. Ini menjadi tantangan besar yang harus segera ditangani,” jelasnya.
Penumpukan sampah juga terjadi di TPST Mengwitani yang dalam waktu kurang dari satu bulan sudah mencapai sekitar 1.000 ton. Keterbatasan kapasitas pengolahan menjadi salah satu kendala utama.
Selain itu, perilaku masyarakat dan pelaku usaha juga masih menjadi tantangan. Sampah liar masih kerap ditemukan, bahkan diduga sebagian berasal dari sektor usaha yang belum mengelola sampahnya secara mandiri.
“Paradigma ‘ambil–angkut–buang’ harus diubah menjadi ‘ambil–angkut–olah’. Ini kunci utama penyelesaian masalah,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan memperketat pengawasan terhadap sektor usaha, khususnya hotel, restoran, dan kafe (horeka), serta mendorong pengolahan sampah mandiri. Skema take over pengangkutan sampah juga tengah disiapkan untuk mengatasi kekosongan layanan akibat berkurangnya peran pihak swasta. (*)
