DENPASAR, BALINEWS.ID — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali mencatat jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali bertambah menjadi 162,01 ribu orang pada Maret 2026. Angka ini setara dengan 3,44 persen dari total populasi, mengalami kenaikan tipis 0,02 persen poin jika dibandingkan dengan posisi September 2025 yang berada di level 3,42 persen.
Kepala BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan, mengonfirmasi bahwa berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2026, kenaikan angka kemiskinan di Pulau Dewata dipicu oleh meningkatnya batas Garis Kemiskinan serta sejumlah tekanan indikator makroekonomi.
”Pada Maret 2026, jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali tercatat sebanyak 162,01 ribu orang atau 3,44 persen,” ujar Agus.
Sektor Perdesaan Menanggung Beban Lebih Berat
Kenaikan angka kemiskinan di Bali periode September 2025 hingga Maret 2026 menunjukkan ketimpangan antara kawasan perkotaan dan perdesaan. Di perdesaan, persentase penduduk miskin melonjak sebesar 0,10 persen poin—dari 4,44 persen (September 2025) menjadi 4,54 persen (Maret 2026) dengan total 54,75 ribu jiwa.
Sementara itu, persentase kemiskinan di perkotaan stagnan di angka 3,06 persen, meski secara nominal bertambah 1,19 ribu jiwa sehingga menjadi 107,26 ribu orang.
“Persentase penduduk miskin di perdesaan pada Maret 2026 tercatat sebesar 4,54 persen,” ungkap Agus.
BPS juga menyoroti Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) perdesaan yang mencapai 0,765 (jauh di atas perkotaan sebesar 0,490) serta Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) perdesaan sebesar 0,185 (perkotaan 0,117). Hal ini mengindikasikan bahwa warga miskin di desa tak hanya jumlahnya bertambah, namun juga mengalami tingkat kesenjangan pengeluaran yang semakin lebar.
Garis Kemiskinan Naik, Beras Jadi Komoditas Penyumbang Utama
Salah satu faktor penekan utama adalah melambungnya standar Garis Kemiskinan (GK) Bali pada Maret 2026 yang ditetapkan sebesar Rp675.354 per kapita per bulan. Nilai tersebut naik 5,03 persen dibandingkan September 2025 dan melonjak 11,11 persen dibandingkan Maret 2025.
Komponen makanan menyumbang porsi terbesar terhadap penetapan garis kemiskinan, yakni sebesar 69,17 persen, sedangkan nonmakanan sebesar 30,83 persen. Komoditas beras memegang andil terbesar, yakni 21,74 persen di perkotaan dan 26,80 persen di perdesaan. Komoditas lain seperti rokok kretek filter, daging ayam ras, telur ayam, bawang merah, hingga cabai rawit turut mendongkrak pengeluaran warga. Sementara pada kelompok nonmakanan, biaya perumahan, bensin, listrik, serta pengeluaran upacara adat/agama menjadi penekan terbesar.
Dengan rata-rata ukuran rumah tangga miskin di Bali sebanyak 4,72 anggota keluarga, maka batas Garis Kemiskinan rata-rata per rumah tangga miskin melonjak 20,04 persen—dari Rp2.655.532 per bulan pada September 2025 menjadi Rp3.187.671 per bulan pada Maret 2026.
Perlambatan Ekonomi dan Penurunan Pariwisata Berdampak
Bertambahnya jumlah penduduk miskin di Bali berbanding lurus dengan melambatnya sejumlah indikator ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi Bali pada Triwulan I 2026 melambat ke angka 5,58 persen secara tahunan (year-on-year), turun dari 5,88 persen pada Triwulan III 2025. Inflasi bahan makanan juga cukup tinggi mencapai 4,18 persen pada periode Februari 2026 terhadap September 2025.
Di sektor pariwisata, kunjungan wisatawan mancanegara pada Triwulan I 2026 mengalami penurunan 27,22 persen dibanding Triwulan III 2025, yang disusul anjloknya Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel dari 68,17 persen menjadi 55,44 persen. Kondisi ini berimbas pada pasar kerja, di mana Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) naik dari 1,49 persen menjadi 1,59 persen pada Februari 2026.
Tekanan juga melanda sektor pertanian. Produksi padi Bali pada Februari 2026 tercatat sebesar 18.795 ton, merosot hampir 52 persen ketimbang September 2025 yang sempat menembus 39.002 ton. Penurunan ini dibarengi pula dengan tergerusnya Nilai Tukar Petani (NTP) subsektor tanaman pangan.
Kendati demikian, jika ditinjau secara tahunan (year-on-year), angka kemiskinan Bali sebenarnya membaik dibanding Maret 2025 yang sempat berada di level 3,72 persen (turun 0,28 persen poin). Namun, tren kenaikan dalam enam bulan terakhir menjadi sinyal kewaspadaan bagi pemerintah daerah untuk menekan gejolak harga pangan serta memperkuat jaring pengaman sosial.
