NASIONAL, BALINEWS.ID – Nomenklatur Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dipastikan akan berubah menjadi Badan Pengaturan (BP) BUMN melalui revisi Undang-Undang (UU) BUMN. Hal tersebut disampaikan Ketua Panitia Kerja (Panja) Revisi UU BUMN, Andre Rosiade, dalam rapat Komisi VI DPR RI bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (26/9/2025).
“Pengaturan terkait lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang BUMN dengan nomenklatur Badan Pengaturan BUMN yang selanjutnya disebut BP BUMN,” kata Andre saat membacakan poin pertama revisi UU BUMN.
Selain perubahan nomenklatur, terdapat 10 poin pokok perubahan lain dalam RUU tersebut. Salah satunya adalah pengalihan mekanisme kewenangan dari Kementerian BUMN kepada BP BUMN, termasuk peran baru BP BUMN dalam mengoptimalkan fungsi perusahaan negara. RUU ini juga mengatur soal dividen seri A dwiwarna yang akan dikelola langsung BP BUMN dengan persetujuan Presiden RI.
Terkait rangkap jabatan, DPR menegaskan adanya larangan bagi menteri maupun wakil menteri untuk merangkap sebagai direksi, komisaris, maupun dewan pengawas BUMN. Aturan ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 128/PUU-XXIII/2025.
“Larangan rangkap jabatan untuk menteri dan wakil menteri pada direksi, komisaris, dan dewan pengawas BUMN sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi,” jelas Andre.
Selain itu, revisi UU BUMN juga menghapus ketentuan mengenai anggota direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas yang bukan penyelenggara negara. Poin lainnya menekankan pentingnya kesetaraan gender dalam penempatan jabatan direksi, komisaris, hingga manajerial di BUMN.
RUU ini turut mengatur perlakuan perpajakan atas transaksi yang melibatkan badan, holding internasional, holding investasi, maupun pihak ketiga sesuai peraturan pemerintah. Ada pula ketentuan mengenai pengecualian pengusahaan BUMN yang ditetapkan sebagai alat fiskal dari BP BUMN.
Terakhir, revisi menegaskan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan pemeriksaan keuangan BUMN. (*)
