JAKARTA, BALINEWS.ID — Pemerintah memperkuat keterbukaan informasi publik untuk menopang kepastian berusaha dan mendorong investasi berkualitas di daerah. Langkah tersebut dinilai penting di tengah ketidakpastian global, dinamika geopolitik, serta disrupsi teknologi yang berpotensi meningkatkan risiko dalam pengambilan keputusan investasi.
Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan informasi yang akurat, transparan, dan mudah diakses dapat mengurangi ketidakpastian sekaligus memperkuat kepercayaan investor.
“Tema ini sangat relevan terutama dengan ketidakpastian global dan disrupsi teknologi. Keterbukaan informasi itu menjadi kunci dalam mengurangi ketidakpastian itu sendiri dan memperkuat investor confidence,” kata Haryo dalam acara Diseminasi Keterbukaan Informasi Publik bertema “Informasi Terbuka, Investasi Berkualitas, Hilirisasi Berdampak” di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Senin (21/9/2026).
Menurut Haryo, fundamental ekonomi Indonesia masih menunjukkan kinerja yang solid. Ekonomi Indonesia pada semester I-2026 tumbuh 5,45 persen secara tahunan. Sementara itu, inflasi Agustus 2026 tercatat 3,19 persen secara tahunan.
Dari sisi investasi, realisasi penanaman modal pada semester I-2026 mencapai Rp1.010,6 triliun, atau tumbuh 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kondisi eksternal juga ditopang cadangan devisa yang mencapai sekitar US$146 miliar pada Agustus 2026. Neraca perdagangan Indonesia sepanjang Januari-Juni 2026 juga mencatat surplus US$3,58 miliar.
Di tengah capaian tersebut, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027 dan 8 persen pada 2029. Untuk mencapai sasaran itu, sejumlah prasyarat dinilai perlu diperkuat, antara lain pertumbuhan investasi yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta peningkatan ekspor bernilai tambah dan efisiensi logistik.
Haryo menilai investasi perlu diarahkan ke sektor dan proyek yang menghasilkan nilai tambah tinggi, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat perekonomian daerah.
“Investasi menjadi motor penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, seluruh investasi akan bermuara di daerah dan sangat bergantung pada kesiapan ekosistem di daerah,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah mendorong pemerintah daerah memastikan informasi investasi tersedia secara jelas, konsisten, dan mudah diakses. Informasi tersebut tidak hanya menyangkut perizinan, tetapi juga profil dan potensi ekonomi daerah, tata ruang, infrastruktur, energi dan utilitas, insentif, komoditas unggulan, rantai pasok lokal, hingga keberadaan UMKM dan industri pendukung.
Pemerintah juga memperkuat implementasi sistem Online Single Submission (OSS) melalui Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2025.
Selain pembenahan perizinan, pemerintah menjalankan Satgas Debottlenecking untuk menyelesaikan hambatan investasi. Hingga 31 Agustus 2026, satgas tersebut telah menerima 177 aduan dari pelaku usaha. Sebanyak 135 aduan di antaranya telah diselesaikan.
Aduan tersebut mencakup persoalan perizinan, perpajakan, kepabeanan, tata ruang, logistik, hingga energi.
Sementara itu, pemerintah juga menempatkan hilirisasi sebagai salah satu penggerak investasi daerah. Dalam RPJMN 2025-2029, sektor prioritas hilirisasi mencakup pertambangan, perkebunan, perikanan, dan kehutanan.
Sebanyak 28 komoditas prioritas disebut memiliki potensi investasi hingga US$618,1 miliar, potensi ekspor US$857,9 miliar, serta potensi penyerapan lebih dari 3 juta tenaga kerja hingga 2040.
Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) juga terus dilakukan sebagai pusat investasi strategis. Hingga Juni 2026, terdapat 25 KEK dengan investasi kumulatif sekitar Rp368 triliun dan penyerapan tenaga kerja lebih dari 283 ribu orang.
Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Sekretaris Utama BKPM Rudy Salahuddin mengatakan keterbukaan informasi publik membutuhkan kolaborasi antar-badan publik. Menurut dia, tata kelola informasi yang semakin baik diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus mendukung iklim investasi yang berkualitas.
“Dengan tata kelola informasi yang semakin baik, kita berharap dapat memperkuat kepercayaan publik, mendukung penciptaan iklim investasi yang berkualitas, serta memastikan kebijakan investasi dan hilirisasi dapat dipahami dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Rudy.
Di sisi lain, Kemenko Perekonomian menyatakan terus mempertahankan tata kelola informasi publik yang terbuka. Sejak 2020, kementerian tersebut mempertahankan predikat “Informatif” selama enam tahun berturut-turut. Pada 2025, nilai yang diperoleh mencapai 95,47.
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan informasi publik Kemenko Perekonomian juga tercatat 94,72 atau masuk kategori A/Sangat Baik.
