DENPASAR, BALINEWS.ID – Komisi Informasi Provinsi Bali kembali menunjukkan perannya sebagai pengawal keterbukaan informasi publik dengan menyidangkan sengketa informasi antara mantan karyawan dan PT Bank BPR Buleleng 45 (Perseroda), Jumat (24/7). Objek yang disengketakan adalah dokumen Peraturan Perusahaan dan Anggaran Kepegawaian tahun 2019 hingga 2024.
Sidang dengan register Nomor: 002/VII/Reg-PSI.061/KI.Bali/2025 ini dipimpin langsung oleh Ketua Majelis DR. I Wayan Darma, didampingi anggota I Putu Arnata ST dan Ni Ketut Dharmayanti Laksmi SE. Dalam sidang awal, Majelis Komisioner fokus pada pemeriksaan legal standing dan identitas hukum kedua belah pihak.
Ketua Tim Dukungan Sekretariat Komisi Informasi Bali, I Gede Pariasa, menjelaskan bahwa sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Kuasa hukum pemohon dari Moderate Integrity Advocate menegaskan bahwa dokumen yang dimohonkan dibutuhkan untuk kepentingan hukum di Pengadilan Hubungan Industrial, terutama untuk menelusuri hak pesangon dan perubahan kebijakan kepegawaian yang berpengaruh terhadap mantan karyawan. Mereka menduga adanya hak yang belum disalurkan, termasuk dana pesangon yang diduga pernah dialokasikan pemerintah daerah.
“Klien kami mengundurkan diri dengan harapan tetap mendapat pesangon seperti karyawan sebelumnya. Namun kenyataannya tidak, dan kami menduga ada perubahan aturan yang tidak diinformasikan secara terbuka,” ujar I Gede Nesa Saputra, SH.
Pihak BPR Buleleng 45 menyatakan tidak menolak permintaan informasi, namun belum memberikan karena pemohon dianggap belum memenuhi prosedur internal, termasuk tidak mengisi formulir permohonan sesuai SOP perusahaan. Mereka juga mempertanyakan kejelasan tujuan penggunaan informasi.
Majelis Komisioner menilai bahwa objek yang disengketakan tidak termasuk informasi yang dikecualikan dan menyarankan para pihak menempuh jalur mediasi. Komisi Informasi menegaskan pentingnya keterbukaan data, terutama jika berkaitan dengan hak-hak ketenagakerjaan yang bersifat publik.
Melalui sidang ini, Komisi Informasi Bali menegaskan komitmennya untuk menjamin akses terhadap informasi publik yang sah, sekaligus mendorong penyelesaian sengketa secara adil dan transparan.
