Oleh: Giostanovlatto, Pendiri Hey Bali dan Kepala Biro Lambe Turah Bali
Ada satu kebiasaan buruk yang terlalu sering dipelihara pemerintah di negeri ini: gemar bicara komitmen, tetapi alergi pada bukti. Dan persoalan lindi di TPA Suwung adalah salah satu contoh paling telanjang dari kebiasaan itu, dipertontonkan bertahun-tahun di depan mata, di jantung pariwisata dunia bernama Bali.
Lindi bukan barang baru. Ia adalah cairan hasil rembesan dari timbunan sampah yang membusuk dan membawa berbagai zat pencemar. Di Suwung, persoalannya bukan lagi sekadar bagaimana sampah menumpuk, tetapi bagaimana cairan yang dihasilkan dari timbunan tersebut dikelola, dikendalikan, dan dipastikan tidak menimbulkan dampak lingkungan yang lebih luas.
Dan di sinilah pertanyaan yang sebenarnya jauh lebih penting muncul.
Sudah berapa lama persoalan ini diketahui, apa saja yang sudah dilakukan, dan seberapa efektif hasilnya?
Pertanyaan itu sederhana. Tetapi publik berhak mendapatkan jawaban yang juga konkret, bukan sekadar pernyataan bahwa penanganan sedang dilakukan.
Mitigasi yang Berhenti di Level Wacana
Setiap kali persoalan lingkungan mencuat, pola respons pemerintah sering kali terasa nyaris sama.
Ada kunjungan pejabat. Ada peninjauan lapangan. Ada janji evaluasi. Ada pernyataan bahwa penanganan sedang dilakukan secara bertahap.
Tapi bertahap sampai kapan?
Kata “bertahap” terlalu sering menjadi jawaban universal untuk persoalan yang sudah terlalu lama menunggu penyelesaian.
Yang publik butuhkan sekarang bukan lagi sekadar retorika, melainkan data terbuka.
Berapa kapasitas pengolahan lindi yang sesungguhnya berfungsi hari ini? Berapa yang masih menjadi rencana? Bagaimana kondisi kualitas air di sekitar kawasan? Apakah pernah dilakukan audit independen yang hasilnya dapat diakses publik? Dan jika memang ada persoalan pencemaran, seberapa luas dampaknya dan apa target pemulihannya?
Pertanyaan-pertanyaan seperti ini seharusnya tidak dianggap sebagai bentuk serangan terhadap pemerintah.
Justru sebaliknya.
Transparansi adalah cara paling sederhana untuk membuktikan bahwa pemerintah memang serius.
Tanpa data, tanpa indikator keberhasilan, dan tanpa tenggat waktu yang bisa diperiksa publik, kata “mitigasi” mudah berubah menjadi sekadar istilah yang terdengar meyakinkan di ruang konferensi pers, tetapi tidak banyak berarti bagi masyarakat yang hidup paling dekat dengan persoalan tersebut.
Ironisnya, ini terjadi di Bali, sebuah provinsi yang selama bertahun-tahun membangun identitasnya melalui narasi tentang harmoni manusia, alam, dan budaya.
Tri Hita Karana bahkan sudah menjadi bagian dari cara Bali menjelaskan dirinya kepada dunia.
Karena itu, ketika persoalan lingkungan yang sangat konkret seperti lindi Suwung terus menjadi perhatian, publik wajar bertanya: seberapa jauh nilai-nilai tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan dan tindakan di lapangan?
Sebab menjaga lingkungan tidak cukup dengan mengulang nilai yang sama dalam pidato.
Lingkungan tidak bisa dibersihkan dengan slogan.
Bukan Sekadar Masalah Sampah, Tapi Masalah Kepercayaan
Yang dipertaruhkan di sini sebenarnya bukan hanya soal sampah atau kualitas lingkungan di sekitar Suwung.
Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan publik terhadap pemerintah yang mengatakan dirinya serius menjaga lingkungan.
Bali hidup dari citra, tetapi citra Bali tidak dibangun hanya oleh kampanye pariwisata.
Wisatawan datang bukan hanya karena pantai, pura, matahari terbenam, atau restoran yang Instagramable. Mereka juga datang karena Bali menjual sebuah pengalaman tentang alam, budaya, dan kehidupan yang dianggap berbeda.
Karena itu, persoalan lingkungan tidak pernah benar-benar berdiri sendiri.
Ketika masalah pengelolaan lindi berlangsung berlarut-larut, yang terdampak bukan hanya kawasan di sekitar tempat pembuangan. Ada warga yang hidup paling dekat dengan persoalan tersebut. Ada lingkungan yang harus terus menanggung bebannya. Ada pula reputasi Bali sebagai destinasi yang ingin dikenal sebagai tempat yang peduli terhadap keberlanjutan.
Masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tersebut berhadapan langsung dengan persoalan lingkungan setiap hari.
Sementara dari kejauhan, Bali terus dipasarkan sebagai destinasi yang indah, hijau, dan berkelanjutan.
Kalau Bali memang serius, Suwung seharusnya menjadi tempat untuk membuktikannya.
Bali Butuh Aksi, Bukan Panggung
Jika pemerintah Bali benar-benar ingin disebut serius menjaga lingkungan, maka yang dibutuhkan bukan lagi sekadar seremoni peninjauan lokasi atau pernyataan di media yang berhenti pada janji.
Yang dibutuhkan adalah tindakan yang bisa diukur.
Pertama, audit independen dan transparan terhadap kondisi lindi di Suwung.
Bukan hanya laporan internal yang berakhir di meja rapat, tetapi pemeriksaan yang jelas metodologinya, termasuk kondisi lingkungan dan kualitas air di kawasan yang relevan, dengan hasil yang dapat diketahui publik.
Kedua, roadmap penanganan yang memiliki target dan tenggat waktu yang jelas.
Publik berhak tahu apa yang hendak diselesaikan, kapan targetnya tercapai, berapa anggarannya, dan bagaimana keberhasilannya akan diukur.
Bukan lagi sekadar “sedang dilakukan secara bertahap”.
Karena tanpa target, “bertahap” bisa berlangsung tanpa pernah benar-benar selesai.
Ketiga, libatkan masyarakat yang berada paling dekat dengan persoalan.
Mereka bukan sekadar penerima dampak. Mereka adalah pihak yang paling berhak mengetahui apa yang terjadi di lingkungannya sendiri.
Informasi mengenai kualitas lingkungan, hasil pengujian, dan perkembangan penanganan seharusnya tidak menjadi informasi eksklusif milik pemerintah.
Keempat, harus ada evaluasi yang jelas ketika target tidak tercapai.
Bukan sekadar mengganti pernyataan setiap kali isu kembali muncul, tetapi menjelaskan mengapa target gagal, apa yang diperbaiki, dan siapa yang bertanggung jawab memastikan persoalan tidak kembali ke titik yang sama.
Karena pada akhirnya, keseriusan tidak diukur dari berapa kali seorang pejabat datang melihat lokasi.
Keseriusan diukur dari apa yang berubah setelah mereka datang.
Bali tidak kekurangan wacana lingkungan.
Bali juga tidak kekurangan slogan, kampanye, forum, seremoni, dan pernyataan tentang pentingnya keberlanjutan.
Yang masih sering kurang adalah keberanian untuk menunjukkan bukti bahwa semua itu benar-benar bekerja ketika berhadapan dengan persoalan nyata.
Lindi tidak peduli pada konferensi pers.
Lindi tidak peduli pada slogan.
Dan lindi tentu tidak akan berhenti hanya karena pemerintah mengatakan bahwa penanganannya sedang berjalan.
Karena itu, persoalan Suwung seharusnya tidak dilihat sebagai masalah teknis pengelolaan sampah semata. Ini adalah ujian sederhana terhadap konsistensi pemerintah.
Apakah apa yang dikatakan sejalan dengan apa yang dilakukan?
Kalau pemerintah mengatakan serius menjaga lingkungan, publik tidak meminta sesuatu yang berlebihan.
Publik hanya meminta bukti.
Bukti bahwa persoalannya diukur.
Bukti bahwa penanganannya berjalan.
Bukti bahwa targetnya jelas.
Dan yang paling penting, bukti bahwa kondisi di lapangan benar-benar membaik.
Sebab pada akhirnya, keseriusan menjaga lingkungan tidak diukur dari seberapa sering pemerintah mengucapkan kata “berkelanjutan”.
Ia diukur dari apakah lingkungan yang bermasalah benar-benar dipulihkan, apakah masyarakat yang terdampak benar-benar dilindungi, dan apakah publik bisa melihat hasilnya.
Kalau bukti itu tidak pernah datang, maka Suwung bisa berubah menjadi lebih dari sekadar nama tempat pembuangan sampah.
Ia bisa menjadi simbol dari sebuah kegagalan menjaga janji.
Janji bahwa Bali, katanya, serius menjaga alamnya.
Dan mungkin, pada titik itu, pertanyaan yang paling tidak nyaman bukan lagi apakah pemerintah serius.
Melainkan:
serius menjaga lingkungannya, atau serius menjaga citranya?
