NASIONAL, BALINEWS.ID – Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menggugurkan gugatan terhadap Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang sempat mengusulkan penambahan syarat akademik dan psikologis bagi calon presiden dan wakil presiden.
“Ketiadaan standar ini telah mengakibatkan pemimpin yang tidak kompeten dalam beberapa periode sebelumnya, yang berkontribusi pada kebijakan ekonomi yang lemah, defisit anggaran, dan diplomasi yang kurang efektif,” bunyi surat gugatan yang dilayangkan pemohon.
Gugatan tersebut dinyatakan gugur karena pemohon, Muhammad Hudaya Munib, tak pernah hadir dalam persidangan.
“Menetapkan, menyatakan permohonan pemohon gugur,” ujar Ketua MK Suhartoyo dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2025).
Gugatan ini sebelumnya mengusulkan sejumlah syarat tambahan bagi pasangan capres-cawapres, seperti tes pemahaman tentang konstitusi, ekonomi, dan geopolitik agar keputusan berbasis ilmu pengetahuan. Kemudian tes bahasa dan retorika publik, dimana pemohon menginginkan agar capres-cawapres mempunyai skor TOEFL 550 dan tes public speaking.
Ketiga, yakni tes IQ, EQ, serta tes kepribadian. Pemohon juga meminta agar capres atau cawapres memiliki pengalaman kepemimpinan minimal 10 tahun. Lalu, rekam jejak bersih dari nepotisme, termasuk jejak korupsi, dan tidak boleh maju karena faktor dinasti politik.
Usulan ini disebut bertujuan untuk memastikan pemimpin Indonesia dipilih berdasarkan kapasitas dan integritas akademik serta moral. Namun karena tidak diikuti proses hukum yang semestinya, MK memutuskan untuk tidak melanjutkan pemeriksaan substansi perkara tersebut.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim mengungkap bahwa pemohon tidak hadir dalam sidang pemeriksaan pada 19 Maret 2025 tanpa memberikan alasan. MK telah mencoba menghubungi kembali yang bersangkutan, namun tak mendapat tanggapan.
“Permohonan pemohon harus dinyatakan gugur. Oleh karenanya, terhadap permohonan a quo, Mahkamah mengeluarkan ketetapan,” tegas Suhartoyo. (*)
