SEMARAPURA, BALINEWS.ID – Fraksi Golkar DPRD Klungkung menilai langkah Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam menghadapi tekanan fiskal sepanjang 2026 patut diapresiasi. Namun, pemerintah daerah diminta tidak berhenti pada upaya efisiensi dan penyesuaian anggaran, melainkan harus menyiapkan langkah konkret agar defisit dapat ditekan hingga nol.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Klungkung, I Nyoman Alit Sudiana, menyampaikan pandangan tersebut dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Klungkung selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memaparkan kondisi fiskal daerah yang masih menghadapi tekanan. Pada pertengahan 2026, defisit APBD Klungkung tercatat lebih dari Rp232 miliar.
Sejumlah langkah telah dilakukan TAPD untuk mengurangi tekanan tersebut. Di antaranya, Pemkab Klungkung mendapat tambahan transfer dari pemerintah pusat lebih dari Rp31 miliar. Selain itu, dilakukan review dan efisiensi belanja barang dan jasa proyek pada Dinas PUPR serta Dinas Pendidikan dengan nilai lebih dari Rp19,7 miliar.
Pemkab juga melakukan pergeseran pembayaran pelunasan kepada vendor pada dua perangkat daerah tersebut dari tahun anggaran 2026 ke 2027 dengan nilai lebih dari Rp20 miliar.
Menurut Alit Sudiana, berbagai langkah tersebut menunjukkan adanya upaya serius pemerintah daerah untuk memperbaiki kondisi fiskal. Ia mengapresiasi kerja keras Bupati, Sekda, TAPD, dan seluruh organisasi perangkat daerah dalam mencari solusi atas persoalan anggaran yang dihadapi.
“Kami mengapresiasi langkah dan kerja keras Pemkab Klungkung, baik Bupati, Sekda maupun OPD, dalam berusaha keluar dari tekanan fiskal yang terjadi pada 2026 ini,” ujar Alit Sudiana.
Meski demikian, ia mempertanyakan langkah lanjutan yang akan dilakukan pemerintah untuk menekan defisit hingga mencapai titik nol pada 2026. Pasalnya, waktu yang tersisa hanya sekitar lima bulan.
“Yang menjadi catatan kami, langkah selanjutnya apa yang akan dilakukan Pemda untuk bisa mengurangi atau bahkan mencapai defisit nol pada tahun anggaran 2026, sementara waktu yang tersisa hanya sekitar lima bulan,” tegasnya.
Alit memahami kondisi tersebut tidak mudah. Ia juga memaklumi Pemkab dan TAPD saat ini masih mencari formula serta sistem yang tepat untuk menyelesaikan berbagai persoalan fiskal secara bertahap.
Sekda sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah tengah membangun pola dan sistem baru untuk membenahi persoalan yang terjadi pada 2026. Salah satunya melalui rencana pemisahan BPKPD menjadi dua instansi untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD), serta penggabungan Dinas Pertanian dengan Dinas Ketahanan Pangan menjadi satu perangkat daerah.
Berbagai kebijakan tersebut diharapkan mampu menurunkan defisit menjadi sekitar Rp151,3 miliar.
“Kami memahami dan memaklumi Pemda dan TAPD sedang mencari bentuk, pola, maupun sistem pada 2026 ini. Tetapi kami berharap memasuki 2027, pola dan sistem baru tersebut benar-benar sudah siap sehingga bisa langsung bekerja optimal, terutama dalam meningkatkan PAD,” kata Alit.
Dalam pembahasan KUA-PPAS 2027, Fraksi Golkar juga memberikan perhatian terhadap target PAD yang dirancang mencapai lebih dari Rp672 miliar. Sementara rancangan APBD 2027 berada di kisaran Rp1,75 triliun dengan proyeksi defisit lebih dari Rp300 miliar.
Alit menilai target tersebut menunjukkan keberanian Pemkab dan TAPD dalam menyusun rancangan anggaran. Namun, keberanian itu harus diikuti kerja keras seluruh perangkat daerah penghasil pendapatan.
“Saya mengapresiasi keberanian Pemda dan TAPD merancang defisit lebih dari Rp300 miliar. Artinya, Pemda, Sekda dan seluruh OPD penghasil tidak bisa bersantai. Harus bekerja keras bagaimana pada akhir 2027 defisit sebesar itu bisa ditekan bahkan menjadi nol,” ujarnya.
Ia menegaskan, peningkatan PAD harus menjadi salah satu prioritas utama Pemkab Klungkung. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan harus dibarengi pembenahan sistem, peningkatan kinerja OPD penghasil, serta pengawasan agar target yang telah ditetapkan tidak hanya berhenti sebagai angka dalam dokumen anggaran.
Menurut Alit, keberhasilan pemerintah dalam memperbaiki fiskal daerah akan sangat menentukan kemampuan Klungkung menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik secara berkelanjutan.
“Yang terpenting bukan hanya bagaimana menyusun APBD, tetapi bagaimana APBD itu mampu dikelola secara sehat. Target pendapatan harus realistis dan benar-benar dikejar, sehingga persoalan defisit tidak terus berulang,” tandasnya. (*)
