KLUNGKUNG, BALINEWS.ID – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Klungkung dinilai belum berjalan optimal. Minimnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menyebabkan masih banyak sekolah belum tersentuh program tersebut, bahkan sebagian sekolah di wilayah Banjarangkan harus menerima suplai makanan dari Kabupaten Bangli.
Kondisi itu menjadi sorotan Komisi III DPRD Klungkung yang melakukan observasi lapangan ke sejumlah SPPG di Klungkung, Jumat (8/5/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti berbagai keluhan masyarakat terkait belum meratanya distribusi MBG.
Ketua Komisi III DPRD Klungkung, I Komang Sutama, mengatakan hingga kini sebagian besar sekolah di Klungkung belum menikmati program MBG secara maksimal. Menurutnya, kondisi ini berbeda dengan beberapa kabupaten lain di Bali yang dinilai lebih siap dalam pembangunan fasilitas pendukung program tersebut.
“Kami turun langsung untuk berkoordinasi dengan pengelola SPPG terkait cakupan layanan yang sudah berjalan. Harapannya pemerataan program ini bisa segera dilakukan,” ujarnya usai meninjau SPPG Semarapura Tengah.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPRD Klungkung, I Wayan Buda Parwata. Ia mengungkapkan masih sering menerima laporan masyarakat terkait sekolah yang belum memperoleh layanan MBG.
Bahkan, kata dia, terdapat sekolah di Kecamatan Banjarangkan yang saat ini menerima suplai MBG dari SPPG di Kabupaten Bangli akibat belum tersedianya fasilitas memadai di wilayah setempat.
“Kami mendorong yayasan atau pihak yang sudah memiliki lokasi pembangunan SPPG agar segera bergerak. Banyak zona yang sebenarnya sudah ditetapkan, tetapi pembangunan belum berjalan,” katanya.
Sementara itu, Koordinator Wilayah MBG Kabupaten Klungkung, Anak Agung Gede Krisna, mengakui pembangunan SPPG di Klungkung memang belum memenuhi kebutuhan ideal.
Ia menjelaskan, Kecamatan Klungkung saat ini baru memiliki lima SPPG, padahal kebutuhan ideal mencapai delapan hingga sepuluh unit. Di Kecamatan Banjarangkan terdapat tiga SPPG dari kebutuhan ideal empat hingga lima unit, sedangkan Kecamatan Dawan baru memiliki dua unit.
Kondisi lebih menantang terjadi di Kecamatan Nusa Penida. Saat ini wilayah kepulauan tersebut baru memiliki dua SPPG, padahal idealnya setiap desa memiliki fasilitas serupa.
“Pertimbangan geografis dan akses jalan yang cukup berat membuat penanganan di Nusa Penida berbeda. Karena itu kami menjalankan program dapur terpencil untuk mendukung distribusi MBG di sana,” jelasnya.
DPRD berharap percepatan pembangunan SPPG dapat segera dilakukan agar seluruh siswa di Kabupaten Klungkung dapat menikmati program MBG secara merata sesuai target pemerintah. (*)
