TABANAN, BALINEWS.ID – Stabilitas demokrasi pascapemilu menjadi perhatian serius Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Bali, I Wayan Wirka, mengingatkan seluruh elemen masyarakat agar tidak terjebak dalam polarisasi politik yang berkepanjangan setelah pesta demokrasi usai.
Pernyataan tersebut disampaikan Wirka usai menghadiri peluncuran Ruang Layanan PPID Bawaslu Tabanan, Kamis (25/6/2026). Menurutnya, kedewasaan masyarakat dalam menerima hasil pemilu secara konstitusional menjadi faktor utama dalam menjaga kualitas demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.
Ia menegaskan bahwa perbedaan pilihan politik merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh berkembang menjadi konflik sosial yang dapat mengganggu persatuan dan stabilitas daerah maupun nasional.
“Hasil pemilu merupakan wujud kedaulatan rakyat yang telah disalurkan melalui mekanisme demokrasi yang sah. Karena itu, penerimaan terhadap hasil pemilu menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan demokrasi yang tertib dan stabil,” ujarnya.
Wirka menjelaskan, berakhirnya tahapan pemilu tidak berarti berakhir pula tanggung jawab masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Sebaliknya, seluruh komponen bangsa memiliki peran untuk menjaga suasana politik tetap kondusif sekaligus mendukung jalannya pembangunan sesuai mandat yang diberikan rakyat melalui pemilu.
Menurutnya, pemerintahan yang terbentuk dari hasil pemilu perlu diberikan kesempatan menjalankan visi, misi, serta program kerja yang telah ditawarkan kepada masyarakat selama masa kampanye. Hal itu merupakan bagian dari mekanisme akuntabilitas dalam sistem demokrasi.
Meski demikian, Wirka menegaskan bahwa masyarakat tetap memiliki hak dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Kritik, saran, dan masukan yang disampaikan secara konstruktif justru diperlukan untuk meningkatkan kualitas kebijakan publik.
“Demokrasi tidak berhenti pada proses pemungutan suara. Partisipasi masyarakat tetap dibutuhkan melalui pengawasan serta kritik yang membangun demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” katanya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk menjaga ruang publik agar tetap sehat dan produktif serta tidak terjebak dalam perdebatan politik yang dapat memecah belah hubungan sosial di tengah masyarakat.
Menurut Wirka, tantangan terbesar pascapemilu bukan terletak pada adanya perbedaan pilihan politik, melainkan bagaimana seluruh pihak mampu mengelola perbedaan tersebut secara bijaksana sehingga tidak mengganggu kohesi sosial maupun agenda pembangunan nasional.
“Demokrasi harus menjadi sarana untuk memperkuat persatuan dan mendorong kemajuan bangsa. Karena itu, ruang kritik tetap harus terbuka, namun dilakukan secara bertanggung jawab dan tetap mengedepankan kepentingan bersama,” pungkasnya. (*)
