KLUNGKUNG, BALINEWS.ID – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali melalui Tim Penilai Internal (TPI) melaksanakan monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas (ZI) di Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung, Rabu (21/5/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan pelayanan pertanahan.
Monitoring dihadiri jajaran pimpinan dan seluruh tim kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung. Dalam pelaksanaannya, Tim TPI melakukan evaluasi terhadap implementasi pembangunan Zona Integritas pada enam area perubahan, mulai dari manajemen perubahan, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
Selain memeriksa dokumen dan eviden pendukung, tim juga meninjau langsung sarana dan prasarana pelayanan untuk memastikan layanan pertanahan kepada masyarakat berjalan optimal, transparan, dan sesuai standar pelayanan.
Dalam arahannya, Tim TPI Kanwil BPN Provinsi Bali menekankan pentingnya menjaga komitmen dalam membangun budaya kerja yang profesional dan berintegritas.
“Pembangunan Zona Integritas harus menjadi komitmen bersama seluruh jajaran agar pelayanan publik semakin berkualitas dan kepercayaan masyarakat terus meningkat,” ujar salah satu perwakilan Tim TPI.
Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas menjadi bagian penting dalam reformasi birokrasi di lingkungan kerjanya.
“Kami terus berupaya menghadirkan pelayanan pertanahan yang cepat, tepat, transparan, dan akuntabel melalui penguatan pengawasan, peningkatan SDM, serta pelayanan berbasis digital,” ujarnya.
Menurutnya, monitoring tersebut juga menjadi sarana evaluasi terhadap berbagai inovasi dan langkah perbaikan yang telah dijalankan dalam mendukung pelayanan publik yang lebih baik.
Melalui kegiatan ini, pembangunan Zona Integritas di Kantor Pertanahan Kabupaten Klungkung diharapkan terus berjalan optimal dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kualitas pelayanan pertanahan bagi masyarakat. (*)
