SEMARAPURA, BALINEWS.ID – Pemerintah Kabupaten Klungkung terus memperkuat sektor perikanan melalui peningkatan sarana pascapanen dan perlindungan sosial bagi nelayan. Bupati Klungkung I Made Satria menyerahkan bantuan chest freezer dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI kepada dua Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan, Sabtu (18/7/2026).
Bantuan yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026 tersebut disalurkan kepada KUB Putra Baruna di Dusun Tegal Besar, Desa Negari, Kecamatan Banjarangkan, serta KUB Bendega Saman Jaya di Dusun Kawan, Desa Jumpai, Kecamatan Klungkung. Penyaluran difasilitasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung.
Bupati I Made Satria mengatakan, bantuan freezer merupakan upaya menjaga kualitas hasil tangkapan nelayan agar tetap segar saat belum seluruhnya terjual. Dengan demikian, nilai ekonomi ikan dapat dipertahankan dan potensi kerugian akibat penurunan mutu dapat ditekan.
“Freezer ini diharapkan dapat menjaga kualitas ikan sehingga tetap layak dipasarkan pada hari berikutnya. Kami berharap bantuan ini dimanfaatkan dan dirawat dengan baik untuk meningkatkan produktivitas kelompok nelayan,” ujar Satria.
Selain memberikan bantuan sarana, Pemkab Klungkung juga tengah menyiapkan program perlindungan jaminan sosial bagi nelayan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Menurut Satria, pekerjaan sebagai nelayan memiliki risiko tinggi sehingga perlu mendapat perlindungan yang memadai.
Ia menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen memberikan rasa aman kepada para nelayan saat menjalankan aktivitas melaut melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan.
“Kami ingin nelayan bekerja dengan tenang karena telah memiliki perlindungan sosial. Program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah,” katanya.
Bupati juga mendorong setiap kelompok nelayan membentuk koperasi sebagai wadah penguatan ekonomi. Melalui koperasi, hasil tangkapan dapat dikelola secara bersama sehingga rantai distribusi menjadi lebih efisien dan kesejahteraan anggota meningkat.
“Kami akan melibatkan Dinas Koperasi untuk mendampingi pembentukan dan pembinaan koperasi nelayan agar mampu berkembang secara berkelanjutan,” tambahnya.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klungkung, Ni Luh Made Ariyati, mengungkapkan hingga Juli 2026 sebanyak 932 nelayan di Kabupaten Klungkung telah didata untuk difasilitasi menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sebelumnya, seluruh nelayan tersebut juga telah tercakup dalam program BPJS Kesehatan.
Sementara itu, perwakilan kelompok penerima bantuan menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat dan daerah terhadap keberlangsungan usaha perikanan. Mereka menilai bantuan freezer akan membantu menjaga kualitas hasil tangkapan, sedangkan rencana pemberian perlindungan BPJS menjadi jaminan penting bagi nelayan yang setiap hari bekerja dengan risiko tinggi di laut. (*)
