JAKARTA, BALINEWS.ID – Pernyataan Menteri Perdagangan Budi Santoso yang menyebut Minyakita tidak lagi menjadi bagian dari program bantuan pangan pemerintah menuai kritik. Ketua Umum Forum Masyarakat Pemantau Negara (Formapera), Teuku Yudhistira, menilai pernyataan tersebut sebagai bentuk inkonsistensi kebijakan yang berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (3/7/2026), Yudhistira menyebut pernyataan Menteri Perdagangan tidak hanya bertentangan dengan tujuan awal kehadiran Minyakita, tetapi juga dinilai mengabaikan arah kebijakan pemerintah yang berpihak kepada masyarakat.
“Bukan hanya pengkhianatan terhadap rakyat, tetapi juga bentuk pembangkangan terhadap pemerintah dan mengangkangi Asta Cita yang merupakan program Presiden Prabowo Subianto untuk rakyat,” kata Yudhistira.
Menurutnya, sejak diluncurkan pada Juli 2022, Minyakita merupakan kebijakan Kementerian Perdagangan sebagai instrumen intervensi pasar untuk mengatasi kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng. Program tersebut ditujukan agar masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah, tetap dapat memperoleh minyak goreng berkualitas dengan harga yang terjangkau.
Yudhistira menegaskan bahwa Minyakita berkaitan langsung dengan kebutuhan pokok masyarakat. Ia mengingatkan bahwa pemerintah juga telah menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagai upaya menjaga keterjangkauan harga di pasaran.
“Ini menyangkut kebutuhan primer masyarakat, khususnya kalangan bawah. Saat diluncurkan, Minyakita hadir untuk menekan lonjakan harga minyak goreng yang sempat melonjak. Karena itu, aneh jika secara tiba-tiba muncul pernyataan yang kami anggap sangat kontroversial,” ujarnya.
Ia menilai pernyataan tersebut berpotensi memicu kebingungan publik dan mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terutama di tengah meningkatnya beban ekonomi akibat kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok.
Karena itu, Formapera mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah tegas dengan melakukan evaluasi terhadap Menteri Perdagangan.
“Ini menyangkut kepercayaan rakyat kepada pemerintahan yang sah. Di saat masyarakat menghadapi tekanan ekonomi dan mahalnya kebutuhan pokok, polemik Minyakita justru dapat memperbesar gejolak. Langkah yang tepat adalah mencopot atau me-reshuffle Menteri Perdagangan Budi Santoso,” tegas Yudhistira.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan bahwa Minyakita tidak lagi dialokasikan sebagai bagian dari program bantuan pangan pemerintah. Seluruh pasokan Minyakita, kata dia, akan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui distribusi di pasar rakyat.
“Sekarang tidak ada lagi Minyakita untuk bantuan pangan. Semua akan didistribusikan ke pasar rakyat sehingga masyarakat mudah mendapatkan Minyakita,” ujar Budi Santoso pada Senin (8/6/2026).
Menteri Perdagangan menjelaskan bahwa pemerintah terus berkoordinasi dengan produsen, Perum Bulog, dan ID Food untuk memastikan distribusi Minyakita berjalan lancar. Ia juga menegaskan bahwa Minyakita bukan merupakan minyak goreng bersubsidi, melainkan produk yang berasal dari skema Domestic Market Obligation (DMO), yakni kewajiban pelaku usaha menyediakan pasokan bagi kebutuhan dalam negeri.
Selain itu, pemerintah menyebut kebijakan bantuan pangan ke depan akan disesuaikan dengan kondisi pasar. Apabila terjadi kelebihan pasokan yang menyebabkan harga suatu komoditas turun, komoditas tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari program bantuan pangan pemerintah.
