SEMARAPURA, BALINEWS.ID – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Klungkung menegaskan komitmennya agar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 benar-benar berpihak pada rakyat kecil.
Bagi Fraksi PDI Perjuangan, APBD bukan sekadar deretan angka, melainkan wujud keberpihakan politik terhadap petani, nelayan, pelaku UMKM, serta masyarakat akar rumput yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
Dalam penyampaian pemandangan umum Fraksi pada Sidang Paripurna, Rabu (12/11/2025), Fraksi PDI Perjuangan juga menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan, seraya berharap kemenangan Dharma atas Adharma membawa kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Klungkung.
“APBD harus menjadi alat perjuangan politik anggaran yang berpihak pada rakyat, bukan sekadar rutinitas administratif,” tegas Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Klungkung, I Wayan Misna, SE.
Fraksi PDIP mendorong agar arah kebijakan APBD 2026 lebih fokus pada pemerataan pembangunan antarwilayah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan ekonomi rakyat berbasis desa dan kearifan lokal. Dalam semangat Tri Sakti Bung Karno — berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan — fraksi berlambang banteng moncong putih itu menekankan empat hal penting:
Pemulihan dan penguatan ekonomi rakyat.
Peningkatan pelayanan dasar.
Digitalisasi layanan publik.
Pelestarian lingkungan dan pengelolaan sampah berbasis sumber (TPS3R).
Fraksi PDIP menilai program pengelolaan sampah berbasis sumber yang menjadi salah satu program unggulan Pemkab Klungkung saat ini merupakan bentuk komitmen terhadap pembangunan hijau dan masa depan daerah yang berkelanjutan.
Namun demikian, Fraksi PDIP juga menyoroti beberapa hal penting dalam RAPBD 2026. Salah satunya, strategi konkret peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa menambah beban pajak bagi masyarakat kecil. Pemerintah diminta menjelaskan langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai target PAD sebesar Rp600,05 miliar pada tahun 2026.
Selain itu, Fraksi PDIP mempertanyakan apakah sudah dilakukan pemetaan potensi PAD baru, khususnya di sektor pariwisata seperti pajak hotel dan restoran, retribusi parkir, serta optimalisasi aset daerah. Fraksi juga mendorong peningkatan efektivitas penagihan pajak melalui sistem digitalisasi pendapatan daerah.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah APBD 2026 benar-benar kembali kepada kepentingan rakyat Klungkung,” ujar Misna.
Fraksi PDIP juga menyoroti indikasi ketidakcermatan dalam penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dalam RAPBD 2026. Pemerintah diharapkan menerapkan sistem penganggaran berbasis kinerja dengan menggunakan data riil realisasi kas, agar perhitungan SILPA tidak bersifat asumtif.
Di akhir penyampaian, Fraksi PDIP menyatakan siap mendukung kebijakan Pemerintah Daerah yang pro-rakyat, namun tetap akan bersikap kritis dan konstruktif untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas fiskal tetap terjaga.
“Semoga penyusunan APBD 2026 membawa manfaat nyata bagi masyarakat Klungkung menuju Klungkung Mahottama — daerah yang maju, harmonis, tenteram, dan makmur,” tutup Misna. (*)
