BALINEWS.ID – Entah apa karma kolektif yang menimpa umat Hindu di Bali dan Nusantara. Setelah PHDI pecah kongsi dan berperkara di pengadilan, kini muncul kelompok sulinggih yang berebut membangun pura di kawasan proyek IKN yang terancam mangkrak.
Sementara itu, tahukah kalian berapa pura-pura kuno di Pulau Serangan kini terjebak dan terjepit dalam kawasan reklamasi Kura-Kura Bali (PT. BTID)? Kenapa PHDI yang bertikai dan kelompok sulinggih yang bersemangat ke IKN tidak hadir membela masyarakat Serangan dan memperjuangkan akses umat Hindu Bali di tanahnya sendiri?
Sebelum lahir PT. BTID, Pulau Serangan adalah pulau sakral milik krama Bali. Umat bisa bebas mekemit (menginap). Sekarang? Siap sambehin injin. Kebo mebalih gong. Celingak-celinguk pemedek tangkil dilanda kebingungan. “Marga agung” dan “pemedal” akses jalur tangkil disulap ilmu hitam reklamasi dan berpagar tinggi, menciptakan suasana yang mengintimidasi.
Peta 2: Ketika puluhan hektar hutan bakau/mangrove telah dibabat dan ratusan hektar padang lanun dan terumbu karang pesisir Pulau Serangan telah diurug direklamasi.
Proyek reklamasi Kura-Kura Bali (PT. BTID) telah menghilangkan rasa nyaman beribadah umat Hindu Bali di Pulau Serangan yang dulu terbuka lebar dengan keaslian dan keasrian terumbu karang serta bentang pulau bakau, prapat, dan pidada. Kini semuanya terjepit. Proyek Kura-Kura Bali disebut telah menguasai kawasan pidada, prapat, dan bakau yang dulu diyakini sebagai kawasan “DUWE IDA BHATARA”, namun kini menjadi duwe pemilik saham PT. BTID.
Silakan para sulinggih dan pembesar PHDI sesekali “napak pertiwi” di Pulau Serangan. Tangkilah dan carilah di mana keberadaan:
• Pura Beji Dalem Sakenan
• Pura Pincaking Tingkih
• Pura Batu Api
• Pura Beji Tirtha Harum
• Pura Taman Sari
“Pemedal agung” yang dulunya lurus tanpa hambatan dari Pura Sakenan menuju semua pura tersebut kini telah tersekat dan tercerai.
Lihat peta Pulau Serangan ketika baru selesai dibangun jalan dan jembatan penghubung Pulau Bali dengan Pulau Serangan, sebelum reklamasi terjadi. Jalan dan jembatan itu disebut dibangun bukan untuk masyarakat Serangan, melainkan sebagai jalur pembawa kapur urug dari kawasan GWK sekarang. Sejak adanya jembatan tersebut, Serangan dinilai tidak lagi sepenuhnya milik krama Serangan.
Yang mulia para prekanggo PHDI dan para sulinggih yang bersemangat membangun pura di IKN, datanglah napak pertiwi ke Pulau Serangan. (*)
